Palestina Tagih Komitmen Solusi Dua Negara

NEW YORK, KOMPAS — Otoritas Palestina kembali menegaskan keinginan bangsa Palestina atas negara sesuai perbatasan pada 1967. Palestina telah melakukan berbagai kewajiban untuk mewujudkan Solusi Dua Negara, tetapi Israel terus mengabaikan.

Hal itu disampaikan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam sesi debat umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Kamis (25/9/2025). Abbas menyampaikan pidato melalui telekonferensi dari Ramallah, Tepi Barat.

Ia dan delegasi dari Palestina dicekal Pemerintah AS dan tidak diberi visa untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB secara langsung. Walhasil, duduk di kursi Sidang Majelis Umum PBB adalah Wakil Tetap Palestina untuk PBB New York Riyad Mansour.

”Selama puluhan tahun, rakyat kami telah mengalami penindasan dan perampasan. Sementara penjajah justru dilindungi dan diberdayakan, alih-alih rakyat yang diduduki dilindungi. Hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan, martabat, kemerdekaan, dan kedaulatan atas tanah negara Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Jerusalem Timur, terus diingkari,” tuturnya.

Ia menyinggung serangan Israel ke Gaza dan kebrutalan di Tepi Barat. ”Saya berbicara kepada Anda hari ini setelah hampir dua tahun rakyat Palestina di Jalur Gaza menghadapi perang genosida berupa pemusnahan, penghancuran, kelaparan, dan pengungsian yang dilancarkan pasukan pendudukan Israel,” ujarnya.

Di Gaza, lanjut Abbas, Israel menghancurkan lebih dari 80 persen rumah, sekolah, rumah sakit, gereja, masjid, dan infrastruktur. ”Apa yang dilakukan Israel bukan sekadar agresi, melainkan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang telah didokumentasikan dan dipantau,” lanjutnya.

Soal Solusi Dua Negara, ia mengingatkan bahwa Palestina dan Israel meneken Kesepakatan Oslo pada 1993. Palestina melakukan berbagai kewajiban sesuai kesepakatan itu. Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengakui Israel dan Otoritas Palestina mengamendemen konstitusi dan membangun kelembagaan.

Hal itu bagian dari upaya mewujudkan negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel. ”Namun, Israel gagal memenuhi komitmennya dan dengan sengaja merusak perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani,” ujarnya.

”Kami ingin hidup dalam kebebasan, keamanan, dan kedamaian seperti semua bangsa lain di Bumi—dalam negara yang merdeka dan berdaulat di perbatasan tahun 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Hidup damai dengan tetangga-tetangga kami. Kami menginginkan negara yang modern dan beradab, bebas dari kekerasan, senjata, dan ekstremisme, menghormati hukum dan hak asasi manusia, berinvestasi pada manusia, pembangunan, teknologi, dan pendidikan—bukan pada perang dan konflik,” tuturnya.

Batas geografis sebelum 1967 itu dikenal dengan istilah Jalur Hijau. Pada 1967 terjadi Perang Enam Hari dan Israel mencaplok wilayah seluas 70.000 kilometer persegi dari Jordania, Suriah, dan Mesir. Termasuk dalam wilayah yang dicaplok adalah Jerusalem Timur.

Abbas juga meminta supaya Israel melepas uang pajak rakyat Palestina yang mereka tahan. Uang itu akan bermanfaat untuk pembangunan kembali Gaza. Cabut pula penghalangan ekonomi dan pembangunan di wilayah Palestina.

Menurut dia, Otoritas Palestina siap bekerja sama dengan Presiden AS Donald Trump guna mencapai perdamaian. Damai yang dimaksud sesuai dengan kesepakatan internasional per 22 September 2025. Perdamaian harus berkeadilan dan berkesinambungan.

Persoalan Palestina dibahas di dalam pertemuan United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (Badan PBB untuk Pekerjaan dan Pemulihan Pengungsi Palestina di Timur Jauh/UNRWA). Tahun 2025, lembaga ini mengalami kekurangan dana.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, ada 700 sekolah di Palestina yang dikelola UNRWA. Mereka mendidik 500.000 anak. Tidak hanya di Palestina, UNRWA juga menangani pengungsi di Suriah, Lebanon, dan Jordania. ”UNRWA butuh dukungan politik maupun pendanaan,” kata Guterres.

UNRWA menyalurkan bantuan untuk 1,6 juta warga Gaza melalui 400 posko. Akan tetapi, para petugasnya menjadi sasaran serangan militer Israel. Sejak perang Hamas-Israel pecah per Oktober 2023, sebanyak 370 petugas UNRWA tewas di ujung senjata api Israel.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan kembali dukungan teguh Indonesia untuk UNRWA. Sugiono menekankan, peran UNRWA ”sangat vital dan tak tergantikan” bagi jutaan pengungsi Palestina, khususnya di tengah situasi krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di Gaza.

Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas tantangan besar yang kini dihadapi UNRWA. Tantangan itu termasuk tekanan politik, kekurangan pendanaan, serta upaya untuk mendelegitimasi mandatnya. ”Dukungan politik terhadap UNRWA bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan,” ujarnya seraya menambahkan bahwa Indonesia akan terus memberikan dukungan finansial bagi UNRWA, termasuk melalui mekanisme inovatif.

Sementara Menlu Spanyol, Jose Manuel Albares, menegaskan, keberadaan UNRWA terkait langsung dengan keberadaan Palestina. Apabila ada beberapa pihak yang ingin UNRWA dibubarkan, syaratnya hanya satu, yaitu kemerdekaan Palestina. ”Ketika Palestina merdeka dan berdaulat, UNRWA sudah tidak diperlukan,” kata Albares.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina dan UNRWA, Spanyol berjanji menyumbangkan 175 juta dollar AS. Dana ini dikucurkan per 2026.

Sejumlah negara juga mengatakan dukungan berupa pendanaan. Luksemburg menyumbangkan 30 juta euro per 2025, Uni Eropa menyumbang 70 juta euro, dan Inggris memberi bantuan 37 juta dollar AS.