PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS – Setelah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan sebagai anggota DPR dari Fraksi Nasdem, kini giliran Partai Amanat Nasional (PAN) yang memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan  Surya Utama atau Uya Kuya sebagai anggota DPR. PAN juga memohon maaf kepada masyarakat sekaligus berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Keputusan menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya itu disampaikan melalui siaran pers pada Minggu (31/8/2025). Siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi tersebut menegaskan penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR dari Fraksi PAN mulai 1 September 2025.

”Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo dan Saudaraku Surya Utama sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat membacakan siaran pers.

PAN yang lahir dari rahim reformasi tetap terus memegang teguh untuk merealisasikan nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

PAN menegaskan senantiasa berkomitmen menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari PAN dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI.

PAN juga berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk menjadi kebijakan dan program-program pemerintah agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat bermanfaat buat masyarakat secara langsung;

“PAN yang lahir dari rahim reformasi tetap terus memegang teguh untuk merealisasikan nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Viva.

Di lembaga legislatif, PAN akan menjaga komitmen dan tugas-tugas konstitusional untuk fungsi legislasi, penganggaran, dan kontrol serta pengawasan, agar pemerintahan dan tata kelola Negara dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak pada kemajuan dan kemakmuran bangsa. 

PAN juga mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. PAN menyebut, presiden akan menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

Terakhir, PAN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan. 

Sebelumnya, Partai Nasdem telah menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR dari Fraksi Nasdem. Keputusan ini diambil sebagai respons atas pernyataan kontroversial dari keduanya yang dinilai telah mencederai perasaan publik. 

Melalui siaran pers resmi yang dikeluarkan pada Minggu (31/8/2025), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan bahwa penonaktifan Sahroni dan Nafa berlaku efektif per Senin (1/9/2025). Siaran pers tersebut ditandatangani langsung oleh Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim.

Partai Nasdem menyebut aspirasi masyarakat harus menjadi acuan utama perjuangan partai. Nasdem pun menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara dalam upaya memperjuangkan aspirasi mereka, dan menyayangkan adanya pernyataan dari wakil rakyatnya yang menyinggung perasaan publik.

Atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya,” bunyi siaran pers tersebut. 

Unjuk rasa besar-besaran terjadi di depan Gedung DPR, Jakarta, belakangan ini, yakni pada 25 dan 28 Agustus 2025, antara lain, dipicu pemberian fasilitas tunjangan perumahan anggota DPR. Tunjangan dinilai terlalu berlebihan di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Kala itu, Sahroni dikritik berbagai kalangan saat menyebut masyarakat yang meminta pembubaran DPR sebagai orang tolol sedunia saat kunjungan kerja ke Polda Sumut, 22 Agustus lalu. Saat itu, ia merespons seruan pembubaran DPR yang bergulir di media sosial sebagai bentuk kekecewaan warganet terhadap tunjangan perumahan DPR di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Kala itu, Sahroni dikritik berbagai kalangan saat menyebut masyarakat yang meminta pembubaran DPR sebagai orang tolol sedunia saat kunjungan kerja ke Polda Sumut, 22 Agustus lalu. Saat itu, ia merespons seruan pembubaran DPR yang bergulir di media sosial sebagai bentuk kekecewaan warganet terhadap tunjangan perumahan DPR di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Unjuk rasa ini juga memakan korban jiwa, yakni pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di tengah unjuk rasa yang memanas di kawasan Pejompongan, Kamis (28/8/2025) malam.

Kematian Affan menjadi pemicu unjuk rasa yang lebih luas, menyebar ke sejumlah daerah pada Jumat (29/8/2025) dengan banyak di antaranya berakhir ricuh. Bahkan, korban jiwa juga tercatat saat unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan.