Partai Nasdem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS — Partai Nasdem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR dari Fraksi Nasdem. Keputusan ini diambil sebagai respons atas pernyataan kontroversial dari keduanya yang dinilai telah mencederai perasaan publik. 

Melalui siaran pers resmi yang dikeluarkan pada Minggu (31/8/2025), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan bahwa penonaktifan Sahroni dan Nafa berlaku efektif per Senin (1/9/2025). Siaran pers tersebut ditandatangani langsung oleh Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim.

Saat dikonfirmasi, Hermawi Taslim membenarkan bahwa partainya menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR dari Fraksi Nasdem.

Partai Nasdem menyebut aspirasi masyarakat harus menjadi acuan utama perjuangan partai. Nasdem pun menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara dalam upaya memperjuangkan aspirasi mereka, dan menyayangkan adanya pernyataan dari wakil rakyatnya yang menyinggung perasaan publik.

”Atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya,” bunyi siaran pers tersebut. 

Unjuk rasa besar-besaran terjadi di depan Gedung DPR, Jakarta, belakangan ini, yakni pada 25 dan 28 Agustus 2025, antara lain, dipicu pemberian fasilitas tunjangan perumahan anggota DPR. Tunjangan dinilai terlalu berlebihan di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Sahroni dikritik berbagai kalangan saat menyebut masyarakat yang meminta pembubaran DPR sebagai orang tolol sedunia saat kunjungan kerja ke Polda Sumut, 22 Agustus lalu. Kala itu, ia merespons seruan pembubaran DPR yang bergulir di media sosial sebagai bentuk kekecewaan warganet terhadap tunjangan perumahan DPR di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Unjuk rasa juga memakan korban jiwa, yakni pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di tengah unjuk rasa yang memanas di kawasan Pejompongan, Kamis (28/8/2025) malam.

Para penguasa dan elite politik harus berhati-hati dalam berkomunikasi. Sensitivitas itu mutlak ada saat berhadapan dengan publiknya agar tidak menyakiti.

Kematian Affan menjadi pemicu unjuk rasa yang lebih luas, menyebar ke sejumlah daerah pada Jumat (29/8/2025) dengan banyak di antaranya berakhir ricuh. Bahkan, korban jiwa juga tercatat saat unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan.

Surya Paloh menyebut, pernyataan anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat itu merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. Dengan demikian, keputusan tegas diambil Partai Nasdem dengan menonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR. Keputusan ini berlaku efektif mulai Senin (1/9/2025). 

Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto mengatakan, ucapan-ucapan yang tidak empatik dari para elite politik mencerminkan ketidakmampuan mereka membaca situasi dan membangun empati dalam berkomunikasi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan harapan publik yang masih menuntut keadilan dan kesejahteraan.

Kritik dan kecaman masyarakat, lanjutnya, kian membesar saat tokoh politik memilih diksi agresif. Ucapan ”tolol” yang dilontarkan Sahroni, misalnya, menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat yang sedang resah.

”Agresivitas verbal itu bertemu dengan beragam situasi yang muncul ke permukaan. Ini tidak membuat masyarakat merasa pasti dan nyaman. Yang terjadi justru fenomena uncertainty and anxiety,” ujarnya.

Gun Gun menekankan perlunya kompetensi dasar komunikasi publik dan komunikasi politik di kalangan elite. Dua hal ini penting untuk menjaga empat hal, yakni pengertian bersama (mutual understanding), rasa hormat (respect), nama baik (goodwill), serta kontrol atas potensi kerusakan (damage control). Ia juga mengingatkan, ucapan tokoh publik tidak bisa ditarik kembali. 

”Komunikasi itu prinsipnya irreversible. Kekeliruan bisa dimaafkan, tetapi tidak bisa dilupakan,” ujarnya.

Ucapan yang keliru, katanya, bisa membekas sebagai memori kolektif yang buruk. Potensi kemarahan publik pun dapat menjalar, meluas tidak hanya di Jakarta, tetapi ke seluruh penjuru Tanah Air. Faktor pemicu lain, seperti munculnya tokoh pemersatu, krisis moneter, atau friksi di tubuh TNI-Polri, bisa memperbesar dampak ledakan sosial tersebut.

”Para penguasa dan elite politik harus berhati-hati dalam berkomunikasi. Sensitivitas itu mutlak ada saat berhadapan dengan publiknya agar tidak menyakiti,” kata Gun Gun.