PBB Kecam Israel, Warga Gaza Terancam Kelaparan

TEL AVIV, SENIN — Israel menghentikan aliran pasokan makanan, obat-obatan, dan barang-barang lainnya yang hendak masuk Gaza. Israel pernah melakukan tindakan itu saat awal-awal perang melawan Hamas untuk mengepung Gaza. Kali ini, Israel melakukannya sebagai cara untuk menekan Hamas agar menyetujui perpanjangan fase pertama gencatan senjata yang berakhir pada Minggu (2/3/2025) sore.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga penyedia bantuan kemanusiaan lainnya mengecam Israel yang dinilai telah melanggar hukum internasional.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menuding Israel melakukan pemerasan. Lembaga Oxfam menyebut Israel melakukan tindakan hukuman kolektif yang sembrono. Sementara itu, Mesir dan Qatar, sebagai mediator utama, menuding Israel memanfaatkan kelaparan warga Gaza sebagai ”senjata”.

Beberapa menit setelah gencatan senjata fase pertama berakhir, Israel menyatakan mendukung usulan dari Amerika Serikat untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata, alih-alih memulai perundingan untuk fase kedua yang lebih sulit.

Perpanjangan fase pertama yang disampaikan oleh Utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff itu akan berlangsung hingga pertengahan Paskah, 20 April 2025. Berdasarkan usulan itu, Hamas akan membebaskan setengah dari sandera, lalu sisanya akan dibebaskan saat kesepakatan gencatan senjata permanen tercapai. Hamas saat ini masih menyandera 59 orang, 35 orang di antaranya diyakini telah tewas.

Hamas memperingatkan, setiap upaya untuk menunda atau membatalkan gencatan senjata akan membawa konsekuensi kemanusiaan bagi para sandera. Satu-satunya cara untuk membebaskan mereka adalah melalui kesepakatan yang ada.

Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuruti usulan AS. Pada gencatan senjata fase kedua, jika disepakati dalam perundingan, Hamas akan membebaskan sandera yang masih hidup. Sebagai imbalannya, pasukan Israel harus menarik diri Gaza dan menyetujui gencatan senjata yang langgeng. Israel juga memperingatkan bahwa mereka dapat melanjutkan perang setelah fase pertama berakhir jika mereka yakin negosiasi tidak efektif.

Proses perundingan fase kedua seharusnya sudah dilakukan sejak sebulan lalu. Mundurnya proses ini memperkuat kekhawatiran akan rapuhnya gencatan senjata ini. Hamas berkeras agar perundingan tetap dilanjutkan. Sejak fase pertama berlaku pada 19 Januari 2025, rata-rata ada 600 truk berisi bantuan yang masuk per hari ke Jalur Gaza.

Bantuan diharapkan bisa terus masuk hingga fase ketiga. Israel mengatakan sudah mengizinkan masuk cukup banyak bantuan. Hanya saja, PBB tidak mampu mendistribusikannya dengan baik dan Hamas mengambil bantuan-bantuan yang masuk sehingga bantuan masih saja kurang.

Selama berbulan-bulan sebelum gencatan senjata, banyak warga Palestina mengeluhkan kekurangan makanan. Hamas mengatakan, kurang dari 50 persen dari jumlah truk yang disepakati yang membawa bahan bakar untuk generator dan keperluan lain diizinkan masuk. Hewan hidup dan pakan ternak yang penting untuk ketahanan pangan juga ditolak masuk. Meski demikian, warga Palestina di Gaza masih bisa menyimpan persediaan makanan secukupnya.

Mantan Kepala Human Rights Watch Kenneth Roth menegaskan, Israel sebagai pihak yang menduduki punya kewajiban mutlak untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan berdasarkan Konvensi Geneva. Israel malah memakai lagi strategi kelaparan dan ini termasuk kejahatan perang.

Pada tahun lalu, Mahkamah Kriminal Internasional menyatakan, ada dua alasan untuk memercayai bahwa Israel telah menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan. Karena itulah, mereka mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.

Di saat Israel menutup pintu akses bantuan ke Gaza, Mesir sudah siap dengan rencana rekonstruksi Gaza. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan, rencana itu sudah siap dan akan dipresentasikan pada pertemuan puncak darurat negara-negara Arab di Kairo, Selasa (4/3/2025).

Abdelatty mengatakan, Mesir akan mencari dukungan dan pendanaan internasional untuk rencana tersebut dan menekankan peran penting Eropa, khususnya dalam pembiayaan rekonstruksi Gaza. ”Kami akan berbicara intensif dengan negara-negara donor utama setelah rencana itu diadopsi pada KTT Liga Arab nanti,” ujarnya.

Negara-negara Arab dengan cepat menolak rencana Presiden AS Donald Trump agar AS mengambil alih kendali Gaza dan memukimkan kembali warga Palestina.

Rencana Trump, yang diumumkan pada 4 Februari 2025 di tengah gencatan senjata itu, menjauh dari kebijakan Timur Tengah AS yang telah lama berfokus pada solusi dua negara. Gagasan Trump memicu kemarahan di kalangan warga Palestina dan negara-negara Arab.

Abdelatty menegaskan, Mesir tetap berkomitmen melanjutkan pembicaraan gencatan senjata fase kedua seperti yang sudah disepakati sebelumnya. Ia mengakui proses ini akan sulit, tetapi dapat terwujud jika semua pihak punya niat baik dan tekad politik.

Setelah pertemuan Liga Arab, Abdelatty mengatakan, para menteri luar negeri negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam akan mengadakan pertemuan mendesak di Arab Saudi untuk membahas cara menyampaikan rencana rekonstruksi Gaza tersebut. ”Kami akan memastikan bahwa hasil pertemuan puncak Arab disampaikan kepada dunia dengan cara sebaik mungkin,” ujarnya.

(Reuters/AFP/AP)