Ganjar: Amnesti Hasto Jadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik

DENPASAR, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto merupakan langkah tepat dan menjadi momentum penegakan hukum yang lebih adil. Partai menilai proses hukum yang menimpa Hasto sejak awal sarat kejanggalan dan drama politik.

Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo saat dihubungi dari Denpasar, Bali, menegaskan, pemberian amnesti ataupun abolisi merupakan hak prerogatif Presiden dengan mempertimbangkan masukan DPR. Ia berharap pemberian amnesti terhadap Hasto bisa menjadi momentum penegakan hukum yang adil tanpa intervensi politik.

”Itu saja. Tak lebih tak kurang. Ini bisa jadi momentum penegakan hukum yang fair tanpa intervensi politik,” ujar Ganjar.

Untuk diketahui, Hasto divonis hukuman 3,5 tahun penjara serta denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 25 Juli lalu. Hasto terbukti terlibat dalam perkara suap pengurusan pergantian antarwaktu anggota DPR untuk Harun Masiku.

Namun, pada Kamis (31/7/2025) malam, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, DPR telah menyetujui permintaan Presiden Prabowo untuk memberikan abolisi bagi Tom Lembong, amnesti bagi Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, dan 1.115 terpidana lainnya. Pemberian amnesti disebut untuk kepentingan rekonsiliasi.

Secara terpisah, Ketua DPP PDI-P Ribka Tjiptaning menilai pemberian amnesti tersebut wajar diterima Hasto. Ia bahkan menyebut keputusan itu terlambat karena sejak awal persidangan, Hasto semestinya diputus bebas.

”Tetapi, kan, yang kita lihat semua penuh drama. Jadi, kalau bagi saya, memang (pemberian amnesti) itu sewajarnya diterima Hasto,” ucap Ribka.

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Romy Soekarno, pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo atas keputusan yang dinilainya arif dan berlandaskan semangat kenegarawanan.

”Keputusan ini mencerminkan sikap kenegarawanan yang mampu membaca persoalan hukum tidak semata-mata dalam bingkai legal-formal, tetapi juga dalam konteks politik, keadilan substantif, dan kepentingan demokrasi bangsa secara lebih luas,” tuturnya.

Romy menilai proses hukum terhadap Hasto sejak awal mengundang tanda tanya publik karena banyak kejanggalan dari sisi prosedural, konstruksi kasus, hingga timing politik. Penanganan kasus ini, katanya, lebih mencerminkan manuver kekuasaan ketimbang penegakan hukum yang obyektif dan adil.

”Dalam konteks inilah, pemberian amnesti menjadi koreksi yang tepat terhadap distorsi hukum sekaligus bentuk pemulihan terhadap hak-hak politik seorang warga negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Romy, amnesti bagi Hasto tersebut menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan untuk membungkam kritik atau menekan lawan politik. ”Hukum harus tetap menjadi penjaga moral kolektif bangsa dan bandul keadilan yang berpihak kepada kebenaran dan kepentingan rakyat,” tutur Romy.

Sebaliknya, Kepala Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Gugun El Guyanie mengkritik kebijakan Presiden memberikan amnesti bagi Hasto dan abolisi bagi Tom Lembong. ”Benar amnesti dan abolisi hak Presiden, tetapi dalam konteks yang lain, pemberian itu punya sisi negatif,” ujarnya.

Sisi negatif pertama, pemberian amnesti dan abolisi dari Presiden merupakan bentuk intervensi politik terhadap proses penegakan hukum dan independensi pengadilan yang ujungnya mengancam supremasi hukum. Jika memang yang keliru dalam kasus Hasto dan Tom penegakan hukumnya, sisi itu yang menurut Gugun seharusnya dibenahi, bukan kemudian Presiden memberikan amnesti dan abolisi.

Dengan pemberian amnesti dan abolisi, publik bisa saja membacanya sebagai bagian dari tukar guling kepentingan politik. Tak hanya itu, penggunaan hak prerogatif Presiden itu dikhawatirkannya bisa menjadi alat sandera politik. Dalam kasus Hasto sebagai contoh, amnesti diberikan agar PDI-P tidak menjadi oposisi yang keras bagi pemerintahan. Seperti diketahui, PDI-P hingga kini masih berada di luar pemerintahan Prabowo.

Ekses negatif lainnya, menurut Gugun, pemberian amnesti dan abolisi memunculkan kekhawatiran pada penegakan hukum kasus-kasus korupsi. Kekhawatiran bisa muncul karena ke depan penegakan hukum kasus-kasus yang masuk kategori kejahatan luar biasa itu bisa dengan mudah diintervensi Presiden melalui amnesti dan abolisi.

”Lazimnya amnesti dan abolisi ini diberikan kepada narapidana politik yang memang tidak ada kasus hukum kriminal pidana. Jadi, kita harus meluruskan kembali, jangan Prabowo terjebak pada politisasi hukum, intervensi pada independensi penegakan hukum,” katanya.