Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan Berkonsep Kluster Aglomerasi Wilayah

Pemberdayaan masyarakat miskin untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus membangun kemandirian. Untuk merealisasikan hal ini, pemerintah memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari kalangan investor, kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hingga dukungan masyarakat setempat sebagai pihak yang didorong kemandiriannya.

Salah satu inisiasi yang tengah dilakukan pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat miskin adalah menciptakan ekosistem pengentasan kemiskinan model kluster aglomerasi wilayah. Skenario ini dicetuskan oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dengan melibatkan sejumlah kabupaten/kota dan beberapa investor untuk bersama-sama mengatasi persoalan kemiskinan di wilayah aglomerasi kemiskinan.

Insiasi BP Taskin itu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Regulasi ini menempatkan BP Taskin sebagai badan lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam tugasnya, BP Taskin menyelengarakan sejumlah fungsi seperti salah satunya menyusun rencana induk dan program percepatan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, BP Taskin juga berupaya menyelaraskan kebijakan serta melakukan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di kementerian/lembaga. BP Taskin juga diberi mandat melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di tingkatan kementerian/lembaga dan secara nasional.

Dengan payung hukum tersebut, BP Taskin memiliki wewenang untuk turut serta mengawal program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan olek sejumlah kementerian/lembaga mulai dari hulu hingga hilir. BP Taskin juga berwenang menilai program-program yang dijalankan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi kebijakan.

”Dalam menyusun rencana induk kemiskinan, BP Taskin juga berdiskusi dengan Bappenas dan Kemendagri, khususnya dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Kemendagri. Tujuannya, agar daerah-daerah dalam merumuskan RPJMN-nya juga menggunakan pendekatan pengentasan kemiskinan,” kata Budiman Sudjatmiko, Kepala BP Taskin, kepada Kompas pada medio Juni lalu.

Budiman menuturkan bahwa saat ini BP Taskin tengah mengembangkan model pengentasan kemiskinan dengan pendekatan aglomerasi wilayah. Konsep kluster wilayah ini terdiri dari sejumlah kabupaten/kota yang berdekatan secara geografis daerah. Dengan model ini, setiap wilayah aglomerasi itu menonjolkan potensi ekonomi daerahnya masing-masing. Selain itu, juga menunjukkan data kemiskinan secara detail mulai dari nama, alamat, dan pekerjaan masyarakat miskin bersangkutan.

Data potensi ekonomi setiap wilayah tersebut selanjutnya disandingkan dengan data kemiskinannya. Dari data tersebut kemudian dipetakan zonasi ekonominya dan supply chain komoditas yang akan dikolaborasikan antardaerah. Setiap daerah aglomerasi itu harapannya memiliki prioritas komoditas untuk dikembangkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan diutamakan menyerap lapangan kerja dari kelompok masyarakat miskin.

”Dari pemetaan itu, kita akan menghubungi perusahaan-perusahaan dan kementerian/lembaga yang terkait dengan problem itu. Kita bisa ajak Kemenkomdigi, Kemensos, Kementerian Desa dan PDT, KKP, dan lainnya yang berhubungan dengan persoalan yang ditemukan. Selanjutnya, kita akan memaparkan kajian aglomerasi pengentasan kemiskinan itu di hadapan investor dan kementerian/lembaga bersangkutan”, tutur Budiman.

Budiman juga menambahkan, dengan pemetaan itu, harapannya bisa langsung disambut dan ditindaklanjuti oleh investor dan juga diikuti oleh sejumlah program dari kementerian/lembaga terkait. Kemudian, BP Taskin dan pihak kementerian/lembaga akan sama-sama mengawal jalannya program pengentasan kemiskinan yang sudah dikaji dan diimplementasikan itu.

Saat ini, BP Taskin tengah membangun pilot project kluster aglomerasi pengentasan kemiskinan di lima daerah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Daerah itu adalah Kabupaten Cirebon dengan penekanan usaha pada pertanian, Indramayu pada bidang koperasi, Kuningan untuk pengelolaan kotoran hewan, Kota Cirebon sebagai pusat pelelangan ikan dan pemrosesan akhir (TPA), serta Brebes sebagai titik lokasi pertanian dan juga TPA.

Fokus dari peningkatan ekonomi itu meliputi penyediaan lahan, infrastruktur logistik, alat produksi, hingga distribusi dan pemasaran. Semua elemen ini direncanakan harus dijalankan oleh para aktor lokal tanpa intervensi industri besar dari luar (semi-closed loop). Hal ini untuk memastikan sirkulasi ekonomi tetap berada di dalam komunitas masyarakat rentan dan miskin.

Ada empat prinsip utama yang digunakan dalam model aglomerasi pengentasan kemiskinan ini. Pertama, padat karya dengan fokus pada perekrutan rumah tangga miskin berdasarkan data dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, menghasilkan barang dan jasa yang bersifat cepat guna, penggunaan anggaran pemerintah yang terarah dan transparan, serta penguatan fungsi koperasi sebagai integrator permintaan dan penentu pasar. Selain itu, juga melakukan intensifikasi pertanian melalui penggunaan teknologi alat pertanian (Kompas.id, 9/7/2025).

Terpilihnya lima daerah itu sebagai proyek percontohan relatif ideal. Selain saling berdampingan secara geografis, kelima daerah tersebut juga memiliki persoalan angka kemiskinan yang relatif sangat tinggi. Kabupaten Brebes, misalnya, di mana daerah ini merupakan salah satu kabupaten di Jateng yang tingkat kemiskinannya paling tinggi. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinannya mencapai 15,60 persen atau jauh di atas rata-rata Provinsi Jateng yang sebesar 10,47 persen.

Pun demikian dengan keempat daerah lainnya di wilayah Provinsi Jabar, di mana masing-masing memiliki tingkat kemiskinan daerah melebihi rata-rata Jabar yang sebesar 7,46 persen. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan sebesar 11,88 persen, Cirebon 11 persen, Indramayu hampir 12 persen, dan Kota Cirebon sekitar 9 persen.

Dengan tingginya persoalan kemiskinan di daerah tersebut, maka rencana pengentasan kemiskinan model aglomerasi wilayah yang digagas BP Taskin dicoba untuk diimplementasikan. Pilot project ini melibatkan sejumlah pihak swasta yang bergerak di bidang dekarbonisasi budidaya padi, daur ulang limbah menjadi produk olahan berkualitas tinggi, para pendamping penguatan masyarakat, serta dari pihak pemerintah daerah. Proyek percontohan ini juga akan melibatkan peran Koperasi Multi-Pihak (KMP) dalam operasionalnya.

Dalam skema semi-closed loop supply chain (SCLSC) aglomerasi itu, peran KMP sangat krusial. KMP bertujuan menguatkan usaha melalui penguasaan rantai pasok secara terintegrasi dari hulu-hilir. KMP akan berperan menghubungkan kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan reinvestasi secara berkelanjutan dengan berbasis pada potensi dan sumber daya ekonomi lokal yang tersedia dalam satu kawasan.

Secara umum, proyek percontohan aglomerasi pengentasan kemiskinan dari BP Taskin itu mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, mulai dari unsur pemerintah daerah, pendamping masyarakat, dan dari kalangan akademisi.

”Kami menyambut baik rencana proyek percontohan aglomerasi pengentasan kemiskinan ini. Mudah-mudahan tidak hanya pada tataran pembuatan dokumen saja, tetapi juga harus ada tindak lanjut. Kami kemarin sudah diskusi dengan Baperlitbangda Brebes dan minggu depan kita akan memanggil OPD (organisasi perangkat daerah) terkait untuk membuat langkah tindak lanjut dari hasil pertemuan aglomerasi pengentasan kemiskinan itu”, kata Azmi Asmuni Majid, Tim Sinkronisasi-Transisi Kabupaten Brebes, Sabtu (12/7/2025).

Azmi menambahkan, dengan model aglomerasi, harapannya sampah di Brebes dapat memiliki nilai sirkular ekonomi. Apalagi, didukung daerah aglomerasi lainnya sehingga sampah dapat dioptimalkan pemanfaatnya untuk diubah menjadi komoditas lainnya yang bernilai ekonomi. Misalnya saja semacam batako dan listrik dari sampah yang dapat dijual ke PT PLN. Harapan lain yang disampaikan oleh Azmi adalah hadirnya industri pengolahan yang bahan bakunya dari pertanian sehingga semakin meningkatkan nilai ekonomi pertanian.

”Kami berharap proyek ini bukan hanya sekadar kertas kerja saja karena saya lihat tidak ada pembahasan anggaran untuk merealisasikan hal ini. Belum ada logistik uang negara dalam rencana proyek ini. Kami harapkan ke depan kepada Bapak Presiden untuk memberikan kewenangan lebih luas atau khusus bagi BP Taskin agar bisa mengentaskan kemiskinan secara bersama-sama. Jika proyek ini berhasil, tentu akan luar biasa dampaknya. Program aglomerasi dapat diterapkan pada masyarakat miskin kota dan daerah-daerah aglomerasi lainnya,” kata Azmi.

Penilai yang lebih kurang sama disampaikan pula oleh Bappeda dan Bakti Taskin Kabupaten Kuningan. Dalam jawaban tertulisnya yang dikirimkan ke Kompas pada Kamis (17/7/2025) menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan menyambut baik konsep aglomerasi yang dirumuskan BP Taskin dalam penanganan kemiskinan di Kuningan. Upaya itu dapat menjadi solusi penanganan isu kemiskinan dan pengangguran.

Kerja sama Kabupaten Kuningan dengan kabupaten/kota yang berbatasan di Provinsi Jabar dan Jateng telah dilaksanakan melalui wadah kunci bersama. Salah satu tujuan utama kerja sama ini adalah mengatasi permasalahan sosial yang ada di setiap kota/kabupaten sehingga konsep aglomerasi dari BP Taskin berkesinambungan dengan konsep kunci bersama.

Pemkab Kuningan menilai proyek aglomerasi itu memiliki sejumlah kelebihan, di antaranya pengentasan kemiskinan dapat tepat sasaran sepanjang datanya akurat, meningkatkan akses layanan dasar, mendorong kolaborasi lintas sektor, menekan kemiskinan ekstrem, meningkatkan unsur pemberdayaan masyarakat, serta fleksibel dan dapat diintegrasikan dengan progam lainnya.

Namun, langkah aglomerasi itu juga dinilai memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya ketergantungan terhadap bantuan apabila tidak disertai program pemberdayaan. Selain itu, ada persoalan terkait data dan validasi kelompok miskin, koordinasi lintas OPD yang lemah, tidak menyentuh akar masalah apabila bantuan gagal meningkatkan akses pekerjaan dan pendidikan, minim partisipasi masyarakat, kendala kulturan dan sosial, serta pengawasan yang lemah jika monitoring dan evaluasinya tidak berjalan secara baik.

Oleh karena itu, ada sejumlah saran yang disampaikan Pemkab Kuningan terkait program pengentasan kemiskinan BP Taskin, di antaranya integrasi data penerima secara digital dan real time, pendampingan berkelanjutan sehingga bukan hanya pemberian bantuan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaksana di tingkat desa atau kelurahan, serta membentuk forum komunikasi antara OPD, lembaga sosial, dan masyarakat.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam proyek pengentasan kemiskinan itu adalah mengubah pola pikir masyarakat miskin. Diah Setyorini Gunawan, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, mengatakan bahwa pentingnya mengubah pola pikir masyarakat miskin yang cenderung bergantung kepada bantuan menjadi pemberdayaan. Diah menuturkan, ”Untuk mengubah mindset ini butuh pendekatan yang komprehensif melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah daerah dan perangkatnya, pendampingnya, serta stakeholder terkait, termasuk perguruan tinggi.”

Selain itu, Diah juga mengatakan bahwa strategi pengentasan kemiskinan ini harus tepat sasaran. ”Harus berhati-hati dalam mengidentifikasi siapa-siapa yang layak mengikuti program pengentasan kemiskinan tersebut agar hasilnya produktif seperti yang diharapkan. Apalagi, dengan model aglomerasi ini mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat menjadi aktif berkegiatan ekonomi sehingga tidak pasif hanya menerima bantuan,” katanya.

Secara konsep, program pengentasan kluster aglomerasi ini dinilai relatif baik secara keilmuan. Diah membayangkan bahwa program BP Taskin itu bersifat membangun kapasitas diri masyarakat. Akan disertai dengan program pelatihan bagi masyarakat sehingga keterampilannya bertambah. Jadi, ke depan kondisi masyarakat bersangkutan meningkat status sosial ekonominya dengan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya.

Selain itu, menurut Diah, konsep aglomerasi ini akan didasarkan pada potensi yang akan dikembangkan di daerah bersangkutan sehingga pelatihan-pelatihan dan pendampingan untuk masyarakat miskin akan disesuaikan dengan potensi itu. Harapannya, dengan upaya tersebut keterlibatan masyarakat miskin akan optimal sehingga rencana yang dilakukan pihak pemerintah pusat dan daerah serta dukungan pihak swasta dapat terwujud dalam membangun perekonomian yang inklusif. Dengan demikian, kian efektif dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan. (LITBANG KOMPAS)