Mengurai Garis Kemiskinan Versi BPS dan Bank Dunia, Mana yang Relatif Tepat?

Perdebatan angka kemiskinan versi lembaga global dengan lembaga pemerintah menjadi ruang refleksi bersama, apakah standar kemiskinan Indonesia masih relevan untuk saat ini?

Bagai dijunjung ke langit tertinggi, lalu diempas ke dasar bumi. Itulah kira-kira gambaran catatan kemiskinan di Indonesia baru-baru ini. Pasalnya, 2004 Indonesia menutup tahun dengan capaian angka kemiskinan yang cukup melegakan.

Badan Pusat Statistik merilis, jumlah penduduk miskin pada September 2024 turun menjadi 24,06 juta orang, dari 25,90 juta orang pada Maret 2024. Secara persentase juga turun dari 9,36 persen menjadi 8,57 persen. Jika ditarik tren waktu yang lebih panjang, angka kemiskinan itu tercatat sebagai yang terendah sepanjang sejarah, setidaknya sejak tahun 1970-an. Capaian ini menuai apresiasi dari berbagai pihak.

Reduksi kemiskinan tersebut kian mengesankan tatkala terjadi di tengah gejolak geopolitik dan ekonomi global yang kian memanas. Bahkan, penurunan terjadi ketika garis kemiskinan menunjukkan sedikit peningkatan dari Rp 582.932 pada Maret 2024 menjadi Rp 595.242 pada September 2024. Artinya, daya beli kelompok miskin cenderung membaik, bahkan ketika ambang batas kebutuhan minimum turut meningkat.

Kendati dengan pengukuran yang berbeda, penurunan angka kemiskinan di Tanah Air juga terkonfirmasi oleh hasil penghitungan yang dilakukan Bank Dunia. Sebagaimana tercatat dalam laporan ”Macro Poverty Outlook” Bank Dunia  edisi April 2025.

Merujuk laporan tersebut, kemiskinan di Indonesia berdasarkan standar kemiskinan internasional (2,15 dollar AS per hari dengan PPP 2017) turun dari 1,8 persen pada tahun 2023 menjadi 1,3 pada tahun 2024. Adapun PPP atau purchasing power parity merupakan ukuran harga barang di berbagai negara untuk membandingkan tingkat daya beli masyarakat.

Hanya saja, capaian cukup mengesankan itu tiba-tiba seolah tiada bermakna ketika dipadukan dengan standar garis kemiskinan Bank Dunia yang diklasifikasikan menurut kelas ekonomi negara. Angka kemiskinan Indonesia menjadi 60,3 persen atau 171,8 juta jiwa dengan standar garis kemiskinan 6,85 dollar AS per hari per orang.

Standar pengukuran itu terkesan anomali dengan situasi Indonesia terkini yang tampak ”minim” kemiskinan. Pasalnya, sejak 2023 Indonesia berhasil menembus predikat negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country atau UMIC). Berdasarkan penghitungan di tahun tersebut pendapatan per kapita Indonesia sudah mencapai 4.810 dollar AS per tahun. Melampaui batas bawah UMIC yang sebesar 4.516 dollar AS per tahun per kapita. Perbedaan pengukuran versi lembaga internasional dengan institusi pemerintah ini memicu perdebatan di berbagai kalangan.

Belum sepenuhnya kebingungan publik terjawab, Bank Dunia kembali merilis laporan yang lebih mengagetkan. Dalam laporan bertajuk ”June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform” disebutkan bahwa Bank Dunia menaikkan standar garis kemiskinan berdasarkan PPP 2021. Untuk UMIC, seperti Indonesia, garis kemiskinannya menjadi 8,3 dollar AS per hari atau setara Rp 49.244 per kapita. Dengan batas itu, penduduk miskin Indonesia melonjak menjadi 194,4 juta jiwa (68,2 persen).

Lantas, manakah data yang benar? Dengan kriteria yang digunakan, keduanya sama-sama benar, sebab masing-masing memiliki cara penghitungan dan fungsi tersendiri. Bank Dunia mengukur kemiskinan menggunakan standar PPP.

Penghitungan secara global oleh Bank Dunia ini memerlukan satuan pengukuran yang bisa diberlakukan untuk semua negara. Tujuannya, agar tidak bias nilai tukar dan fluktuasi mata uang. Saat ini, terdapat tiga standar kemiskinan yang digunakan Bank Dunia berdasarkan kelas ekonomi. Sepanjang dua dekade, klasifikasinya berubah seiring perkembangan zaman dan kemampuan ekonomi penduduk dunia.

Adapun kemiskinan versi BPS dihitung mengacu pada garis kemiskinan sebagai batas pengeluaran minimum seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) hidupnya. Standar itu dihitung berdasarkan 52 komoditas makanan dan 51 komoditas bukan makanan. Standar ini relevan untuk Indonesia yang terbagi ke dalam ratusan wilayah administrasi dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam. BPS pun konsisten menggunakan standar tersebut sejak 1980-an. Jadi, tidak ada yang salah dari dua versi data tersebut.

Saat ditelusuri dalam tren panjang pun, angka kemiskinan Indonesia berdasarkan dua versi tersebut sama-sama menunjukkan penurunan. Artinya, kedua pengukuran itu berprogres sesuai dengan kondisi yang terjadi di suatu masa dengan batas kemiskinan yang juga terus meningkat dari waktu ke waktu.

Tahun 2000, garis kemiskinan Indonesia ditetapkan Rp 82.640 per bulan dengan angka kemiskinan 19,14 persen. Dengan rata-rata kenaikan garis kemiskinan meningkat 8,1 persen per tahun, kini standar garis kemiskinan pada tahun 2024 sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan.

Walau lebih tinggi, angka kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia berdasarkan acuan UMIC juga terus turun dari tahun ke tahun. Pada periode yang sama, tahun 2000, angka kemiskinan Indonesia tercatat 94-95 persen dengan PPP 6,85 dollar AS per hari. Kini telah susut menjadi 60,3 persen atau terjadi penyusutan yang cukup signifikan dalam kurun lebih dari dua dekade.

Meski demikian, perdebatan yang sempat menyeruak itu tampaknya menjadi momentum baik untuk melihat kembali standar kemiskinan versi BPS. Masih relevankah untuk terus dipertahankan manakala standar dunia pun terus bertransformasi dengan acuan nominal yang lebih tinggi?

Jika dibandingkan dengan fase awal lahirnya garis kemiskinan di Indonesia, nyaris tidak ada perubahan signifikan dalam standar tersebut. Satu-satunya yang berubah adalah jumlah komoditas yang digunakan untuk menghitung garis kemiskinan. Tidak ditemukan data spesifik jumlah komoditas di awal lahirnya konsep garis kemiskinan pada tahun 1980-an. Namun, pada tahun 2008, BPS mencatat ada 52 komoditas makanan dan 36 nonmakanan. Artinya, sudah ada tambahan belasan kebutuhan nonmakanan dalam garis kemiskinan yang digunakan saat ini.

Meskipun begitu, sekumpulan komoditas itu belum cukup merepresentasikan kebutuhan dasar saat ini. Dalam konteks nonmakanan, misalnya, BPS masih menggunakan minyak tanah dan kayu bakar untuk bahan bakar harian rumah tangga.

Padahal, kini mayoritas masyarakat sudah mengandalkan elpiji. Faktanya, konsumsi elpiji itu sekitar 90 persennya merupakan gas berbobot 3 kilogram ataupun elpiji bersubsidi yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Persentase konsumsi gas subsidi ini bertolak belakang dengan jumlah kemiskinan nasional saat ini yang jumlahnya tak lebih dari 9 persen dari populasi nasional. Hal ini mengindikasikan perlu adanya penyesuaian komoditas garis kemiskinan seiring dengan perkembangan zaman.

Lantas, perlu jugakah mengadopsi garis kemiskinan versi Bank Dunia? Pada satu sisi, acuan garis kemiskinan Bank Dunia memang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan. Terbukti perubahan yang terjadi secara global cukup konsisten menggambarkan perubahan di masing-masing negara. Namun, tampaknya tak bisa pula serta-merta mengadopsi acuan yang telah ditentukan Bank Dunia berdasarkan klasifikasi kelas ekonomi negara. Dalam hal ini nilai 8,30 dollar AS per hari untuk negara menengah ke atas, seperti halnya Indonesia.

Meskipun secara statistik Indonesia sudah masuk dalam kelas tersebut, Indonesia masih berada di ambang batas bawah UMIC. Di tengah beberapa gejolak yang terjadi saat ini, bukan mustahil status itu bisa rentah berubah. Apalagi, standar ambang bawah negara yang masuk kategori UMIC pun terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dilema kelas ekonomi ini pun pernah dialami Indonesia tahun 1980-an silam ketika Indonesia tengah menyusun perhitungan garis kemiskinan. Mengutip catatan Soetjipto Wirosardjono, Wakil Ketua BPS 1988, dalam opininya di Kompas, 18 November 1990, status ekonomi Indonesia sempat berubah-ubah sepanjang kurun 1980-1990, dari bawah ke menengah, dan sebaliknya.

Tentu saja tak mengharapkan status Indonesia menurun menjadi lebih rendah kategorisasinya, tetapi perlu dipertimbangkan berbagai kemungkinan yang berpotensi terjadi di masa depan. Jika pun perlu mengadopsi standar Bank Dunia, tampaknya masih akan lebih relevan jika menerapkan standar untuk kelas menengah bawah (LMIC) dengan rentang pengeluaran 4-5 dollar AS per hari per orang. Pantauan kemiskinan Indonesia berdasarkan standar kemiskinan Bank Dunia untuk LMIC pun tampak lebih realistis untuk Indonesia. Angka kemiskinannya masih di kisaran 19-29 persen pada tahun 2024.

Secara persentase, memang melonjak dua hingga tiga kali lipat lebih tinggi dari angka kemiskinan versi BPS. Namun, tampaknya menjadi pendekatan yang cukup riil menggambarkan kondisi Indonesia terkini. Disadari ataupun tidak, standar garis kemiskinan di Indonesia saat ini tergolong relatif sangat rendah.

Misalnya jika dibandingkan dengan Malaysia dan Iran sebagai sesama negara berstatus UMIC, standar ukurannya cukup timpang. Meskipun, masing-masing negara memang memiliki standarnya tersendiri, tetapi jika kurs masing-masing negara dikonversi menjadi dollar AS, garis kemiskinan Indonesia sangatlah rendah, yakni sekitar 38 dollar AS per orang per bulan. Sementara itu, di Malaysia dan Iran masing-masing mencapai 510 dan 450 dollar AS per orang per bulan. Perbandingan dengan Iran lebih relevan lantaran besaran pendapatan per kapitanya tak jauh berbeda dengan Indonesia, yakni 4.650 dollar AS per tahun, sedangkan Malaysia sudah mencapai 11.170 dollar AS.

Perbaikan standar ini perlu dilakukan demi memotret kondisi kemiskinan Tanah Air yang lebih riil. Sebab, di tengah penurunan angka kemiskinan selama ini, tampak belum mewakili kondisi sebenarnya. Masih banyak orang yang luput dari pantauan kemiskinan, padahal sebenarnya mereka benar-benar tak berdaya.

Tak dapat dimungkiri, angka kemiskinan sudah pasti akan melonjak drastis jika garis kemiskinan ditingkatkan. Salah satu konsekuensinya pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk memberantas kemiskinan. Sebagaimana selama ini pemerintah menggelontorkan triliunan rupiah demi anggaran untuk bantuan sosial dan program karitatif lainnya.

Selain itu, peningkatan standar garis kemiskinan yang tentu saja akan mendorong jumlah kemiskinan akan berimplikasi negatif pada populisme politik. Tak banyak pemimpin yang mau mengakui tentang prestasi minor pembangunan ekonomi ini. Jadi, tak mudah bagi pemerintahan negara mana pun di dunia memberikan citra ”negatif” bagi kualitas kemajuan bangsanya.

Namun, terlepas dari itu semua, perbedaan pengukuran kemiskinan antara lembaga dunia dengan pemerintahan Indonesia saat ini menjadi momentum yang tepat untuk mengoreksi ulang upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan secara nyata. Pemerintah harus memberdayakan kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin melalui program-programnya agar kemelaratan kian terkikis. Masyarakat yang tadinya miskin menjadi terstimulasi kian produktif menghasilkan barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. (LITBANG KOMPAS)