Peluang Indonesia di Tengah Pemerintahan Baru Singapura dan Australia

Di dalam geopolitik yang berkelindan, pemilihan umum di suatu negara tidak lagi hanya urusan domestik. Hasil pemilu setiap negara memengaruhi dinamika di kawasan ataupun di dunia secara umum.

Di kawasan Indo-Pasifik pekan lalu ada dua pemilu penting yang dilaksanakan serentak pada 3 Mei 2025. Pemilu pertama di Singapura, negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Pemilu kedua berlangsung di Australia.

Indonesia diapit oleh kedua negara yang juga sahabat dekat negeri ini. Selain urusan kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, pemilu di Singapura dan Australia dipengaruhi oleh pukulan tarif impor yang dijatuhkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Kedua negara itu dijatuhi tarif impor 10 persen. Bagi Singapura, ini masalah serius karena perekonomian mereka bergantung pada perdagangan internasional. Bagi Australia, tarif impor Trump atas mereka dan negara-negara lain di Asia berarti berisiko menurunkan ekspor mineral bahan baku industri.

Baik di Singapura maupun Australia, partai petahana pemerintahan memenangi pemilu. Mereka adalah Partai Aksi Rakyat (PAP) di Singapura dan Partai Buruh di Australia. 

”Di Singapura, masyarakat memilih petahana karena dunia sedang penuh dengan ketidakpastian. Mereka menginginkan pemimpin yang teruji,” kata Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo.

PAP adalah partai yang berkuasa sejak 1965. Praktis, mereka dianggap berpengalaman dalam memimpin negara dan memajukan perekonomian Singapura. Di pemilu kali ini, PAP memperoleh suara 65 persen, naik dari 61 persen pada Pemilu 2020.

Ketika Trump mengumumkan penjatuhan tarif pada April 2025, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong membuat satuan tugas menghadapi kemungkinan resesi. Mereka merancang ulang anggaran negara agar prorakyat. Salah satunya melalui bantuan tunai Voucher SG60.

”Kemenangan PAP ini legitimasi dari rakyat bahwa mereka dipercaya memimpin lima tahu ke depan dan melalui krisis,” kata Suryopratomo.

Ia menerangkan, Singapura akan memperkuat perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara lain, terutama dengan sesama anggota ASEAN. Wong secara khusus menyebut Malaysia dan Indonesia sebagai kerja sama inti di kawasan.

Singapura dan Malaysia memiliki JS-SEAZ atau Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura. Khusus dengan Indonesia, Singapura berminat mengembangkan kawasan Batam-Bintan-Karimun.

”Juga ada pengembangan energi terbarukan dan wilayah food estate,” kata Suryopratomo.

Investasi Singapura di Indonesia per 2024 adalah 20 miliar dollar AS. Uang ini diwujudkan ke dalam 32.000 proyek. Singapura negara yang tidak memiliki sumber daya alam sehingga kerja sama dengan negara-negara ASEAN sangat penting bagi mereka.

Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Evi Fitriani menjelaskan, dari sisi politik luar negeri, tidak ada yang berubah dari Singapura dan Australia. Walaupun Partai Buruh memenangi pemilu lagi, kebijakan internasional Australia tetap akan condong ke AS dibandingkan ke Asia.

”Ini sudah identitas bangsa Australia yang merasa mereka negara kulit putih di antara Samudra Hindia dan Pasifik,” tuturnya.

Evi menjelaskan, Partai Buruh memang lebih ramah kepada Asia dan Pasifik dibandingkan Partai Liberal yang konservatif. Akan tetapi, ini tidak menjanjikan perubahan drastis di dalam politik internasional Australia.

Canberra merasa terancam dengan kian kuatnya pengaruh Beijing di Indo-Pasifik. Apalagi, China semakin banyak menjalin kerja sama pembangunan dengan negara-negara Pasifik Selatan. 

Pengaruh Barat, dalam hal ini Australia, menurun. Mereka berusaha menggandeng AS untuk bisa mempertahankan pengaruh di kawasan itu. Secara tradisional, negara-negara Barat memang mitra keamanan Australia.

Meskipun begitu, tetap ada kesempatan yang besar di dalam penguatan kerja sama Indonesia dan Australia. Indonesia akan mampu menjadi penyeimbang di kawasan Indo-Pasifik dan merupakan mitra strategis bagi Canberra.

Kedua negara juga tergabung di dalam APEC, yakni organisasi kerja sama ekonomi Asia Pasifik. ”Syaratnya selama Indonesia bisa menjamin iklim investasi yang sehat dan bebas premanisme,” kata Evi.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani mengatakan, di sektor kerja sama tidak ada perubahan mendasar dari Singapura ataupun Australia. Bidang-bidangnya sudah ditetapkan sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik.

Australia adalah mitra strategis di bidang ketahanan pangan. Bidang ini berkaitan langsung dengan program makan bergizi gratis, terutama dalam hal penyediaan bahan pangan.

”Australia salah satu negara produsen susu. Selain itu, ada kerja sama lainnya di luar impor yang tujuannya mengamankan ketahanan pangan kita,” katanya.

Ada pula kerja sama di bidang ketahanan energi, terutama energi terbarukan. ”Kita berkolaborasi di dalam pengembangan teknologinya. Ada juga kerja sama pembangunan, yaitu pengembangan mobil listrik. Ini berkaitan dengan sektor nikel. Di dalamnya mencakup transfer teknologi dan ujung-ujungnya kembali ke ketahanan energi,” paparnya.

Demikian pula dengan Singapura yang turut berinvestasi untuk transisi energi. Apalagi, Singapura dan Indonesia sama-sama anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), selain ASEAN. Kerja sama harus diperkuat. 

”Kita harus memitigasi segala risiko kebijakan-kebijakan global yang berdampak pada produk Indonesia,” kata Jailani.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi I DPR RI Utut adianto mengatakan, hubungan Indonesia-Singapura sangat stabil dan menunjukkan kedewasaan kedua negara. Bahkan, sebagaimana diungkapkan Suryopratomo, Singapura adalah negara investor terbesar di indonesia.

"Bisakah kita memanfaatkan kedekatan ini untuk membantu memasukkan produk Indonesia ke pasar AS melalui Singapura?" ujarnya. Akan tetapi, menurut Utut, ini hanya cara jangka pendek. Untuk jangka panjang, Indonesia harus mengupayakannya sendiri berbasis kemampuan Indonesia bernegosiasi. Dari pengalaman selama ini, kebijakan protektif tidak permanen. Kebijakan ini tampaknya hanya untuk memenuhi hasrat pendukung Trump.

Di sisi lain, harus ada upaya bersama di ASEAN untuk menguatkan kawasan. Utut mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan "kalau satu negara di wilayah ini susah, semua akan susah".

Demikian pula dengan Australia. Sejauh ini, Utut melihat pariwisata menjadi ujung tombak kerja sama ekonomi dengan Australia. Harus ada wujud signifikan di bidang lain. Caranya dengan memastikan iklim investasi Indonesia sehat dan aman.

Terkait dengan aliansi keamanan Australia-Inggris-AS (AUKUS), Utut tidak melihat ada yang perlu dicemaskan. Selama ini, Australia berjanji aliansi itu untuk pertahanan, bukan lomba senjata atau menyerang pihak lain.

"Tugas Indonesia menjaga dialog tetap terbuka dan produktif dengan AUKUS," katanya.