Pemerintahan Transisi Suriah Serukan Jalan Perundingan, Bukan Peperangan

DAMASKUS, RABU — Di tengah agresi Israel ke sejumlah wilayah di Suriah, pemerintahan transisi Suriah mengatakan tidak akan membawa negara itu kembali ke medan peperangan. Mereka mengimbau agar semua pihak menahan diri dan memilih berunding.

Hal itu disampaikan oleh Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Ahmed al-Sharaa alias Abu Mohammed al-Golani, kepada media Inggris, Sky News, Rabu (11/12/2024). HTS adalah kelompok oposisi bersenjata yang menggulingkan Presiden Bashar al-Assad.

Keluarga Assad sudah berkuasa di Suriah selama 54 tahun. Assad beserta istri dan ketiga anaknya kini mengungsi ke Rusia.

”Sudah cukup dengan peperangan. Rakyat Suriah sudah menderita,” kata Sharaa. Ia menekankan, rakyat Suriah tidak akan terperosok ke perang yang baru.

Menurut Sharaa, fokus dari Suriah sekarang adalah melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Perang tentu mengganggu agenda tersebut.

Selepas merebut pemerintahan pada 8 Desember 2024, HTS menunjuk salah satu petinggi mereka, Mohammad al-Bashir, sebagai penjabat perdana menteri. Ia bertugas memimpin Suriah sampai dengan 1 Maret 2025 sembari menyiapkan pemilihan umum.

Pada Selasa (10/12/2024), Bashir diwawancara oleh Al Jazeera. Ia mengatakan, ini saatnya Suriah memasuki masa yang tenang dan damai. ”Para menteri dari pemerintahan sebelumnya diharapkan ikut serta memuluskan transisi,” katanya.

Bashir adalah Kepala ”Pemerintahan Penyelamatan Suriah” yang dikelola HTS di wilayah Provinsi Idlib. Selama ini, ia sosok yang kurang begitu dikenal di Suriah.

”Hari ini kami mengadakan sidang kabinet yang mencakup tim dari Pemerintahan Penyelamatan yang bekerja di Idlib dan sekitarnya plus pemerintahan rezim yang dijatuhkan,” kata Bashir melalui televisi Pemerintah Suriah.

”Sidang (kabinet) ini merupakan bagian dari penyerahan berkas-berkas dan lembaga-lembaga kepada pemerintahan sementara,” lanjut Bashir.

Dalam sidang tersebut, Bashir duduk di dekat dua bendera: bendera oposisi warna hijau, hitam, dan putih, serta bendera warna putih bertuliskan ”Laa ilaaha illallah Muhammad Rasuulullah”.

Sementara itu, situasi di ibu kota Damaskus, bank-bank dan toko-toko kembali dibuka untuk pertama kali sejak tumbangnya pemerintahan Assad. Lalu lintas di ruas-ruas jalan ibu kota juga mulai pulih. Para petugas membersihkan jalan-jalan dari puing-puing.

Selain itu, jumlah milisi-milisi bersenjata mulai agak jarang terlihat. Dua sumber yang dekat dengan pasukan oposisi mengungkapkan, para komando memerintahkan anggota pasukannya untuk ditarik dari Damaskus. Sebagai penggantinya, pengamanan ibu kota diambil alih oleh polisi dan pasukan keamanan internal yang terafiliasi dengan HTS.

Berbagai pernyataan HTS tersebut ditanggapi positif oleh Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengimbau, pemerintahan baru Suriah nanti hendaknya pilihan rakyat, inklusif, dan non-sektarian atau tidak mengistimewakan golongan tertentu.

”Rakyat Suriah akan menentukan masa depan Suriah. Semua negara seharusnya berjanji mendukung proses yang inklusif dan transparan serta mencegah campur tangan luar,” kata Blinken melalui pernyataan tertulis.

”Amerika Serikat akan mengakui dan mendukung sepenuhnya pemerintah Suriah ke depan yang dihasilkan oleh proses ini,” lanjut Blinken.

Sejak Assad mengobarkan perang saudara pada 2011 dan membantai hampir 500.000 rakyatnya sendiri, Washington memutus hubungan diplomatik dengan Damaskus.

Gara-gara perang saudara, sekitar 6 juta warga Suriah terpaksa mengungsi. Ini krisis pengungsi terparah di zaman modern.

”Pemerintahan transisi maupun pemerintahan terpilih nanti harus berjanji menegakkan hak-hak asasi manusia, tidak mengucilkan kelompok minoritas, dan membiarkan aliran bantuan sosial masuk Suriah,” kata Blinken.

AS meminta agar pemerintahan Suriah tidak mengizinkan negara itu menjadi markas teroris. Saat ini, kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) menguasai sejumlah wilayah di Suriah. Lembaga Pemantau HAM Suriah (SOHR) mengumumkan, NIIS menangkap dan mengeksekusi 54 tentara Suriah yang kabur ke gurun ketika Assad tumbang.

Peristiwa ini juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ”Sejauh ini, pesan-pesan HTS positif yang menyatakan persatuan masyarakat. Akan tetapi, ini harus dibuktikan dengan perbuatan,” kata Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir Pedersen.

Pada saat yang sama, Pedersen juga menegur Israel. Pasukan Israel memasuki Dataran Tinggi Golan dan menempatkan tank-tank di sana. Israel mengebom 350 titik yang mereka katakan sebagai markas atau tempat militer Suriah.

Menlu Israel Gideon Saar berdalih, Tel Aviv memantau perkembangan situasi di Suriah dan untuk berjaga-jaga, menempatkan pasukan di Golan. Taktik Israel menduduki wilayah negara lain kerap dipraktikkan saat negara yang bersangkutan sedang tidak stabil.

Israel memperingatkan Suriah, mereka akan melakukan tindakan apabila pemerintahan transisi bekerja sama dengan Iran. Misalnya, menjadikan Suriah sebagai daerah transaksi senjata antara Iran dan Hizbullah dari Lebanon.

Apabila merunut pernyataan Sharaa ketika berpidato di Masjid Umayyah, Damaskus, 8 Desember lalu, ia mengatakan bahwa Suriah tidak berminat menjadi kaki tangan Iran ataupun negara-negara lain. 

Sebaliknya, Hizbullah mengeluarkan pernyataan tertulis agar Suriah mawas diri. ”Jangan biarkan Israel menduduki daerah milik Suriah,” demikian bunyi pernyataan itu.

HTS masih sibuk melakukan konsolidasi. Sebelumnya, terdapat banyak kelompok oposisi Presiden Bashar al-Assad. Setiap kelompok dengan yang lainnya juga tidak sepenuhnya akrab ataupun satu visi, kecuali dalam hal menumbangkan Assad.

Milisi HTS kini menduduki kota Deir Al-Zor dan terus berusaha mengambil alih wilayah di Suriah utara dan timur. Wilayah ini awalnya di bawah kelompok milisi Kurdi yang didukung oleh AS. Milisi Kurdi ini dimusuhi dan dicap teroris oleh Turki. Ankara dikabarkan menyokong HTS.

Menurut laporan SOHR, total 218 milisi, baik dari Kurdi maupun yang pro-Ankara tewas dalam kontak senjata ketika memperebutkan wilayah di Manbij, Suriah bagian utara. (AFP/Reuters)