Pengayaan Uranium Iran Tak Bisa Diganggu Gugat

TEHERAN, RABU — Pemerintah Iran menetapkan batas tegas atas hal-hal yang bisa dalam putaran kedua perundingan program nuklir Teheran, Sabtu mendatang. Teheran menegaskan, pengayaan uranium tidak bisa dinegosiasikan.

”Pengayaan (uranium) Iran adalah hal yang riil. Kami siap untuk membangun rasa percaya untuk menanggapi potensi kekhawatiran. Akan tetapi, masalah pengayaan tidak bisa dinegosiasikan,” kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi seusai rapat kabinet di Teheran, Iran, Rabu (16/4/2025).

Pernyataan ini muncul menanggapi pernyataan terbaru Utusan Khusus Pemerintah Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steve Witkoff. Selasa lalu, pengusaha yang merupakan karib Presiden AS Donald Trump itu mengatakan, Iran harus menghentikan dan menghilangkan program pengayaan uraniumnya jika ingin ada kesepakatan diplomatik dengan ”Negeri Paman Sam”.

Pernyataan Witkoff itu juga bergeser dari pernyataan sebelumnya yang menyatakan dirinya, mewakili Pemerintah AS, hanya menuntut agar Iran kembali ke batas pengayaan uranium 3,67 persen seperti isi JCPOA atau Kesepakatan Nuklir Iran 2015.

Namun, pernyataan itu memperlihatkan pergeseran posisi Washington pascaperundingan nuklir putaran pertama dengan Iran, Sabtu pekan lalu. Witkoff, dalam pernyataannya pada Senin (14/4/2025) menyebutkan, Washington menginginkan Teheran memberikan penjelasan rinci tentang program pengayaan uranium mereka serta memverifikasi perbendaharaan arsenal mereka.

”(Verifikasi) Itu termasuk rudal, jenis rudal yang mereka simpan di sana, dan itu termasuk pemicu bom,” kata Witkoff, dalam wawancara di Hannity, Stasiun TV Fox News. Batasan yang tampaknya coba diletakkan oleh Witkoff dan AS adalah tidak adanya senjata nuklir yang tengah dikembangkan atau sudah dimiliki oleh Iran.

Media Inggris, The Guardian, menyebut tindakan dan pernyataan Witkoff adalah bagian dari upaya Pemerintah AS untuk memetakan kemampuan nuklir Iran sesungguhnya, tindakan yang mirip dengan maksud JCPOA 2015. Namun, pada saat yang sama, Witkoff dan AS juga harus menyadari bahwa kemampuan nuklir Iran di luar dugaan selama ini.

Kesepakaan Nuklir Iran atau JCPOA yang ditandatangani tahun 2015 berisi kesepakatan bahwa Iran setuju untuk mengurangi persediaan uraniumnya dan hanya memperkaya hingga tingkat kemurnian 3,67 persen, yang dipandang cukup untuk sumber energi pembangkit listrik tenaga nuklir di Bushehr. Sebagai balasan, sanksi ekonomi terhadap Iran dicabut dan Teheran bisa mencairkan asetnya yang dibekukan di seluruh dunia.

Akan tetapi, setelah Trump memutuskan keluar dari JCPOA dan menjatuhkan sanksi ekonomi yang lebih berat padanya, Iran menutup sebagian program nuklirnya dari pengawasan IAEA. Laporan IAEA Februari 2025 menyebutkan, stok uranium yang dimurnikan hingga level 60 persen dalam bentuk uranium heksafluorida mengalami kenaikan sebanyak 92,5 kilogram menjadi 274,8 kilogram.

Dengan jumlah tersebut, menurut laporan IAEA, jika diperkaya lebih lanjut Iran bisa memiliki enam bom nuklir. Sementara dengan tingkat pengayaan saat ini atau lebih rendah, bahan tersebut bisa digunakan untuk jenis persenjataan lain.

Menanggapai pernyataan itu, Araghchi mengatakan, pernyataan Witkoff memunculkan pertentangan dan potensi konflik dari delegasi AS jelang perundingan putaran kedua. Semula, Araghchi berharap bisa memulai negosiasi dengan kerangka kerja yang dapat menghasilkan kesepakatan para pihak. Akan tetapi, untuk menuju ke sana, AS harus memperlihatkan posisi yang konstruktif.

”Jika kita terus mendengar posisi yang bertentangan dan bertolak belakang, kita akan menghadapi masalah,” katanya.

Sebelum terbang ke Muscat, Oman, Araghchi dijadwalkan akan terbang ke Moskwa, Rusia, untuk bertemu Menlu Rusia Sergei Lavrov. Selain mendiskusikan sejumlah persoalan bilateral dan global, termasuk soal perundingan nuklir Iran-AS, Araghchi akan menyerahkan surat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Juru Bicara Pemerintah Rusia Dmitry Peskov mengatakan, mereka siap melakukan segala hal untuk membantu para pihak menyelesaikan masalah diplomatik yang melingkupi proses perundingan Iran-AS.

”Federasi Rusia tetap siap melakukan segala hal yang dapat kami lakukan untuk berkontribusi pada penyelesaian situasi melalui cara politik dan diplomatik,” kata Peskov.

Mantan Duta Besar Rusia untuk Iran (2001-2025) Alexander Maryasov, dilansir dari kantor berita Iran, Mehr, mengatakan, posisi Rusia dalam perundingan nuklir Iran sangat jelas. Rusia, menurut Maryasov, mendukung posisi Iran untuk melakukan negosiasi dalam posisi yang setara, saling menghormati dalam situasi nonkonfrontatif.

Moskwa menilai, strategi Amerika yang ingin menciptakan perdamaian melalui ”power”, ancaman dan ultimatum, tidak bisa diterima dan kontraproduktif. Rusia menganggap hak Iran sebagai pihak dalam NPT untuk mengembangkan program nuklir damai sebagai hal yang sah dan tidak dapat dicabut.

Kremlin telah mengeluarkan beberapa seruan kepada para pihak untuk tetap tenang setelah Trump, secara berulang, mengeluarkan ancaman untuk menyerang Iran jika negosiasi itu gagal. Peskov tidak secara tegas menyatakan apakah Rusia akan bertindak sebagai penjamin. Akan tetapi, Peskov menyebut bahwa Moskwa mengharap perundingan putaran kedua bisa menghasilkan sesuatu.

Kremlin juga tidak mengeluarkan pernyataan apa pun saat ditanya potensi negara itu mengambil alih stok uranium yang sudah diperkaya Iran jika ada kemungkinan kesepakatan nuklir Iran-AS. The Guardian melaporkan, Teheran diperkirakan akan menolak proposal AS untuk mentransfer stok uranium yang diperkayanya ke negara ketiga seperti Rusia.

(AFP/REUTERS)