Pesan Politik dari Sharm El Sheikh

Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian di kota Sharm El Sheikh, Mesir, yang dihadiri 20 kepala negara, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, telah berakhir Senin, 13 Oktober 2025. KTT Perdamaian tersebut menjadi ajang penandatanganan naskah, yang salah satu butir terpentingnya adalah kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri perang Gaza. Selain itu, ada pula butir tentang tukar-menukar tawanan dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Naskah itu ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Selain mereka, ada puluhan kepala negara hadir, di antaranya Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron.

Pesan politik dari penandatanganan kesepakatan itu adalah gencatan senjata yang mengakhiri perang Gaza bukan semata urusan bilateral Israel-Hamas. Kesepakatan itu sudah menjadi urusan masyarakat internasional.

Begitu banyak kepala negara dan delegasi pejabat tinggi hadir dalam KTT Sharm El Sheikh. Kehadiran itu menunjukkan bahwa perang Gaza bukan sekadar perang konvensional. Perang di Gaza mengindikasikan aksi genosida oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, dan menjadi konflik yang paling tragis sejak Perang Dunia II.

Perang Gaza juga menyaksikan ambruknya tatanan dunia dengan PBB sebagai simbolnya. Israel tidak mengindahkan lagi semua resolusi PBB, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB, yang meminta agar perang Gaza diakhiri. Israel dengan dukungan penuh AS, menempatkan dirinya sebagai negara di atas hukum.

Itulah yang membuat perang Gaza menjadi titik keprihatinan dunia. KTT Sharm El Sheikh yang begitu meriah dengan dihadiri 20 kepala negara, bisa disebut merayakan berakhirnya tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza. Tragedi yang paling menyayat hati nurani dunia.

Pesan politik lain dari KTT Sharm El Sheikh adalah perang Gaza tidak boleh terulang lagi. Adalah masyarakat internasional, terutama negara-negara yang hadir dalam forum KTT Sharm El Sheikh, yang punya tanggung jawab langsung untuk mencegah terulang lagi perang Gaza pada masa mendatang. Maka harus ada perubahan lanskap politik dan keamanan di Timur Tengah agar perang Gaza tidak terulang lagi.

Proposal damai Presiden Trump di Gaza, terdiri dari 20 butir, sesungguhnya cukup menjanjikan solusi adil bagi Palestina dan Israel. Asalkan  proposal  damai tersebut harus disepakati sebagai proposal satu paket dan merupakan satu kesatuan satu sama lain.

Proposal damai itu juga menjanjikan perubahan ke arah lebih baik di Timur Tengah, jika semua pihak konsisten melaksanakan semua butir dalam proposal itu. Tentu pelaksanaan dari butir-butir proposal damai Trump tidak bisa sekaligus, tetapi butuh tahapan yang  bisa cukup panjang. Bahkan setiap butir dalam proposal itu butuh perundingan lagi yang bisa cukup alot tentang mekanisme dan detail cara pelaksanaan butir-butir tersebut.

Saat ini, butir-butir dalam proposal damai Trump yang telah terlaksana di lapangan adalah butir-butir yang paling mudah karena menjadi titik temu kepentingan semua pihak, seperti gencatan senjata, tukar-menukar tawanan dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Fase ini disebut fase pertama atau fase paling mudah dari pelaksanaan proposal damai Trump. Adapun fase kedua nanti akan lebih sulit, seperti proyek pembangunan kembali Jalur Gaza, isu pelucutan senjata Hamas dan pemerintahan di Jalur Gaza pascaperang. 

Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi Senin, 13 Oktober 2025, mengumumkan, konferensi internasional tentang pembangunan kembali Jalur Gaza akan digelar di Kairo pada November 2025. Pengumuman itu menunjukkan bahwa isu rekonstruksi Jalur Gaza merupakan isu besar yang butuh partisipasi internasional secara luas dan dengan dana besar.

Mesir pernah menyampaikan proposal pembangunan kembali Jalur Gaza dengan anggaran dana sebanyak 53 miliar dollar AS. Tentu mendapatkan dana sebesar itu tidak mudah. Adapun Kepala Jaringan Organisasi Sipil Palestina Amjad El Shou menyebut, proyek pembangunan kembali Jalur Gaza butuh biaya 70 miliar-90 miliar dollar AS.

Isu pelucutan senjata Hamas juga isu rumit. Tidak mudah mencari  rumusan solusi tentang isu pelucutan senjata Hamas yang tidak mengancam lagi keamanan Israel dan sekaligus juga menjamin keamanan Hamas.

Hamas tidak mungkin melepas semua senjatanya, terutama senjata untuk pertahanan diri. Hamas akan berkukuh bisa memegang senjata untuk pertahanan diri, bukan hanya untuk menghadapi Israel, melainkan juga faksi-faksi Palestina lainnya yang menjadi saingan Hamas di Jalur Gaza.

Adapun senjata strategis, seperti rudal balistik, tidak ada pilihan bagi Hamas kecuali menghancurkan atau menyerahkannya kepada pihak ketiga, seperti Mesir atau negara Arab lain. Penyerahan itu sesuai dengan proposal damai Trump.

Isu pemerintahan yang berkuasa di Jalur Gaza pascaperang, juga butuh perundingan yang detail. Sesuai dengan proposal damai Trump, pemerintahan yang akan dibentuk terdiri dari tokoh-tokoh Palestina dari kalangan tehnokrat.

Akan dibentuk pula dewan perdamaian yang akan dipimpin Presiden Trump. Dalam perundingan nanti, harus ada kejelasan tentang batas otoritas dewan perdamaian tersebut di Jalur Gaza.

Jika dewan perdamaian itu memiliki otoritas politik, hampir pasti akan ditolak oleh Palestina maupun dunia Arab. Alasannya, jika memiliki otoritas politik, artinya Jalur Gaza berada di bawah otoritas kolonial, yaitu dewan perdamaian.

Akan tetapi, jika dewan perdamaian hanya memiliki status sebagai lembaga konsultatif, maka kemungkinan besar akan diterima oleh Palestina maupun dunia Arab. Selanjutnya, jika kelak situasi sudah semakin kondusif dan proyek rekonstruksi Gaza sukses, dan pemerintah yang kokoh terbentuk di Gaza dan Tepi Barat, maka Palestina, Dunia Arab dan masyarakat internasional harus menuntut dibukanya pintu bagi perundingan menuju berdirinya Negara Palestina.

Tanpa keberadaan Negara Palestina, maka perdamaian dan stabilitas hanya semu belaka.

Musthafa Abd. Rahman, Wartawan Kompas (1991-2022)