Presiden Prabowo Tegaskan Tidak Anti-kritik, Apa Maknanya?

Apa pesan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan ratusan rektor dari perguruan tinggi?

Presiden Prabowo Subianto mengundang ratusan rektor dari perguruan tinggi negeri dan swasta ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/3/2025). Silaturahmi sekaligus buka puasa bersama yang digelar di halaman tengah antara Istana Negara dan Istana Merdeka, Jakarta, itu berlangsung selama empat jam.

Ditemui seusai pertemuan, Rektor Universitas Padjadjaran, Bandung, Arief Sjamsulaksan Kartasasmita mengungkapkan, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia memiliki beragam sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat. Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia dalam situasi yang baik-baik saja. Kendati banyak tantangan di tingkat nasional dan global, sumber daya alam dan manusia yang ada bisa digunakan untuk mencapai kesejahteraan.

Meski Indonesia disebut baik-baik saja, kata Arief, hal itu bukan berarti Presiden tidak terbuka pada kritik dari kampus. ”Presiden menekankan, kritik itu boleh, tetapi harus berdasarkan data,” ujarnya.

Beberapa jam sebelum pertemuan berlangsung, Presiden yang menghadiri acara ”Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah” di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Jakarta, Kamis siang, juga sempat menyinggung pertemuan ini. Ia mengatakan bakal berdiskusi dengan para rektor tentang rencana memberantas kelaparan dan kemiskinan. Dia pun mengingatkan supaya tak ada lagi oknum-oknum yang memotong hak masyarakat.

”Indonesia cerah dan kita akan kelola dengan baik. Binalah kampus-kampus kita supaya benar-benar mengabdi kepada rakyat. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut,” ujar Prabowo.

Apa saja kritik kepada pemerintahan Prabowo sejauh ini?

Dari sederet kritik yang disampaikan kepada pemerintahan Prabowo, beberapa di antaranya diungkapkan dengan cara berunjuk rasa. Unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil itu salah satunya terlihat pada Februari lalu, dalam demonstrasi bertajuk ”Indonesia Gelap”.

Tuntutan yang disampaikan beragam. Tak sebatas yang menyangkut langsung kepentingan mahasiswa, seperti soal isu kenaikan uang kuliah tunggal sebagai imbas pemangkasan anggaran pendidikan, isu-isu lain yang menjadi keresahan publik juga ikut diangkat.

Misalnya, proyek strategis nasional yang kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat dan revisi Undang-Undang (UU) tentang Mineral dan Batubara (Minerba) yang membolehkan perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Hal itu dinilai bisa jadi alat rezim untuk meredam suara kritis dari kampus-kampus dan lingkungan akademik.

Selain itu, mahasiswa dan masyarakat sipil mengkritisi pula sejumlah kebijakan penguasa yang mengancam demokrasi. Banyaknya prajurit TNI yang masuk ke jabatan-jabatan sipil, misalnya. Juga revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib yang memberikan kewenangan mereka mengevaluasi hingga mencopot pimpinan lembaga yang mereka pilih.

Kinerja Polri pun tak luput dari atensi ”Indonesia Gelap”. Imbas dari kasus kelakuan sejumlah personel Polri di berbagai daerah yang tidak profesional, mereka menuntut reformasi Polri.

Unjuk rasa untuk mengingatkan penguasa yang diikuti massa dalam jumlah banyak dan dalam skala yang luas tak hanya terjadi kali ini di era pemerintahan Presiden Prabowo.

Gerakan itu sudah muncul saat usia pemerintahan Prabowo baru sekitar dua bulan, persisnya saat wacana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, akhir tahun lalu. Imbas dari penolakan luas dari publik tersebut, pemerintah membatalkan sebagian rencana kenaikan itu. Kenaikan tarif PPN akhirnya diputuskan hanya akan diberlakukan untuk barang-barang kategori mewah.

Apa pesan dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono kepada Prabowo terkait pengkritik?

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono gusar dengan demokrasi di negara-negara dunia yang mengalami kemunduran, tak terkecuali di Indonesia. Pendiri Partai Demokrat itu pun memberikan pesan kepada pemerintah mengenai kiat-kiat untuk menjaga demokrasi.

”Set back, regression of democracy around the globe,” ungkap Susilo Bambang Yudhoyono kepada para mahasiswa Indonesia dan sivitas akademika Jepang di Kedutaan Besar RI Tokyo, Jepang, Jumat (7/3/2025).

Keresahan Yudhoyono terhadap kondisi demokrasi bukan hanya isapan jempol. Belakangan ini, The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis Indeks Demokrasi Global tahun 2024 berada di angka 5,17 dari skala tertinggi 10. Data yang masuk dalam Laporan EIU 2025 ini menunjukkan penurunan demokrasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Indonesia tak terkecuali. Indonesia hingga kini masih masuk ke dalam kategori negara cacat demokrasi dengan skor total 6,44 dan menempati peringkat 59 di tahun 2024.

Agar demokrasi Indonesia tidak semakin terpuruk, Yudhoyono menekankan pentingnya komunikasi dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. ”Saya sudah sampaikan kepada Presiden Prabowo beberapa saat lalu pentingnya meningkatkan komunikasi yang genuine (berkualitas) antara istana dan mereka yang menyampaikan kritiknya. Pak Prabowo juga mengatakan, ’Kami terus meningkatkan kualitas komunikasi’,” ungkapnya.

Apakah sikap tidak antikritik terlihat selama lima bulan pemerintahan Prabowo?

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, kritik dan masukan masih bisa disampaikan di Indonesia. Masyarakat tetap bebas bersuara. Demo pun tak dilarang sepanjang tidak mengganggu atau merusak fasilitas umum.

”Sejauh ini, enggak ada yang mengkritik lalu tiba-tiba dilaporin (ke aparat), kan? Media yang menulis agak keras juga dibiarin meski Presiden tahu sebagian mengada-ada,” ujar Hasan saat dihubungi, Senin (17/2/2025).

Justru, menurut Hasan, Presiden Prabowo mendengarkan semua kritik dan masukan yang disampaikan, terutama yang berkaitan dengan nasib masyarakat. Oleh karena itu, umumnya banyak masukan yang kemudian dipertimbangkan dan dijadikan keputusan.

Ia mencontohkan, perubahan dalam penerapan PPN 12 persen terjadi karena mendengarkan kritik dan masukan masyarakat. ”By law, seharusnya semua naik begitu saja. Tapi, banyak masukan dan sumbang saran sehingga Presiden akhirnya memutus hanya diberlakukan untuk barang mewah,” kata Hasan.

Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden ternyata mendapat banyak kritik dan masukan karena banyak anggaran layanan publik terpangkas. Oleh karena itu, kemudian ditegaskan kembali bahwa efisiensi tidak diberlakukan untuk pelayanan publik, gaji, dan bantuan sosial, tetapi untuk belanja modal.

Apakah reshuffle kabinet belum lama ini bagian dari sikap Prabowo yang tak antikritik?

Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih saat pemerintahannya baru berjalan tepat empat bulan. Dalam perombakan kabinet pertama ini, persisnya pertengahan Februari lalu, Presiden mencopot Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta melantik Brian Yuliarto sebagai penggantinya.

Peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai, perombakan kabinet untuk pertama kalinya ini dilakukan oleh Presiden untuk merespons sejumlah persoalan di Kemendiktisaintek, termasuk kritik keras dari publik.

Permasalahan itu terutama soal pencairan tunjangan kinerja dosen ASN dan pemotongan anggaran yang dikabarkan berimbas hingga ke pemotongan angggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Problem-problem itu tidak hanya dikritik, tetapi juga memicu unjuk rasa di sejumlah daerah.

”Dua hal itu yang saya pikir menjadi alasan mendesak adanya pergantian menteri agar berbagai kritik keras itu tidak menjadi bola panas berkepanjangan di ruang publik,” kata Wasisto.