Proyeksi Ekonomi Lima Tahun ke Depan, Indonesia Masih di Kisaran Lima Persen

Rencana pemerintah yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi tampaknya relatif tidak mudah terealisasi. Target pertumbuhan yang dipasang hingga 8 persen menjelang akhir pemerintahan Prabowo Subianto tampak mustahil diwujudkan apabila tanpa disertai langkah kebijakan yang luar biasa. Proyeksi lembaga global terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tahun 2029 masih tetap di kisaran 5 persen, tak jauh dengan kondisi saat ini.

Pada Oktober 2024, Dana Moneter Internasional (IMF) merilis laporan ”World Economic Outlook” untuk memproyeksikan kemajuan ekonomi sejumlah negara di dunia. Secara umum, pertumbuhan ekonomi global dalam lima tahun ke depan relatif stagnan dan cenderung sedikit menurun, tetapi masih di kisaran 3 persen setahun. Kemajuan ekonomi negara maju juga memiliki pola yang sama, yakni ajeg dengan kecenderungan menurun dan masih berada di besaran mendekati 2 persen per tahun.

Untuk negara emerging market dan berkembang, tren pertumbuhannya masih  lebih tinggi, berkisar 4 persen setahun hingga lima tahun ke depan. Namun, jika dilihat dari polanya, ada kecenderungan terjadi penurunan yang relatif dalam secara global bagi negara-negara berkembang ini. Jika pada 2023 tren pertumbuhannya rata-rata masih mendekati 4,5 persen setahun, pada tahun 2029 diperkirakan susut hingga sedikit di bawah 4 persen per tahun.

Khusus untuk negara emerging dan berkembang di kawasan Asia juga terjadi penyusutan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonominya rata-rata masih di kisaran 5,7 persen setahun. Namun, pada tahun ini diperkirakan susut menjadi 5,3 persen dan pada tahun 2029 kian mengecil menjadi 4,5 persen per tahun.

Penyusutan itu patut diwaspadai karena berpotensi kian menurunkan kemajuan serta kesejahteraan di negara-negara emerging dan berkembang di kawasan Asia. Wilayah ini sebelum pandemi Covid-19 mampu mencatatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih dari 6 persen setahun.

Salah satu negara kunci yang menyebabkan turunnya proyeksi ekonomi di negara-negara emerging dan berkembang di kawasan Asia adalah susutnya kemajuan ekonomi di China. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi China akan terus mengecil dalam lima tahun ke depan sehingga pada tahun 2029 turun menjadi 3,3 persen setahun. Padahal, negara ini selalu langganan meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 6 persen setahun sebelum pandemi melanda. Bahkan, sebelum tahun 2016, pertumbuhan ekonomi China selalu mengesankan di atas rata-rata 7 persen per tahun.

Dengan menyusutnya perekonomian China, kemungkinan besar hal itu akan turut memengaruhi kemajuan ekonomi lainnya di kawasan Asia. Terutama bagi negara-negara yang terlibat hubungan ekonomi langsung dengan China.

Meskipun secara makro perekonomian di kawasan Asia yang melibatkan negara-negara emerging dan berkembang rata-rata menurun, masih ada sejumlah negara yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, seperti Bangladesh, India, Bhutan, Vietnam, Kamboja, dan Filipina.

Sejumlah negara itu diperkirakan dalam lima tahun ke depan akan mengalami pertumbuhan ekonomi masing-masing lebih dari 5,5 persen setahun. Bahkan, India, salah satu negara emerging yang menjadi salah satu sentra pasar besar dunia, diperkirakan akan mengalami pertumbuhan hingga 6,5 persen pada 2029. Hal itu menunjukkan bahwa India diproyeksikan akan menjadi katalisator penting kemajuan ekonomi global sekaligus kawasan Asia di masa depan. Dalam hal ini, Vietnam juga termasuk di dalamnya.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia diperkirakan akan masih sama dengan kondisi saat ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stagnan di kisaran 5 persen hingga 2029. Pertumbuhan ini tak beda jauh dengan kemajuan ekonomi selama satu dekade terakhir yang bertengger di kisaran 5 persen.

Jadi, ambisi besar untuk memajukan ekonomi nasional hingga mencapai 8 persen seperti yang diharapkan pemerintahan Prabowo-Gibran tampaknya akan relatif sulit diwujudkan. Perlu langkah-langkah kebijakan yang tidak biasa bahkan radikal guna mengakselerasi kemajuan ekonomi menjadi signifikan tinggi dalam tempo yang relatif singkat.

Dari laporan BPS, tentang pertumbuhan ekonomi berdasarkan sisi pengeluaran tampak bahwa kontributor kemajuan nasional sebagian besar berasal dari konsumsi rumah tangga, dengan lebih dari 50 persen produk domestik bruto (PDB) nasional berasal dari konsumsi sektor rumah tangga ini. Selanjutnya, disusul oleh kelompok pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi yang berkontribusi sekitar 27 persen bagi perekonomian nasional. Urutan berikutnya disumbang oleh sektor belanja atau konsumsi pemerintah yang berkisar 7 persen pada 2024 ini. Sisanya disumbang oleh kelompok konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan surplus dari kegiatan perdagangan internasional.

Dari sisi pengeluaran tersebut tampak bahwa yang mendominasi pertumbuhan ekonomi nasional adalah konsumsi rumah tangga dan juga investasi. Oleh karena itu, untuk mendorong kemajuan ekonomi nasional secara akseleratif, kedua hal tersebut harus dijaga tingkat pertumbuhannya. Konsumsi masyarakat harus dijaga tingkat daya belinya sehingga masyarakat dapat membeli dengan jumlah semakin banyak dengan kualitas barang dan jasa semakin baik.

Pun demikian dengan investasi, daya tarik bagi pemodal harus terus ditingkatkan. Dengan demikian, akan semakin banyak investor yang menanamkan modal untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Investor, baik pemodal domestik maupun asing, diharapkan mampu mengembangkan usaha yang menyerap tenaga kerja lokal skala besar dan menghasilkan produk yang kompetitif di pasar global.

Dengan demikian, produk tersebut dapat dibeli di pasar domestik dengan harga terjangkau, tetapi juga memiliki nilai kompetitif yang tinggi di pasar internasional. Nilai ekonomi industri tersebut akan terus bertambah karena menghasilkan devisa yang besar dengan menjual produknya di pasar global.

Untuk mengendalikan dan menunjang kemajuan hal tersebut, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menjaga kondusivitas perekonomian domestik. Peran pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus menstimulasi kemajuan ekonomi melalui kebijakan fiskal melalui instrumen pajak, APBN, utang negara, bantuan sosial, subsidi, hingga insentif harus diprioritaskan untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan bersama. Langkah tersebut juga harus diimbangi dengan kebijakan moneter guna menjaga stabilitas jumlah uang beredar sehingga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat dapat terus dikontrol secara baik.

Menurut proyeksi IMF, tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2024 hingga 2029 relatif stabil di kisaran 2,5 persen setahun. Angka ini relatif tidak berbeda jauh dengan perkiraan Bank Indonesia, di mana inflasi nasional selama tahun 2024 sekitar 2,5 persen +/- 1 persen. Hingga November 2024, inflasi year on year (YoY) sebesar 1,55 persen atau hampir terpaut tipis dengan batas bawah proyeksi Bank Indonesia.

Kondisi inflasi yang relatif rendah itu patut menjadi perhatian pemerintah karena ada indikasi menurunnya daya beli masyarakat. Apalagi, sejak April 2024, inflasi nasional YoY terus menyusut. Pada tahun ini, inflasi YoY tertinggi tercatat pada Maret 2024 sebesar 3,05 persen. Setelah itu, inflasi terus mengecil hingga November lalu yang tercatat semakin mendekati batas bawah proyeksi Bank Indonesia.

Fenomena tersebut bisa mengindikasikan sejumlah hal, antara lain karena sektor industri tengah mengurangi kuantitas produksinya karena permintaan berkurang. Susutnya demand ini bisa jadi karena harganya semakin mahal atau karena adanya barang kompetitor lain yang berharga lebih murah.

Selain itu, bisa pula karena pendapatan masyarakat semakin terbatas atau berkurang karena sektor usaha sedang lesu. Hal ini memicu produsen membatasi produksinya untuk menekan biaya produksi, mempertahankan keuntungan, atau mencegah kerugian lebih besar lagi. Jika inflasi kian mengecil dan tidak kompetitif atau menguntungkan bagi produsen, hal itu berisiko bagi kelangsungan usaha. Hal terburuk ialah dapat memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hingga November 2024, jumlah pekerja yang terkena PHK secara nasional mencapai 67.000. Daerah yang melakukan PHK terbesar di Indonesia antara lain Provinsi Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat. Keempat provinsi ini masing-masing telah mem-PHK lebih dari 9.000 pekerja di wilayahnya.

Pengurangan pekerja itu salah satunya disebabkan situasi dunia usaha, khususnya industri manufaktur, tengah mengalami kelesuan atau deindustrialisasi. Laju pertumbuhan sektor industri kian lebih kecil dari laju pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal, hingga saat ini, sektor industri merupakan kontributor utama kemajuan ekonomi nasional. Pertumbuhan industri yang kian mengecil mengindikasikan bahwa sejumlah sektor usaha tak mampu lagi berkembang dan kalah kompetisi di pasaran.  

Namun, di tengah kondisi usaha dan pekerja yang relatif kurang baik itu, pemerintah berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada awal 2025. Hal ini tentu saja akan berisiko pada pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu yang bakal terdampak ialah konsumsi masyarakat.

Tak tertutup kemungkinan konsumsi rumah tangga akan semakin mengecil lagi pada tahun depan. Hingga triwulan III-2024, konsumsi rumah tangga berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 53,08 persen. Meskipun masih mendominasi, nilai sumbangannya kian mengecil. Sebelum pandemi, sumbangan sektor belanja rumah tangga ini mencapai 55 persen.

Dengan konsumsi yang kian menyusut saat itu, pemerintah harus waspada bahwa setiap kebijakan yang memengaruhi daya beli masyarakat dapat berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan rencana kebijakan penerapan PPN 12 pada tahun 2025, pemerintah harus disiplin mengimplementasikan sejumlah paket kebijakan yang telah dipersiapkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Tidak hanya bagi kelompok miskin yang rentan, tetapi juga bagi kelompok masyarakat yang menuju golongan menengah ataupun golongan menengah. Pasalnya, berdasarkan laporan BPS, pendorong utama konsumsi masyarakat Indonesia sebagian besar berasal dari kelompok menengah ini. Sekitar 81 persen pengeluaran penduduk Indonesia berasal dari masyarakat yang masuk kategori menengah dan kelompok yang menuju kelas menengah.

Dapat dibayangkan, ketika kelompok menengah tersebut terdampak akibat penerapan kebijakan fiskal pemerintah, niscaya konsumsi rumah tangga nasional akan menyusut. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional pun akan terdampak surut.

Lantas, apabila hal ini terjadi, apakah ambisi besar pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 6 persen dan bahkan 8 persen terwujud dalam tempo relatif singkat? Tentu saja tak mudah, perlu langkah kebijakan yang tak biasa dan bahkan radikal untuk merealisasikannya. (LITBANG KOMPAS)