Rakyat Pun Bahu-membahu Menolak Revisi UU TNI

Catatan Editor:

Artikel ini dibuat ”bebas-akses” bagi pembaca mengingat pentingnya partisipasi publik dalam mengontrol proses legislasi di lembaga negara.   

________

Dari hari ke hari, rakyat seakan tiada henti disuguhi masalah baru. Entah itu sumbernya dari pemerintah ataupun para elite politik. Silang sengkarut masalah itu menumbuhkan solidaritas dan kesadaran publik atas berbagai isu penting yang menyangkut hajat hidup rakyat.

Tak seperti hari-hari lainnya, kendaraan-kendaraan tidak bisa masuk begitu saja dari Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Jalan masuk kendaraan menuju kawasan kantor wakil rakyat itu terhalang tiga tenda kecil yang didirikan sekelompok warga sedari dini hari, sekitar pukul 00.00. Hingga pukul 09.30, ketiga tenda itu masih berdiri tegak.

Salsa (26) adalah salah seorang warga yang ikut mendirikan kemah itu. Sengaja, ia bermalam bersama belasan kawan yang dikenalnya dari media sosial X setelah dipersatukan oleh tanda pagar (tagar), #TolakRUUTNI. Rencana itu bergulir secara spontan mengingat hari itu revisi Undang-Undang TNI akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR.

Orang-orang yang tengah berhimpun itu memiliki berbagai latar belakang, dari mahasiswa hingga pekerja. Mereka juga tidak mewakili komunitas tertentu. Hanya bersatu sebagai sesama warga yang memiliki keresahan bersama.

”Semua terjadi begitu saja. Keresahan ini sudah ada sejak semalam sebelumnya. Jadi, kami pikir, coba kami memblokade saja jalan masuknya daripada terlewat,” ujar Salsa.

Bermalam di depan gerbang kantor wakil rakyat ternyata bukan hal mudah. Ada saja gangguan yang dihadapi Salsa dan teman-temannya. Mereka sempat didatangi aparat keamanan dan diminta berpindah lokasi kemah. Namun, permintaan itu mereka tolak mentah-mentah.

Memang, tenda sudah berdiri. Bisa saja Salsa dan kawan-kawannya berbaring sejenak menanti digelarnya sidang pada pagi hari. Namun, mereka terlampau khawatir bakal kelewatan momen pengesahan RUU TNI. Alhasil, mereka terjaga sampai beberapa saat sebelum sidang dimulai. 

”Semalaman, kami mengobrol saja. Mau tidur juga tidak bisa. Pikirannya macam-macam. Kemarin saja rapat juga diadakan di hotel mewah. Secara diam-diam pula. Ini kami mau kebobolan lagi?” kata Salsa.

Sewaktu bermalam, solidaritas sesama warga datang tidak hanya dalam wujud kehadiran ke lokasi kemah. Terdapat sebagian orang yang sukarela mengirimi mereka makanan sebagai teman berjaga. Sisa-sisa makanan itu terlihat dari bungkus fastfood di sekitar tenda.

Hingga tiba waktunya sidang, Salsa belum mampu memejamkan mata. Sebaliknya, sepasang matanya justru bersinar semakin terang. Satu per satu massa aksi lainnya yang berpakaian hitam-hitam terus berdatangan. Sayangnya, mereka hanya bisa tertahan di luar gerbang. Aparat kepolisian tiba-tiba menutup gerbang yang semula sedikit dibuka.

Lantas, massa aksi terpaksa menyaksikan sidang dari siaran langsung Youtube. Seketika suasana memanas saat mereka mendengar revisi UU TNI disahkan. Teriakan penolakan terlontar secara sporadis sembari mendekati gerbang besi yang telah tertutup rapat. 

Sudah terjaga semalaman, Salsa dan teman-temannya kembali kebobolan. Keputusan DPR mengesahkan revisi itu sangat disayangkannya. Menurut dia, hal itu mengingkari semangat reformasi yang mengutamakan supremasi sipil. Lebih-lebih, aparat bersenjata memiliki mekanisme kepemimpinan yang mengandalkan komando terpusat. 

”Jabatan sipil ini tidak bisa semata-mata lewat komando. Jangan-jangan nanti tidak ada dialog lagi. Kritik tidak didengarkan. Ruang kebebasan berekspresi semakin sempit,” ucap Salsa. 

Kendati sudah disahkan, Salsa tidak akan berhenti melawan. Sebisa mungkin ia tuntut agar revisi UU TNI dibatalkan. Oleh karena itu, ia melanjutkan aksi bersama elemen masyarakat lainnya di area gerbang utama DPR. 

Di titik itu, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi sudah lebih dahulu tiba. Sejumlah perguruan tinggi itu antara lain Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Nasional, Trisakti, dan Universitas Muhammadiyah Prof DR Hamka (Uhamka). Saling bergantian, mereka menyampaikan orasi. Bahkan, sewaktu hujan mengguyur. 

”Ternyata, bagi anggota DPR, suara masyarakat tidak lebih penting dari suara TNI. Jadi sangat disayangkan pengesahannya yang sangat tergesa-gesa dan terkesan mengabaikan suara rakyat,” kata Presiden BEM Uhamka, Agus Salim, yang juga menjadi koordinator lapangan aksi.

Celakanya, sebut Agus, pemerintah juga terkesan selalu membuat kontroversi. Berkali-kali, mereka mengeluarkan kebijakan yang memicu perdebatan publik, lalu merevisinya seolah-olah seperti pahlawan. Rentetan persoalan itu yang mengakibatkan publik semakin geram. Gerakan masyarakat pun terbentuk secara natural.

”Terlalu banyak masalah yang muncul dari hari ke hari. Jangan salahkan kami sebagai masyarakat sipil untuk terus bergerak,” kata Agus. 

Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Faiz Nabawi Mulya menyampaikan, kesadaran bergerak dilatari oleh sejarah. Terlebih perguruan tinggi tersebut termasuk salah satu yang memotori terjadinya reformasi. Beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi itu juga gugur menjadi korban dalam peristiwa tersebut. 

”Semangat itulah yang membuat kami, menjadi niat kami untuk tetap mengawal agenda-agenda besar dari reformasi,” kata Faiz. 

Menurut Faiz, pengesahan revisi UU TNI membuktikan bahwa DPR mengesampingkan hak-hak sipil. Seolah rakyat tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan itu. Sebab, pengesahan tiba-tiba saja terjadi dalam rapat paripurna.

Dalam aksinya, Faiz meminta pemerintah agar terus menggaungkan supremasi sipil. Jangan sampai dwifungsi TNI terlahir kembali. Dikhawatirkannya, sistem pemerintahan militeristik akan mengusik jalannya demokrasi yang sudah berlangsung selama ini. 

”Pada akhirnya, pemerintahan yang didasari oleh militeristik akan cenderung memiliki sistem dan juga gaya pemerintahan yang otoriter,” kata Faiz. 

Bukan hanya kalangan mahasiswa yang turut serta dalam aksi itu. Segelintir kelompok ibu rumah tangga tak ingin ketinggalan. Itulah yang dilakukan Hesti (36), warga Banten, dan beberapa temannya. Pada kesempatan itu, ia menyumbangkan logistik berupa minuman dan makanan gratis kepada massa aksi.

Sebenarnya, UU TNI begitu jauh dari dunia Hesti dan teman-temannya. Namun, ia merasa penting turun aksi gegara negara seakan tidak bosan-bosannya menambah masalah bagi warganya. Ia juga bukan sekali dua kali berunjuk rasa. Sebelumnya, ia juga pernah mengikuti aksi ”Indonesia Gelap”.

”Mungkin ini klimaksnya, ya? Segala kebutuhan tambah mahal. Daya beli masyarakat turun. Terlebih wirausaha kayak saya itu berpengaruh banget. Tetapi, dalam kondisi begini, malah mendahulukan revisi UU TNI. Apa urgensinya?” kata Hesti.

Aksi unjuk rasa semasa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terjadi terus-menerus. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan elite politik juga seakan tidak pernah sesuai kehendak publik. Tumbuhnya kesadaran publik untuk rajin mengingatkan para pejabatnya yang melupakan rakyatnya bagaikan angin segar bagi demokrasi.