Rapuhnya Nyawa di Tanah Papua, Mau Sampai Kapan Konflik Terus Terjadi?

Dari waktu ke waktu, lini masa media arus utama hampir tidak pernah berhenti memberitakan nyawa manusia berjatuhan di tanah Papua. Mayoritas nyawa itu berguguran dalam pusaran konflik serta berbagai tragedi kemanusiaan lainnya.

Tahun 2025 belum berjalan separuhnya, tetapi berbagai tragedi kemanusiaan terus bergejolak di tanah yang diagungkan kekayaan alam dan budayanya itu. Selama Januari-Mei 2025, tercatat sejumlah insiden yang membuat warga sipil, aparat keamanan, hingga kelompok separatis, harus berhadapan dengan maut.

Pada pertengahan Mei 2025, kabar nyawa melayang kembali terdengar dari Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. TNI melaporkan sebuah operasi yang dijalankan pada 13-14 Mei 2025 dan menewaskan 18 orang anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di sejumlah kampung di Distrik Sugapa dan Distrik Hitadipa.

Beberapa hari setelah kejadian, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menyatakan Kepala Kampung Hitadipa, Ruben Wandagau, ditemukan tewas di lokasi kontak tembak. Selain itu, tim mediasi dari Pemkab Intan Jaya mendapat laporan tiga warga sipil lain yang diyakini telah tewas, tetapi jasadnya tidak ditemukan.

Pada pekan yang sama dari kejadian di Intan Jaya, kepolisian di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, melaporkan adanya dua polisi anggota Satgas Damai Cartenz yang tewas ditembak oleh KKB, Kamis (15/5/2025).

Brigadir Dua Dedi Kristian Tambunan dan Bhayangkara Dua Raymond Rirei tewas dalam kontak di Kampung Usir, Distrik Mulia, Puncak Jaya. Keduanya dikabarkan sempat terlibat kontak tembak dengan kelompok bersenjata, tetapi akhirnya gugur.

Kabar nyawa yang hilang di Intan Jaya dan Puncak Jaya itu belum terpaut lama dari hilangnya nyawa 16 pendulang emas tradisional di Papua Pegunungan. Pada 6-8 April 2025, KKB dilaporkan menghabisi belasan nyawa pendulang emas di aliran Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo. Selain itu, satu jenazah lainnya ditemukan di aliran sungai yang masuk daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Para pendulang emas itu berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Jawa Tengah, serta Papua Selatan. Jasad-jasad korban ditemukan dengan kondisi luka di sekujur tubuh karena serangan senjata tajam, seperti parang, tombak, dan panah.

Kejadian yang merenggut nyawa para pendulang emas tersebut hanya berjarak beberapa pekan dari tragedi kemanusiaan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo. Pada 21-22 Maret 2025, sebanyak 15 anggota KKB menyerang guru dan tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Anggruk.

Dalam peristiwa itu, seorang guru bernama Rosalia Rerek Sogen gugur setelah dianiaya dengan senjata tajam. Adapun tujuh guru dan tenaga kesehatan lainnya terluka.

Kejadian ini lantas membuat pelaksanaan pendidikan dan kesehatan di Yahukimo secara umum menjadi terdampak. Guru dan nakes yang didominasi pendatang memilih untuk menarik diri dari 33 distrik tempat mereka bertugas di Yahukimo.

Dalam berbagai keterangan, KKB yang menamai diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) itu berdalih, korban yang mereka bunuh merupakan mata-mata dari militer Indonesia.

TPNPB-OPM selalu melabeli korban teror mereka sebagai agen intelijen dari militer Indonesia. Label ini membuat mereka membabi buta menyerang warga sipil, seperti guru, nakes, pedagang, sopir, hingga pekerja buruh kasar lainnya.

Berbagai rentetan kejadian selama Januari-Mei 2025 menunjukkan, konflik di Papua belum menujukkan tanda-tanda akan mereda. Nyawa-nyawa terus berjatuhan, sementara solusi perdamaian tak kunjung datang.

Pada 2024, polisi mencatat, total ada 74 korban tewas dalam insiden kemanusiaan di Papua. Sebanyak 28 di antaranya merupakan warga sipil. Selain itu, ada 18 anggota TNI-Polri gugur dan 27 anggota KKB tewas.

Sementara itu, selama tahun 2023, tercatat 79 orang tewas, yakni 37 warga sipil, 23 anggota TNI-Polri, serta 19 orang dari KKB. Adapun selama 2022, ada sebanyak 53 orang yang dinyatakan tewas dalam pusaran konflik di Papua.

Eskalasi konflik yang kembali meningkat di Papua tak luput dari perhatian pemerintah pusat. Dalam pemberitaan Kompas (17/5/2025), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan, pemerintah selalu mengutamakan dialog untuk menyelesaikan masalah konflik di Papua. Pendekatan dialogis dilakukan dengan mempertimbangkan kekeluargaan dan kemanusiaan.

Meski demikian, kondisi di lapangan terkadang tidak kondusif sehingga mengakibatkan aparat harus baku tembak dengan KKB. Apalagi jika tindakan kelompok itu mengganggu pelayanan publik dan meresahkan masyarakat.

”Kami selalu mengedepankan dialog. Tetapi, kalau tiba-tiba ada kondisi di lapangan yang tidak kondusif, tentu aparat-aparat di lapangan punya pertimbangan sendiri untuk melakukan tindakan itu,” ujar Hasan di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua Frits Ramandey menuturkan, penyelesaian konflik di Papua tak kunjung menemui titik terang. Sementara itu, berbagai pendekatan keamanan dengan penindakan yang dilakukan seakan hanya menjadi pemantik konflik-konflik di wilayah lain di Papua.

”Penindakan di satu tempat biasanya akan memunculkan gejolak di tempat-tempat lainnya. Misalnya penindakan di Intan Jaya, kemudian ada dua polisi ditembak di Puncak Jaya. Korban datang dari berbagai pihak, tidak hanya warga sipil, termasuk aparat juga. Kita tidak mau ini terus terjadi,” ucap Frits.

Di sisi lain, Frits juga mengkritisi pendekatan dialog yang telah dilakukan oleh negara. Dia mengakui, negara telah berulang kali melakukan pendekatan dialogis, juga terbukti dengan rutinnya kunjungan presiden, khususnya pada era Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Namun, menurut Frits, selama ini proses dialog yang dilakukan oleh negara hanya terkesan seremonial dengan peserta yang tidak menyeluruh. Akibatnya, proses dialog itu tidak pernah menghasilkan solusi kemanusiaan yang diharapkan.

Dengan kondisi saat ini, Frits menyatakan, Presiden Prabowo Subianto harus mengambil sikap serius untuk menyelesaikan masalah di Papua. Presiden pun diminta membentuk gugus tugas yang terdiri dari sejumlah pihak untuk melakukan dialog kemanusiaan.

Kita punya pengalaman melalui dialog, buktinya di Aceh bisa. Sebenarnya Papua tidak butuh unit percepatan pembangunan karena itu bisa dilakukan oleh kementerian atau perangkat daerah. Sekarang itu yang penting adalah gugus tugas yang melakukan dialog kemanusiaan yang representatif dan yang diinisiasi Presiden,” katanya.

Juru Bicara Jaringan Damai Papua Yan Christian Warinussy, juga menyebut, proses dialog dari pemerintah harus melibatkan sejumlah pihak secara holistik. Semua pihak mesti duduk bersama dan mencari jalan tengah bersama demi perdamaian dan kemanusiaan di tanah Papua.

Pemerintah, kata Yan, harus berdialog dengan semua pihak, termasuk kelompok pro-kemerdekaan. Menurut dia, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa diaolog hanya akan mengerucut pada pembahasan merdeka atau tidak.

”Dialog kemanusiaan ini membicarakan konflik dan korban yang terus berjatuhan. Warga sipil, pihak seberang, dan aparat terus menjadi korban. Dalam dialog itu juga bisa membahas bagaimana mengelola Papua, termasuk evaluasi kebijakan,” ujar Yan.

Yan menuturkan, konflik terus-menerus antara aparat dan KKB dikhawatirkan membuat masyarakat sipil kian terimpit. Apalagi, lokasi konflik merupakan tempat masyarakat sipil hidup dan mencari makan.

Oleh karena itu, perlu segera digelar dialog kemanusiaan yang menyeluruh agar konflik tak terus terjadi dan nyawa tak lagi berguguran di Papua.

Penindakan di satu tempat biasanya akan memunculkan gejolak di tempat-tempat lainnya. Misalnya, penindakan di Intan Jaya, kemudian ada dua polisi ditembak di Puncak Jaya.