Roda Ekonomi Melambat

JAKARTA, KOMPAS — Ekonomi sektor riil dan mobilitas masyarakat melambat di Jabodetabek dan sejumlah kota besar di Indonesia, Senin (1/9/2025). Di saat yang sama, sentimen negatif menggelayuti pasar keuangan.

Perputaran roda ekonomi di awal September yang melambat ini terjadi menyusul gejolak sosial-politik yang bereskalasi dan meluas sepanjang pekan terakhir Agustus. Sejauh ini, tujuh warga meninggal di tengah insiden yang diwarnai kerusuhan itu.

Presiden Prabowo Subianto dan  Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (31/8/2025) malam. Intinya, Polri dan TNI akan menindak tegas semua hal yang bisa mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, memasuki awal pekan ini, masyarakat masih waswas. Publik khawatir gejolak sosial-politik masih berlanjut. Apalagi, beredar kabar liar di media sosial bahwa gejolak akan berlanjut pada hari-hari ini di sejumlah kota.

Masyarakat dan organisasi meresponsnya dengan berbagai langkah yang intinya menurunkan aktivitasnya. Mobilitas masyarakat di kota-kota besar, terutama di kawasan Jabodetabek, turun drastis. Hal sama terjadi di sejumlah daerah lainnya, terutama di kota-kota tempat gejolak sosial-politik berlangsung pada akhir pekan lalu.

Jalanan di wilayah Jabodetabak pada jam-jam sibuk pada Senin kemarin, misalnya, lengang. Padahal, biasanya jalanan macet, apalagi di awal pekan.

Situasi ini terutama karena banyak perusahaan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) kepada karyawannya. Tidak saja di Jakarta dan kota-kota sekitarnya, kebijakan ini juga diterapkan perusahaan-perusahaan di sejumlah kota lainnya, seperti Yogyakarta dan Surabaya.

Kebijakan WFH diterapkan mengikuti perkembangan kondisi. Sebagian lagi tetap menerapkan kebijakan bekerja dari kantor (work from office/WFO) dengan penyesuaian, seperti jam pulang lebih cepat.

Pada saat yang sama, sekolah-sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan surat kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah partisipatif, transparan, terukur, dan penuh tanggung jawab terkait penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan berdasarkan kondisi wilayah masing-masing.

Perputaran uang di rakyat bawah pun melambat. Lautan pengemudi ojek daring yang biasanya hilir mudik di jalanan di Jabodetabek pada jam-jam sibuk kemarin tampak bergerombol dan duduk-duduk.

”Sampai siang ini saya baru dapat empat pesanan. Tiga di antaranya antar makanan. Baru satu yang antar penumpang. Biasanya, sampai jam segini (11.00 WIB), saya dapat 9-10 penumpang,” kata Dedi, seorang pengemudi ojek daring di Tangerang Selatan, Banten.

Pada bisnis ritel di Jakarta, kegiatan berangsur-angsur normal setelah banyak mal dan toko tutup pada Sabtu dan Minggu pekan lalu. Pada Senin kemarin, sebagian besar sudah buka kembali. Hanya tinggal beberapa outlet saja yang masih tutup.

”Secara umum sudah mulai normal. Yang belum normal adalah pengunjung. Transaksinya jauh di bawah hari biasanya karena banyak orang yang WFH, pengunjung masih sedikit,” kata Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Induansjah.

Di industri pariwisata, dampak gejolak sosial-politik sepekan terakhir amat terasa. Menurut Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani, tejadi pembatalan rencana kunjungan oleh wisatawan mancanegara. Untuk yang sudah di Indonesia, mereka mempercepat durasi kunjungan. 

Ada indikasi, 60 persen wisatawan mancanegara membatalkan rencana kunjungannya ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal serupa juga terjadi di daerah lain, seperti Bali, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil.

Sementara itu, pasar saham dan obligasi mengalami volatilitas seiring pasar yang masih merespon negatif kondisi sosial dan politik di dalam negeri. Kinerja pasar keuangan di pasar modal terguncang pada Senin (1/9/2025), terutama di pasar saham.

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 1,21 persen ke level 7.736 dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun menguat tipis ke level 6,32 persen.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi, berpendapat, pelemahan IHSG dipengaruhi oleh kepercayaan pasar yang belum sepenuhnya meningkat. ”Kami melihat pasar membutuhkan kepastian dari pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas politik dan tidak terjadi aksi yang berkelanjutan, apalagi hingga berdampak pada perekonomian,” ujarnya.

Sepekan ke depan, Audi memperkirakan IHSG akan bergerak cenderung melemah, dalam rentang level support 7.540 dan resistance 7.908. Sementara untuk obligasi pemerintah bertenor 10 tahun, ia perkirakan tetap dalam tren penurunan imbal hasil seiring dengan kebijakan moneter yang akan longgar, dengan target 6,1-6,2 persen dalam jangka menengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan pejabat Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menggelar konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Senin. Mereka berusaha menenangkan pasar yang bereaksi negatif terhadap gejolak sosial-politik yang meluas dalam beberapa hari terakhir.

”Dengan fundamental ekonomi yang solid, pemerintah yakin dampak dari dinamika sosial dan politik yang terjadi terhadap ekonomi hanya bersifat jangka pendek dan kami harapkan akan membaik dengan segera,” kata Airlangga.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, akar masalah dari gejolak sosial-politik yang terjadi belakangan ini ialah perekonomian. Gelombang protes yang berangsur tak kondusif pun semakin menambah ketidakpastian dari sisi domestik.

”Sayangnya, pemerintah kita, termasuk Presiden sendiri, itu kurang tanggap. Dari pidato yang disampaikan kemarin, belum ada hal-hal yang jelas untuk bagaimana kita mencoba membereskan perekonomian ini,” katanya.

Alih-alih memahami akar permasalahan yang ada, Presiden justru menyampaikan paradoks terkait kondisi perekonomian nasional yang sedang baik-baik saja, bahkan dikatakan sedang bangkit. Padahal, saat ini masyarakat sedang menghadapi permasalahan ekonomi yang cukup serius.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai, gelombang unjuk rasa yang merebak pada pekan terakhir Agustus 2025 mencerminkan ketidakpuasan publik atas ketidakadilan kebijakan pemerintah. Tuntutan massa berkisar pada penolakan tunjangan DPR yang dinilai berlebihan, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga protes maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Faisal, gejolak sosial tersebut tak lepas dari kondisi perekonomian yang rapuh. Meski angka kemiskinan menurun menjadi 23,85 juta orang per Maret 2025, lebih dari 100 juta warga masih hidup di sekitar garis kemiskinan dengan pengeluaran kurang dari Rp 1 juta per kapita per bulan.

”Kondisi itu belum termasuk kelas menengah yang daya belinya juga menurun,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk ”Indonesia di Persimpangan: Ketimpangan, Reformasi Fiskal, dan Masa Depan Ekonomi” yang berlangsung secara daring, Senin.

Faisal menambahkan, pelemahan juga terlihat dari pasar tenaga kerja. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka menurun, tetapi pekerja informal tetap mendominasi hingga 60 persen angkatan kerja. Sementara itu, jumlah PHK meningkat tajam.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan lebih dari 43.500 pekerja terkena PHK sepanjang Januari–Juli 2025, naik 150 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Catatan Apindo bahkan lebih tinggi, yakni 73.992 orang pada Januari–April.

Di sisi lain, upah riil buruh stagnan. Pada Februari 2025, pertumbuhannya hanya 1,9 persen secara tahunan, bahkan terkontraksi 4,8 persen dibandingkan Agustus 2024. Kondisi tersebut berdampak pada tabungan masyarakat.

”Pelebaran jurang ketimpangan semakin nyata. Bahkan, pinjaman konsumtif melalui peer to peer lending meningkat, menandakan tekanan pada rumah tangga,” kata Faisal.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menambahkan, aksi demonstrasi belakangan ini bukan dipicu campur tangan asing, melainkan faktor domestik. ”Ini bukan masalah intervensi asing, melainkan masalah perut,” ujarnya.

Menurut Esther, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), lemahnya perlindungan tenaga kerja, serta gelombang PHK memperbesar ketidakpuasan publik. Ia menyoroti jurang upah antara buruh dan anggota DPR. Rata-rata gaji buruh sekitar Rp 5 juta per bulan, sedangkan gaji resmi anggota DPR mencapai Rp 104 juta atau 20 kali lipat.

”Ketidakadilan kebijakan semakin menekan. Fasilitas DPR justru meningkat, sementara daya beli masyarakat melemah,” katanya.

Jika dibiarkan tanpa respons, lanjut Esther, gejolak sosial berpotensi mengganggu stabilitas politik dan menekan kinerja pasar keuangan. Pelemahan kelas menengah akibat stagnasi upah dan maraknya PHK juga akan langsung menghantam konsumsi domestik, motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.