Saling Tuding Dalang Kekerasan Bersenjata Baru di Suriah

DAMASKUS, SENIN — Para pihak bertikai di Suriah saling tuding penyebab siklus kekerasan bersenjata baru. Hingga Senin (10/3/2025), rangkaian kekerasan sejak Kamis pekan lalu telah menewaskan hampir 900 warga sipil dan lebih dari 100 milisi bersenjata para pihak bertikai.

Tudingan, antara lain, disampaikan Komandan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) Mazloum Abdi, Minggu kemarin. Menurut dia, faksi-faksi di dalam tubuh aparat keamanan Suriah yang didukung Turki dan kelompok ekstrem adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kekerasan bersenjata yang terjadi sejak Kamis lalu.

Abdi mendesak Presiden sementara Suriah Ahmed al-Sharaa turun tangan menghentikan kekerasan itu. Apalagi, kekerasan telah mengarah pada pembantaian terhadap komunitas minoritas Alawi di sejumlah wilayah pesisir Suriah.

Sebaliknya, menurut laporan kantor berita Anadolu, Rami Makhlouf menuding Brigadir Jenderal Ghiyath Dalla memicu kerusuhan dan berusaha mengeksploitasi warga sipil. Makhlouf salah satu keponakan Hafez al-Assad, Presiden Suriah 1971-2000. Sementara Dalla merupakan perwira di Divisi IV Angkatan Darat Suriah pada pemerintahan Bashar al-Assad, Presiden Suriah 2000-2024.

”Apa yang telah kau lakukan terhadap rakyat kami, Ghiyat Dalla? Apa yang kau lakukan terhadap warga sipil di sekitarmu? Mengapa kau melihat warga sipil yang tidak bersalah dalam urusanmu ini dan mengeksploitasi kebutuhan mereka akan uang,” tulisnya di media sosial.

Makhlouf secara terang-terangan juga mengecam Assad karena tindakannya telah membawa kehancuran Suriah. ”Bukankah Anda, Tuan Presiden yang Melarikan Diri, telah menghancurkan negara, memecah belahnya, menghancurkan militer dan ekonominya, membuat rakyatnya kelaparan, dan melarikan diri dengan uang yang, jika didistribusikan, akan memastikan tidak ada seorang pun yang kelaparan atau miskin?” tulisnya.

Tudingan lain disampaikan pemimpin kelompok Houthi di Yaman, Sayyed Abdul-Malik al-Houthi. Dia menyebut, kekerasan bersenjata dilakukan oleh kelompok takfiri yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel.

Houthi tidak secara tegas menyebut nama kelompok tertentu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kekerasan bersenjata itu. Akan tetapi, penyebutan kelompok takfiri oleh Houthi diduga mengarah pada kelompok bersenjata yang memiliki kedekatan hubungan dengan AS saat rezim Assad masih berkuasa.

Sejak kekerasan bersenjata meletus pada Kamis lalu di Latakia dan Tartus, menurut catatan Syrian Observatory of Human Rights (SOHR), lebih dari 1.000 orang tewas. Korbannya termasuk hampir 900 warga sipil.

Mereka tewas karena ditembak dalam jarak tak sampai 5 meter. Sebagian ditembak dari belakang.

Selain itu, milisi yang terafiliasi dengan kelompok pendukung Assad dan penguasa baru Suriah juga tewas. Sebagian milisi pendukung Assad pernah bergabung di pasukan komando Suriah. Sementara milisi pendukung pemerintah baru pernah bergabung dengan Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Selama perang saudara Suriah, HTS dipimpin Al-Sharaa yang dulu memakai nama Mohammed al-Golani. Karena HTS pernah jadi bagian Al Qaeda, Al-Golani alias Al-Sharaa masuk daftar buron AS dengan hadiah jutaan dollar AS.

Kekerasan yang terpusat di Latakia dan Tartus itu membuat keamanan di Suriah merosot. Perang saudara yang terjadi di Suriah sejak satu dekade lalu menghasilkan peta politik dan keamanan yang kompleks di negara yang dinilai memiliki nilai strategis itu.

Banyak pihak terlibat dalam perang, seperti Rusia, Amerika Serikat, Turki, Iran, dan Israel. Masing-masing dengan kepentingannya.

SDF yang dipimpin Abdi menjadi bagian dari pasukan HTS setelah pada Desember lalu mulai melakukan serangan yang mengejutkan ke basis-basis pasukan Pemerintah Assad, terutama di Aleppo dan Idlib. Serangan di kedua kota itulah yang menjadi salah satu sumber utama penyebab kejatuhan rezim Assad.

Sementara SDF merupakan bagian dari pasukan koalisi AS untuk menghadapi kelompok ISIS (Negara Islam di Irak dan Suriah). Pada saat yang sama, SDF dianggap Pemerintah Turki sebagai ”musuh” karena dipandang sebagai sayap militer Partai Pekerja Kurdistan (PKK), kelompok yang dianggap sebagai kelompok teror oleh Ankara.

Di Suriah, Turki memiliki ”jaringan” untuk membantunya menghadapi SDF, yakni melalui Syrian National Army (SNA), yang juga merupakan bagian dari pasukan oposisi di bawah payung HTS. SNA disebut-sebut juga akan menjadi bagian dari pasukan keamanan di pemerintahan baru Suriah di bawah Ahmed al-Sharaa.

Pada saat yang bersamaan, Abdi mengatakan, dirinya tengah berunding soal penggabungan pasukannya dengan Angkatan Darat Suriah yang baru di bawah kendali Sharaa. Dalam perundingan itu, Abdi meminta Sharaa mempertimbangkan metode pembentukan militer Suriah yang baru dan perilaku faksi-faksi bersenjata yang pernah berada di bawah payung HTS. Dia menduga, beberapa dari kelompok tersebut mengeksploitasi posisinya di militer Suriah yang baru untuk menciptakan konflik sektarian.

Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki, yang merupakan mantan perwira intelijen, mengatakan, kekerasan bersenjata yang terjadi di Suriah merupakan upaya untuk menggagalkan kebijakan pemerintah negara tersebut yang selama berminggu-minggu tidak bereaksi terhadap provokasi. Bersama beberapa negara tetangga Suriah, seperti Jordania, Irak, Lebanon, dan Turki, mendukung semua upaya pemerintahan baru Suriah menjaga stabilitas keamanannya.

Fidan menyebut, Turki bersama negara-negara tetangga Suriah sepakat untuk membantu negara tersebut menjaga situasi keamanannya, mulai dari membentuk operasi gabungan dan intelijen untuk menghadapi NIIS, kebijakan ekspansionis Israel, hingga pengusiran PKK.

”Pengusiran PKK, yang merupakan musuh bersama bagi Irak, Suriah, dan Turki, dari kawasan tersebut dan penghentian aktivitas teroris bersenjatanya merupakan salah satu prioritas kami,” katanya.

Untuk memberikan rasa aman bagi warga dan menjaga stabilitas keamanan, Al-Sharaa mengumumkan pembentukan komite penyelidikan kekerasan bersenjata di pesisir Suriah. Dia menyatakan, tim pencari fakta itu diharapkan bisa bekerja cepat dan menghasilkan rekomendasi penyelesaian untuk mencegah Suriah tidak terseret kembali dalam perang saudara.

”Kami mengumumkan pembentukan komite pencari fakta mengenai peristiwa di pesisir dan membentuk komite yang lebih tinggi,” ujar Al-Sharaa dalam pidatonya, Minggu. Dia juga menyatakan akan meminta pertanggungjawaban, siapa pun yang terlibat dalam pembunuhan warga sipil itu. Para pelaku akan diadili di pengadilan.

Komite itu akan bertugas mencari fakta penyebab kekerasan bersenjata di kota-kota pesisir dan mengidentifikasi para pelakunya. Komite ini diharapkan telah mengeluarkan laporan dan rekomendasi untuk presiden maksimal 30 hari sejak dibentuk.

”Komite berhak menggunakan siapa pun yang dianggapnya tepat untuk melaksanakan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Presiden Republik dalam jangka waktu maksimal tiga puluh hari sejak tanggal dikeluarkannya keputusan ini,” demikian bunyi pernyataan Presiden.

Kepala Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Volker Turk menuntut penyelidikan atas pembunuhan tersebut segera dilakukan dan mengatakan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Turk mengatakan, pengumuman oleh otoritas negara untuk menghormati hukum perlu diikuti dengan tindakan untuk melindungi warga Suriah dan memastikan akuntabilitas atas pelanggaran. (AP/AFP/REUTERS)