Satu Tahun Prabowo-Gibran, Apa Saja yang Masih Menjadi Catatan?

Apa saja yang menjadi fokus dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran?

Tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden masih berfokus pada konsolidasi kekuatan politik dan kelembagaan. Kendati saat Pilpres 2024 telah didukung empat partai politik yang lolos ke parlemen, Prabowo tetap melancarkan lobi-lobi politik. Hasilnya, tiga parpol pengusung lawan politiknya akhirnya bergabung menjadi pendukung pemerintah.

Saat dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo-Gibran telah mendapatkan dukungan tujuh dari delapan parpol yang menguasai 81 persen kursi parlemen. Meski sudah mendapatkan dukungan mayoritas DPR, Prabowo melalui sejumlah elite Partai Gerindra tetap mencoba mendekati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), satu-satunya parpol yang berada di luar pemerintahan. Hasilnya, berkomitmen untuk menjadi partai penyeimbang, bukan ”oposisi”, meski berada di luar pemerintahan. Sejak saat itu, proses politik untuk menunjang berbagai kebijakan pemerintah pun berlangsung cepat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak memungkiri ihwal prinsip persatuan semua elemen bangsa dikedepankan Presiden demi menjalankan pemerintahan. Hal itu menjadi faktor penting dalam keberhasilan sejumlah program prioritas pemerintah dalam waktu setahun. Contohnya, swasembada pangan pada akhir tahun, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirasakan 35 juta orang, serta pemangkasan regulasi untuk mempercepat proses birokrasi.

Bukan hanya itu, selama satu tahun memerintah, Prabowo juga sudah empat kali membongkar-pasang kabinet. Pada awal pemerintahan, Presiden membentuk kabinet yang terdiri dari 48 kementerian dan 5 lembaga setingkat menteri, terbesar sepanjang sejarah pasca-Reformasi 1998. Selanjutnya, ada setidaknya lima badan dan posisi baru dibentuk. Dengan demikian, saat ini terdapat 53 menteri/pejabat setingkat menteri, 55 wakil menteri, dan 5 kepala badan yang membantu kerja Presiden.

Sejumlah lembaga baru lahir di era Prabowo-Gibran, apa saja capainnya?

Hingga satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah lahir setidaknya 23 kementerian baru dan 12 lembaga baru. Beberapa di antaranya merupakan hasil pemecahan kementerian induk, sebagian lain benar-benar baru.

Satu kementerian yang benar-benar baru karena dibentuk setelah pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan adalah Kementerian Haji dan Umrah. Dibentuk pada 8 September 2025, kementerian ini harus segera mengurusi penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan lebih dari 200.000 anggota jemaah setiap tahun. Padahal, struktur organisasi belum sepenuhnya rampung dibentuk.

Wakil Menteri Haji dan Umrah menargetkan akhir tahun 2025 semua proses transisi kelembagaan telah selesai dilaksanakan sehingga awal tahun 2026, sudah bisa menyelenggarakan ibadah haji dan umrah secara penuh.

Sementara salah satu lembaga baru adalah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) yang kini dipimpin Budiman Sudjatmiko. Awal berdiri pada 5 November 2025, BP Taskin hanya terdiri dari tiga orang, yakni Budiman dan wakilnya.

Namun, belum genap satu tahun dibentuk, sejumlah program sudah berjalan. Beberapa di antaranya pemberian pupuk gratis di Madiun, renovasi rumah dan paket sembako di Kuningan, jambanisasi di Toraja Utara dan Jakarta, pemberian becak listrik untuk pembecak lansia di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta Akademi Pengentasan Kemiskinan bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Selain program lapangan, BP Taskin juga telah menuntaskan Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional (Rinduk), dokumen strategis yang menjadi pedoman lintas kementerian. ”Rencana Induk itu nanti jadi panduan semua kementerian di sembilan sektor,” kata Budiman.

Prabowo berkomitmen memberantas korupsi, apa saja skandal korupsi yang sudah terungkap?

Selama satu tahun memerintah, Presiden Prabowo telah berkali-kali menyinggung soal kebocoran anggaran akibat praktik-praktik pemborosan, penyelewengan, hingga korupsi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden juga kerap menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

Perhatian terhadap pemberantasan korupsi salah satunya terlihat dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada Sidang Tahunan MPR, 15 Agustus 2025. Kala itu, Presiden menyampaikan bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa Indonesia. Perilaku korup ditemukan di setiap instansi pemerintah hingga BUMN dan BUMD, dan fakta itu tidak boleh ditutup-tutupi.

Dalam satu tahun terakhir, sejumlah perkara dugaan korupsi yang menyita perhatian publik diusut oleh lembaga penegak hukum. Kejagung, misalnya, tengah mengusut perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018-2023 dengan kerugian negara sekitar Rp 285 triliun. Kejagung juga telah menetapkan 18 tersangka, salah satunya pengusaha minyak Riza Chalid.

KPK juga tengah mengusut sejumlah perkara dugaan rasuah proyek atau kebijakan yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat. Salah satunya dugaan korupsi dalam penetapan kuota haji tahun 2024. KPK menaksir jual-beli kuota haji itu bisa merugikan negara hingga Rp 1 triliun.

Namun, peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menilai, komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi belum sepenuhnya terwujud. ”Pidato Presiden Prabowo sudah bagus, komitmennya untuk berantas korupsi. Tetapi, Presiden Prabowo memberikan amnesti dan abolisi untuk kasus korupsi, yang itu mencederai rasa keadilan masyarakat,” tututnya, Selasa (14/10/2025).

Lantas, apa saja yang masih menjadi pekerjaan rumah Prabowo-Gibran dalam reformasi Polri?

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, sorotan publik seolah tak lepas dari tubuh kepolisian. Puncaknya, publik menuntut agar institusi Polri direformasi total.

Tuntutan itu dijawab Istana dengan rencana membentuk Komite Reformasi Polri. Presiden bahkan menunjuk dan melantik mantan Wakil Kepala Polri Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian pada 17 September 2025.

Namun, sebelum Presiden membentuk tim atau Komite Reformasi Polri, tepatnya pada 17 September 2025, Kapolri lebih dulu membentuk tim internal yang dinamakan Tim Transformasi Reformasi Polri. Tim berisi 52 perwira Polri terdiri dari 47 perwira tinggi dan 5 perwira menengah. Sigit didapuk sebagai pelindung, Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo menjadi penasihat, sementara ketua tim ini diemban Komjen Chryshnanda Dwilaksana.

Hingga saat ini, rencana pembentukan Komite Reformasi Polri memang belum juga terwujud. Padahal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan mengumumkan anggota Komite Reformasi Polri seusai lawatannya ke empat negara akhir September lalu.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho, reformasi Polri mesti dilakukan oleh pihak dari luar organisasi, tidak bisa dari dalam. Dengan demikian, publik berharap besar pada Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo. 

Bagaimana hubungan pusat-daerah dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran?

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai kewenangan daerah dipangkas lewat regulasi, aliran dana dari pusat pun diketatkan. Pemerintah bersama DPR telah sepakat alokasi APBN 2026 untuk dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 693 triliun. Turun jauh dari alokasi TKD dalam APBN 2025 yang sebesar Rp 848 triliun.

Akibatnya, banyak pemerintah daerah ngos-ngosan mencari cara bertahan di tengah sempitnya ruang fiskal. Pemda telah menyisir pos-pos kecil yang bisa dihemat demi mencari ruang fiskal lebih longgar. Namun, upaya itu tak banyak menolong.

Hal itu salah satunya dialami Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengungkapkan, saat ini sejumlah sumber pendapatan tak bisa dioptimalkan karena bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten. Pengelolaan hutan, tambang, dan laut semuanya ditarik ke provinsi atau pusat. Pemerintah kabupaten/kota hanya bisa menyaksikan kerusakan lingkungan tanpa punya hak untuk menindak, apalagi mendapatkan bagi hasil.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai, pemangkasan TKD justru tidak sejalan dengan semangat desentralisasi. Kebijakan tersebut mempertegas arah pengelolaan keuangan yang semakin menjauh dari nilai-nilai otonomi daerah.

Apa saja catatan dari para tokoh terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran?

Sejumlah pemangku kepentingan memberikan evaluasi dan aspirasi terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka adalah masyarakat Indonesia dari latar belakang dunia usaha, lembaga independen, dan akademisi.

Berbagai catatan ditujukan untuk memperbaiki kualitas kebijakan pemerintah ke depan. Orientasinya adalah mendorong roda pemerintahan yang efektif mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana amanat konstitusi.

Apa harapan publik pada Prabowo-Gibran terkait penyelesaian kasus-kasus HAM berat di masa lalu?

Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu masih belum menemui titik terang dalam setahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Masyarakat sipil masih menanti kasus-kasus pelangaran HAM berat itu benar-benar dituntaskan.

Berdasarkan catatan Komnas HAM, ada 17 dugaan pelanggaran HAM berat yang diselidiki. Dari 17 peristiwa tersebut, sebagian masih terkatung-katung, termasuk Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II yang terjadi dalam momentum Reformasi 1998.

”Tentu harus menjadi perhatian penting bagi pemerintahan kali ini dengan tindak lanjut yang nyata dan konkret. Terlepas dari kritik yang ada, adalah bagaimana memastikan kelanjutan dari proses penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu,” ujar Direktur Kebijakan Publik Raksha Initiatives Wahyudi Djafar di Jakarta, Minggu (19/10/2025).