Satuan Baru di Institusi TNI dan Melihat Ancaman Pertahanan di Masa Depan

Pertahanan yang kuat merupakan keniscayaan untuk menjamin keutuhan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan konsep pertahanan bersifat semesta, maka keterlibatan seluruh warga negara merupakan kewajiban dalam membela kedaulatan bangsa. Lantas, langkah pemerintah membentuk 162 komando dan satuan baru di institusi TNI apakah tepat dalam menghadapi ancaman mutakhir saat ini?

Pada Minggu (10/8/2025), Presiden Prabowo Subianto meresmikan puluhan komando dan ratusan satuan tempur baru di tubuh TNI yang menandai ekspansi kuantitatif terbesar dalam sejarah TNI modern. Upacara peresmian satuan baru TNI itu digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI AD, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Ada 162 komando dan satuan baru TNI yang diresmikan, rinciannya terdiri dari 6 Komando Daerah Militer (Kodam); 14 Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal); dan 3 Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau). Di jajaran pasukan tempur, dibentuk 20 Brigade Teritorial Pembangunan; 6 Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus); 1 Brigade Infanteri Marini;, dan 1 Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat). Pada tingkat satuan paling bawah, ekspansi ini mencakup pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan serta 10 batalyon elite yang terdiri dari 5 Batalyon Infanteri Marinir dan 5 Batalyon Komando Kopasgat. (Kompas.id/11/8/2025).

Pembentukan satuan baru tersebut tentu saja secara kuantitas semakin memperkuat pertahanan nasional, khususnya dari komponen utama pertahanan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sistem pertahanan nasional dibentuk untuk menghadapi beragam ancaman.

Untuk ancaman bersifat militer, negara menempatkan TNI sebagai komponen utama pertahanan dengan didukung oleh komponen cadangan (komcad) dan komponen pendukung (komduk).

Jadi, TNI sebagai komponen utama yang selalu siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas operasi pertahanan. Dalam konteks operasi militer peperangan, komcad dapat dilibatkan dan dikerahkan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

Di sejumlah negara, komponen cadangan tersebut dapat berupa kebijakan wajib militer bagi setiap warga negaranya pada rentang usia tertentu. Berikutnya adalah komponen pendukung yang merupakan sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komduk ini berasal dari berbagai komponen lapisan masyarakat.

Ancaman militer itu di antaranya dapat berupa agresi kekuatan senjata oleh negara lain, pelanggaran batas wilayah oleh negara asing, spionase, sabotase, aksi terorisme oleh jaringan teroris internasional, pemberontakan bersenjata, dan perang saudara yang menggunakan persenjataan.

Selanjutnya, dalam menghadapi ancaman nirmiliter, negara menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Komponen cadangan dan juga komponen pendukung juga dilibatkan dalam menghadapi ancaman nirmiliter ini.

Hal demikian menandakan bahwa seluruh institusi, organisasi, kementerian, lembaga, dinas, ataupun badan pemerintah juga turun berperan dalam upaya mitigasi terhadap seluruh ancaman nirmiliter disesuaikan dengan bidang pekerjaan masing-masing. Pihak di luar pemerintah, termasuk masyarakat luas, pun juga dilibatkan dalam konteks pertahanan ini.

Khusus ancaman nirmiliter, kondisinya saat ini berkembang sangat masif dan kompleks sehinga membutuhkan kolaborasi lintas institusi untuk menanggulanginya. Ada sejumlah ancaman yang kini tengah mengintai dan terjadi di Indonesia. Di antaranya, ancaman degradasi moral bangsa akibat paparan budaya asing lewat internet; penipuan lintas negara secara daring; pencurian data penting lewat media digital; perjudian online yang dikendalikan dari dalam ataupun luar negeri; serta penyelundupan orang dan perdagangan manusia.

Selain itu, ada pula ancaman bencana alam karena krisis iklim dan posisi ring of fire Indonesia;  penyelundupan barang-barang dan narkotika; kejahatan di batas negara; kriminalitas; imigran gelap;  kemiskinan; pengangguran; pencurian kekayaan alam; hingga konflik horizontal akibat perselisihan dan tensi politik. Ancaman nirmiliter ini tampaknya akan terus berkembang dengan aneka rupa bentuk pelanggaran dan kejahatannya seiring dengan kian masifnya teknologi serta masih timpangnya kondisi sosial ekonomi masyarakat di Indonesia.

Kondisi ancaman yang kian kompleks tersebut membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Tidak hanya terkait langkah teknisnya, tetapi juga perlu dukungan regulasi dari pemerintah yang artinya juga melibatkan langkah politik untuk turut serta mencegah dan juga menindaknya.

Jadi, perlu peranan banyak pihak mulai dari institusi kementerian/lembaga, dunia akademik, pihak swasta, hingga masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi setiap ancaman yang muncul dalam keseharian masyarakat. Tantangan inilah yang harus dipahami oleh setiap insan warga negara bahwa bentuk ancaman yang mengintai Indonesia saat ini sangat kompleks dan tidak terbatas pada ancaman militer semata.

Dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, ada sejumlah indikator yang ingin dicapai Indonesia terkait bidang pertahanan, yakni dalam hal ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan.

Pada saat Indonesia Emas 2045 ditargetkan ketangguhan diplomasi Indonesia (diplomatic influence) dalam skor Asia Power Index naik di kisaran 75-80. Target skor ini naik signifikan dari baseline tahun 2025 sekarang yang sebesar 62,54. Demikian juga untuk bidang military capability, ditargetkan skornya naik menjadi 45, dari kondisi tahun 2025 yang hanya sebesar 16.

Dalam rancangan RPJPN 2025-2045 itu ada sejumlah target dan isu yang ingin dibangun Indonesia dalam jangka panjang menuju tahun 2045. Di antaranya dengan melakukan Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional.

Selanjutnya, dengan memperkuat diplomasi pertahanan dan kedaulatan nasional dengan cara turut serta menjaga stabilitas nasional, kawasan, dan global; dan juga mengintensifkan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Selain itu, mendukung kerja sama dengan berbagai pihak dan negara untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional.

Langkah berikutnya terkait penguatan pertahanan nasional adalah dengan membangun pertahanan berdaya gentar kawasan. Salah satu caranya dengan transformasi sistem pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim berdaya gentar tingggi berbasis profesionalitas, teknologi tinggi, operasi lintas medan, dan diplomasi pertahanan.

Salah satu target besar yang ingin diraih terkait penguatan bidang pertahanan tersebut adalah menciptakan stabilitas pertahanan dan keamanan. Hal ini terkait dengan sejumlah isu gangguan keamanan dan ketertiban di sejumlah wilayah Indonesia; ancaman bencana yang terus terjadi setiap saat; serta hadirnya beragam ancaman gangguan kriminalitas, kejahatan, serta disintegrasi dari geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan sekaligus berbatasan langsung dengan sejumlah negara.

Dari beragam target dan isu besar ancaman pertahanan yang diusung dalam RPJPN 2025-2045 itu bisa jadi mendorong pemerintah untuk memperkuat unsur komponen utama pertahanan, dalam hal ini institusi TNI. Dengan penguatan organisasi ini secara tidak langsung akan turut mendorong peningkatan unsur pertahanan berdaya gentar tinggi di kawasan.

Berdasarkan laporan Asia Power Index 2024, penilaian terhadap kemampuan militer Indonesia cenderung mengalami penurunan skor sebanyak 0,5 poin sejak 2018. Penurunan skor ini sejatinya cukup anomali dengan skor minimum essential force (MEF) yang diraih Indonesia. Menurut RPJPN 2025-2045, MEF Indonesia telah mencapai 86,94 persen dari 100 persen target MEF 2019-2024. Besaran ini telah melonjak dari capaian MEF 2015-2019 yang berkisar 62 persen.

Hanya, alutsista yang menjadi Kekuatan Pokok Minimum atau MEF itu masih minim pemenuhannya dari industri pertahanan dalam negeri. Pada 2021, hanya sebesar 57,6 persen kemandirian alutsista yang mampu dibangun oleh industri pertahanan nasional. Kedaulatan di bidang produksi alutsista, Indonesia masih tergolong relatif minim.

Skor kemampuan militer itu berbanding terbalik dengan variabel jaringan pertahanan Indonesia yang naik 1,8 poin sejak tahun 2018. Hal ini merupakan capaian yang sangat baik bagi penguatan pertahanan nasional karena Indonesia menempati peringkat ke-4 global untuk partisipasinya dalam dialog pertahanan dan latihan gabungan. Bahkan, menjadi yang tertinggi di antara negara mana pun di luar jaringan aliansi Amerika Serikat.

Bisa jadi, penurunan kapabilitas militer Indonesia dalam laporan Asia Power Index 2024 itu akan berbalik arah atau meningkat ketika pemerintah meresponsnya dengan menambah satuan baru di tubuh TNI. Apalagi, saat ini pemerintahan telah dipimpin oleh Prabowo Subianto, di mana sebelumnya saat ia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan telah membangun citra positif di ranah global terkait jejaring pertahanan global.

Dari sejumlah satuan baru yang diresmikan, ada salah satu satuan, yakni Batalyon Teritorial Pembangunan yang diharapkan mampu turut mengakselerasi kemampuan militernya dalam menanggulangi sejumlah persoalan di masyarakat. Batalyon ini direncanakan untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Ada empat kompi yang akan dihadirkan di tengah masyarakat dari Batalyon Teritorial Pembangunan itu. Terdiri dari kompi pertanian yang bertugas mendukung ketahanan pangan dan swasembada nasional; kompi peternakan yang bertugas meningkatkan penyediaan protein hewani; dan kompi medis untuk melayani kesehatan masyarakat sekaligus penanganan bencana. Selain itu, juga hadir kompi zeni yang akan berfokus pada pembangunan sarana prasarana, terutama di daerah tertinggal dan rawan bencana.

Penguatan unsur pertahanan dari institusi militer tersebut harapannya dapat menjawab berbagai ancaman yang dialami masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan ancaman nirmiliter yang berhubungan dengan keseharian masyarakat, seperti minimnya produktivitas pertanian yang memaksa petani menjadi cenderung miskin; kesadaran kesehatan masyarakat yang masih rendah; serta infrastruktur yang sangat terbatas di daerah-daerah pelosok sehingga kawasan tersebut sulit untuk maju.

Besar harapan, penguatan komponen utama pertahanan ini menjadi langkah yang semakin baik bagi penguatan seluruh komponen pertahanan sehingga tercipta kerja sama yang optimal guna menangkal segenap ancaman militer ataupun nirmiliter yang kian kompleks dan juga modern. (LITBANG KOMPAS)