Lembaga bantuan kemanusiaan Amerika Serikat, USAID, berakhir kisahnya karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip MAGA yang mengutamakan AS.
03 Feb 2025 20:00 WIB · Internasional
WASHINGTON, SENIN — Spekulasi publik selama beberapa hari terakhir terjawab dengan unggahan miliarder Elon Musk di X mengenai kelanjutan Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID. Lembaga itu akan ditutup sebagai bagian dari pemotongan anggaran pemerintah. Sebagian besar karyawannya sejak pekan lalu diminta untuk mengambil cuti tanpa batas.
Hal itu diumumkan Musk di X Spaces, Senin (3/2/2025). Musk, orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, ditunjuk Presiden AS Donald Trump untuk mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). ”Saya sudah berkali-kali rapat dengan Pak Presiden. Keputusannya, USAID memang harus ditutup,” kata Musk.
Ketidakpastian nasib USAID bermula pada akhir Januari 2025 ketika Trump mengumumkan penangguhan operasional USAID untuk 90 hari ke depan. Alasannya, ia ingin mengkaji kembali kebijakan dan pelaksaan USAID agar sesuai dengan semangat kebangkitan kembali AS (Make America Great Again/MAGA). Sesuai prinsip MAGA, kepentingan dalam negeri AS menjadi prioritas sehingga segala dana ataupun bantuan ke luar negeri dikebelakangkan.
Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS menyumbang 42 persen bantuan global. Jumlahnya pada 2024 setara dengan 13,9 miliar dollar AS. Dana ini dipakai mulai dari mencari pengobatan HIV/AIDS, membersihkan daerah bekas konflik dari ranjau darat, memberdayakan petani dan buruh perkebunan, hingga membiayai berbagai rumah sakit lapangan di beragam negara.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/01/26/77c8323dc5e5bcb3c1ab370d0271aaff-FILES_US_POLITICS_MUSK_EXTREMISM_126932152.jpg)
Di Thailand, contohnya, USAID mendanai berbagai kamp-kamp pengungsi untuk warga Myanmar. Terhitung ada 100.000 warga Myanmar yang melarikan diri dari negara mereka sejak junta militer melancarkan kudeta pada 2021. Kamp-kamp ini terpaksa ditutup karena bantuan dihentikan.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada 29 Januari 2025 mengeluarkan surat edaran mengenai jenis-jenis program bantuan luar negeri yang dikecualikan dari pembekuan. Secara total, nilai bantuan luar negeri AS yang dipermasalahkan oleh Trump mencapai 60 miliar dollar AS yang disalurkan melalui berbagai lembaga global.
”Program-program bantuan obat-obatan, layanan kesehatan, pangan dan papan, serta logistik untuk membantu kelangsungan hidup manusia tidak masuk kategori yang ditangguhkan,” tulis Rubio dalam surat edaran yang dikutip harian Washington Post. Sebaliknya, program-program kesetaraan jender dan perlindungan ataupun pemberdayaan minoritas etnis dibekukan.
Namun, surat edaran Rubio ternyata tidak membantu. Pada Minggu (2/2/2025), ketika Trump ditanya wartawan mengenai masa depan USAID, ia mengatakan, lembaga tersebut tidak sesuai semangat MAGA. ”USAID dikelola oleh orang-orang gila dan radikal. Kami usir dulu mereka, baru kami akan mengambil keputusan,” ucapnya.
Sejak Sabtu (1/2/2025), situs resmi USAID tidak aktif. Bahkan, Direktur Eksekutif USAID Matt Hopson yang diangkat oleh Trump pun mengundurkan diri. Belum ada kejelasan mengenai nasib 10.000 pegawai USAID yang tersebar di seluruh dunia. Sejumlah pegawai di AS diminta untuk mengambil cuti tanpa batas sejak pekan lalu.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/02/03/00a49650-02c2-4965-a926-2dd4bac1b7a8_jpg.jpg)
Trump menginginkan USAID dilebur ke dalam Departemen Luar Negeri. Padahal, selama ini, USAID adalah lembaga pemerintah yang independen dan tidak berada di bawah kementerian mana pun. Trump memerintahkan DOGE untuk memeriksa kantor USAID di Washington DC. DOGE ingin melihat berkas-berkas mengenai para pegawai dan sistem keamanan, tetapi USAID tidak memberi izin.
Keinginan Trump melebur USAID ke dalam Deplu AS juga dipertanyakan karena tidak ada aturan yang menyebutkan presiden bisa melakukannya. USAID berdiri berdasarkan Undang-Undang Bantuan Asing 1961 (Foreign Assistance). Amanat UU tersebut ialah membuat lembaga independen yang menyalurkan bantuan kemanusiaan secara jujur dan tulus tanpa embel-embel politik dalam serta luar negeri AS. Bukti nyata ialah USAID juga memiliki program bantuan di Iran, negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan AS.
DOGE yang dipimpin Musk memang ditugasi Trump untuk mengkaji ulang pengoperasian semua lembaga pemerintah federal AS. Musk memperkirakan, untuk tahun keuangan 2026, DOGE bisa menghemat sampai dengan 1 triliun AS dari berbagai pemotongan anggaran. Musk melempar teori konspirasi bahwa berbagai bantuan luar negeri dijadikan sarana pencucian uang dan sindikat penjahat menciptakan akun-akun bodong. Tidak ada bukti dari pernyataan tersebut.
Melalui DOGE, Musk diberi akses untuk mencermati berkas-berkas pribadi para pegawai lembaga federal AS. Hal ini dikritik Partai Demokrat AS. ”Ini penyalahgunaan wewenang. Tidak ada dasar hukum Musk ataupun DOGE berhak membaca berkas-berkas pribadi dan rahasia orang lain,” kata Pete Welch, anggota Komite Keuangan Senat AS.
Anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Alexandria Ocasio-Cortez, mencuit di X. Ia mengingatkan, rakyat AS memilih Trump sebagai kepala negara mereka, bukan Musk. Ia mempertanyakan siapa sesungguhnya yang memegang kendali pemerintahan di Gedung Putih.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2023/01/31/8160ebe4-59c4-453f-ac99-1f723d8372d7.jpg)
Penutupan USAID memukul berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) penerima manfaat USAID. Salah satunya Platform Pembangunan Pemuda dan Komunitas (Platform of Youth and Community Development) di Zimbabwe. LSM ini bergerak di bidang pendidikan anak-anak dan pemuda serta pencegahan pernikahan dini.
”Tanpa bantuan dari USAID, kami tidak bisa melakukan pemberdayaan komunitas ataupun mengirim para pegiat ke tempat-tempat yang memerlukan uluran tangan,” kata Claris Madhuku, direktur di LSM tersebut.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2022/05/18/a6d543d0-1bd4-4ef9-addd-87a4fd58b324.jpg)
USAID memiliki program Rencana Darurat Presiden untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR). Selama ini, PEPFAR didukung Partai Demokrat ataupun Republik. Selama 20 tahun, PEPFAR menyelamatkan nyawa 25 juta orang di dunia, mayoritas dari negara-negara di Afrika. Programnya, antara lain, penyuluhan mengenai HIV/AIDS dan pemberian bantuan obat-obatan antiretroviral.
Presiden Afrika Selatan Cyril Rhamaposa mengatakan hendak berbicara dengan Trump. Selain urusan bilateral, ia juga ingin membahas mengenai pentingnya keberadaan dan makna USAID bagi kehidupan warga negaranya. Berdasarkan data USAID, setidaknya program-program di 30 negara terancam dengan penutupan organisasi itu. (AP/REUTERS)
Penulis:
Laraswati Ariadne AnwarEditor:
Fransisca Romana Ninik W