Isu Israel Jadi Ujian bagi Kesatuan Uni Eropa

BRUSSELS, RABU — Israel menjadi sumber perpecahan yang makin dalam di tubuh Uni Eropa. Perang Gaza dan pendudukan wilayah Palestina selama ini telah memunculkan perbedaan sikap di antara 27 negara anggota Uni Eropa. Sekarang, isu Israel mempertajam perbedaan sekaligus mengungkap persaingan antarlembaga di Uni Eropa mengenai siapa yang sebenarnya berwenang menentukan arah kebijakan luar negeri.

Situs Euronews, Selasa (23/6/2026), menyebutkan, Israel kini menjadi salah satu isu yang paling jelas memperlihatkan pertarungan pengaruh antara Wakil Presiden Komisi Eropa Kaja Kallas dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. ”Persaingan” itu dinilai mengganggu keterpaduan kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) yang memang sulit dibangun karena perbedaan kepentingan setiap negara anggota.

Ketegangan terbaru bermula dari laporan Euractiv yang dikutip kantor berita AFP dan Deutsche Welle pada 18 Juni 2026. Kallas disebutkan menyamakan perlakuan Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat dengan sistem apartheid yang pernah berlaku di Afrika Selatan.

Hal itu diutarakan Kallas dalam pertemuan tertutup dengan pejabat Meksiko, Mei lalu. Pernyataan Kallas memicu kemarahan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar. Ia berbalik menuding Kallas selama ini bertindak obsesif dan tidak adil terhadap Israel.

”Saya tidak punya pilihan selain memutus semua hubungan dengan Kallas sampai ia mencabut fitnah keji yang ditujukan kepada satu-satunya negara Yahudi di dunia,” kata Sa’ar. Ia bertambah kesal karena Kallas tidak mengklarifikasi atau membantah pernyataannya tentang Israel.

Kallas tidak secara langsung membenarkan atau membantah laporan Euractiv. Ia justru menekankan pentingnya dialog dan hubungan konstruktif antara UE dan Israel. Kallas juga kembali menegaskan posisi resmi UE yang mendukung solusi dua negara dan mengkritik pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat.

”Kepada Gideon yang terhormat, Uni Eropa dan Israel memiliki banyak ikatan. Saya menghargai dialog dan keterlibatan kita. Saya terbuka untuk melanjutkannya,” ujarnya.

Masalah ini lalu dibahas dalam pertemuan Dewan Eropa di Brussles, Belgia. Menurut Euronews, 19 Juni 2026, para pemimpin Eropa memberikan respons yang berbeda-beda terhadap perselisihan antara Kallas dan Israel. Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan tidak setuju dengan karakterisasi yang menyamakan Israel dengan rezim apartheid Afsel.

Perdana Menteri Slovenia Janez Jansa tidak percaya Israel menerapkan sistem apartheid dan menyebut penilaian Kallas keliru. Sebaliknya, PM Irlandia Micheal Martin membela Kallas dengan menyatakan keputusan Israel memutus hubungan dengan Kallas langkah yang tidak dapat diterima mengingat Kallas adalah Perwakilan Tinggi UE.

Perbedaan reaksi para pemimpin Eropa mencerminkan perpecahan yang selama ini terjadi di dalam UE terkait Israel. Negara-negara seperti Jerman dan Hongaria cenderung mempertahankan hubungan erat dengan Israel.

Sementara Irlandia, Spanyol, dan Slovenia mendorong sikap yang lebih tegas terhadap operasi militer Israel di Gaza ataupun pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina. Perbedaan itu terlihat dalam pembahasan kebijakan terbaru UE terhadap Israel.

Menurut Euronews, pada pertemuan para menteri luar negeri UE sebelumnya, sebanyak 20 negara anggota meminta Komisi Eropa menyusun opsi pembatasan perdagangan terhadap produk yang berasal dari permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina. Kallas menyatakan, UE sedang menjajaki kemungkinan pembatasan perdagangan terhadap permukiman tersebut.

Bulan lalu, UE menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pemukim Israel di Tepi Barat. Namun, langkah yang lebih signifikan, seperti penangguhan Perjanjian Asosiasi UE-Israel, masih sulit diwujudkan karena tidak mendapat dukungan mayoritas negara anggota. Jerman dan Italia termasuk yang menentang.

Persoalan Israel tidak hanya memperlihatkan perbedaan sikap antarnegara anggota. Isu ini juga menjadi arena persaingan antara Komisi Eropa dan dinas diplomatik UE (European External Action Service/EEAS) yang dipimpin Kallas.

Sorotan muncul setelah Komisioner Eropa untuk Mediterania Dubravka Suica berkunjung ke Israel beberapa hari setelah Israel memutuskan hubungan dengan Kallas. Kunjungan itu tidak diumumkan sebelumnya dan mengejutkan banyak negara anggota UE.

Juru bicara Komisi Eropa, Paula Pinho, menjelaskan, kunjungan itu sebenarnya sudah lama direncanakan. Namun, ia tidak menjelaskan mengapa kunjungan itu tidak dikomunikasikan terlebih dahulu kepada publik atau negara-negara anggota UE.

Menurut sejumlah diplomat UE yang diwawancarai Euronews, tim Kallas mempertanyakan waktu kunjungan tersebut karena berlangsung hanya beberapa hari setelah Israel memutuskan hubungan dengan Kallas.

Dalam konferensi pers bersama Suica, Sa’ar kembali melontarkan kritik terhadap Kallas. Sejumlah diplomat Eropa kecewa kepada Suica karena ia tidak membela Kallas saat Sa’ar mengkritik Kallas. Bahkan mantan Wakil Presiden Komisi Eropa Josep Borrell menyindir Suica yang tidak solider.

Ini bukan pertama kalinya Suica mengambil langkah yang berbeda dari Kallas. Sebelumnya, ia menjadi satu-satunya pejabat UE yang bergabung dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Inisiatif ini diboikot sebagian besar negara anggota UE karena dianggap sebagai pesaing proses perdamaian yang dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sejumlah diplomat yang diwawancarai Euronews menilai, langkah-langkah Suica bagian dari upaya Von der Leyen untuk memperluas pengaruhnya dalam bidang geopolitik dan kebijakan luar negeri. ”Suica mendapat dukungan dari Ursula von der Leyen untuk mengambil inisiatif ini. Itu bukan rahasia,” kata seorang diplomat UE.

Diplomat lain mengatakan, kunjungan Suica ke Israel untuk mengirim pesan kepada Kallas bahwa ”Ursula von der Leyen tidak membutuhkannya”.

Ketegangan antara Komisi Eropa dan EEAS bukan sekadar persoalan individu. Ini berkaitan pula dengan pembentukan Direktorat Jenderal Timur Tengah, Afrika Utara, dan Teluk (MENA) pada awal masa jabatan Komisi Eropa kali ini.

Sejumlah diplomat menilai, pembentukan lembaga di bawah kewenangan Suica merupakan bagian dari upaya Komisi Eropa untuk mengambil sebagian kompetensi kebijakan luar negeri yang berada di bawah EEAS. Seorang diplomat mengaku, para komisioner memiliki portofolio masing-masing dan berhak menjalankan inisiatif diplomatik sesuai bidangnya. Hal ini dikhawatirkan akan melemahkan kepaduan kebijakan luar negeri UE.

Di tengah perang Gaza yang masih berlangsung dan perdebatan mengenai masa depan hubungan dengan Israel, masalah ini telah berubah menjadi ujian bagi UE. Mampukah UE mempertahankan persatuan politik internal dan berbicara dengan satu suara di panggung internasional? (AFP)