Tarif Baru Trump Menguji Kemampuan Diplomasi Indonesia Meraih Kesepakatan

Perdagangan dunia semakin kompleks dan menghubungan jaringan transaksi niaga yang saling terkait erat antara satu negara dengan negara-negara lainnya. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang menjadi pusat tujuan perdagangan mayoritas negara-negara di dunia. Tingginya permintaan pasar AS itu membuat negara Adi Daya ini mengalami defisit neraca perdagangan dengan sejumlah negara mitra.

Oleh karena itu, Presiden AS Donald Trump berupaya menyeimbangkan neraca perdagangannya agar lebih menguntungkan bagi AS. Namun, untuk sementara waktu, pengenaan tarif bea masuk impor ini ditunda penerapannya oleh pemerintah AS. Di tengah masa tunggu ini, Pemerintah AS mengumumkan pengenaan tarif resiprokal secara resmi kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Lantas, apa langkah pemerintah Indonesia menghadapi tarif resiprokal baru dari AS itu?

Tarif impor telah menjadi inti kebijakan ekonomi Trump. Pemerintah AS berupaya menekan mitra dagang di seluruh dunia untuk menandatangani kesepakatan dagang yang dinilai akan lebih menguntungkan bagi AS.

Kebijakan tarif tersebut bukan hal baru dalam gaya pemerintahan Trump. Sejak periode pertamanya, Trump dikenal mendorong kebijakan proteksionis, yakni melindungi industri dalam negeri dengan cara membatasi impor.

Kali ini, Trump menarget 14 negara, di antaranya Jepang, Korea Selatan, Thailand, hingga Indonesia. Tarif yang dikenakan bervariasi, mulai dari 25 persen sampai 40 persen. Untuk Indonesia, tarif ditetapkan sebesar 32 persen, termasuk salah satu yang tertinggi di antara negara-negara di Asia Tenggara.

Sejak 2 April 2025, AS memberlakukan tarif resiprokal, yakni tarif yang secara simetris membalas tarif impor negara lain. Tarif ini semula akan diberlakukan pada 9 Juli 2025, tetapi Trump menandatangani perintah eksekutif pada 7 Juli untuk memperpanjang tenggat waktu hingga 1 Agustus 2025. Langkah ini bertujuan memberi ruang negosiasi bagi negara mitra terdampak.

Trump mengunggah surat resmi pemberlakuan tarif itu di platform media sosialnya, Truth Social, untuk para pemimpin negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, Trump menyatakan bahwa mulai 1 Agustus 2025 nanti, AS akan mengenakan tarif 32 persen untuk semua produk Indonesia yang masuk ke pasar AS.

Dalam surat itu pula, Trump menegaskan, jika Indonesia melakukan pembalasan, tarifnya bisa dinaikkan lebih tinggi lagi. Meski demikian, AS tetap membuka peluang untuk penundaan atau pengurangan tarif apabila Indonesia membangun atau memproduksi produk di dalam AS dengan proses izin yang dipercepat.

Apa yang berubah dari penerapan tarif Trump tersebut serta negara mana saja yang terdampak? Seperti apa langkah pemerintah Indonesia menghadapi tarif resiprokal sebesar 32 persen yang akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025 nanti?

Trump mengumumkan tarif baru pada 14 negara pada 7 Juli lalu. Tarif baru itu berkisar antara 25 persen dan 40 persen. Beberapa pungutan paling tinggi dikenakan pada negara-negara berkembang di Asia Tenggara

Indonesia terkena tarif resiprokal sebesar 32 persen, Kamboja dan Thailand masing-masing sebesar 36 persen, serta 40 persen masing-masing untuk Laos dan Myanmar. Pusat manufaktur Bangladesh menghadapi tarif 35 persen, sedangkan Turki, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, serta Bosnia dan Herzegovina telah dikenakan tarif 30 persen, kecuali mereka dapat mencapai kesepakatan.

Trump juga akan mengenakan tarif sebesar 25 persen pada barang-barang dari Malaysia, Tunisia, dan Kazakhstan. Kemudian tarif sebesar 30 persen pada impor dari Afrika Selatan dan tarif sebesar 40 persen pada Laos dan Myanmar. Sebelumnya tarif sebesar 25 persen untuk impor dari Jepang dan Korea Selatan.

Berapa banyak kesepakatan tarif yang telah dibuat oleh AS? Hingga akhir masa jeda 90 hari atas tarif yang secara luas diterapkan, AS hanya berhasil menyelesaikan perjanjian dengan tiga negara, yakni Inggris, China, dan Vietnam.

Inggris menjadi negara pertama yang membuat kesepakatan dengan AS terkait tarif resiprokal ekspor dan impor. Kesepakatan ini terjadi setelah melalui negosiasi panjang dalam empat pekan terakhir.

Menurut Trump, Inggris menjadi aliansi AS dalam kesepakatan tarif resiprokal. Kesepakatan ini mencakup peningkatan akses pasar ekspor, terutama di bidang pertanian, daging sapi, etanol, dan sejumlah produk pertanian petani di AS.

Kesepakatan kedua AS dicapai dengan China. Trump pada Rabu (11/6/2025) mengumumkan kesepakatan dagang antara AS dan China telah diselesaikan. Dalam kesepakatan tersebut, China akan memasok mineral dan magnet tanah jarang. Sementara itu, AS akan mengizinkan mahasiswa asal Beijing untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi dan universitasnya.

Kesepakatan ketiga AS dicapai pada minggu lalu dengan Vietnam. Trump mengungkap ketentuan kesepakatan tersebut di media sosial pada Rabu (2/7/2025). Ia mengatakan, negara Asia Tenggara itu bersedia membuka pasarnya dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Trump mengatakan, semua produk Vietnam akan dikenai tarif sebesar 20 persen. Masih belum jelas apakah tarif global sebelumnya sebesar 10 persen termasuk dalam angka tersebut. Namun, tarif tersebut jauh lebih rendah dari total 46 persen yang dikenakan terhadap Vietnam pada April.

Sebagai imbalannya, Trump mengatakan, Vietnam setuju untuk memberikan AS ”akses total” ke pasarnya, dan menurunkan tarif pada barang-barang Amerika.

Sejak Trump menerapkan tarif resiprokal sebesar 32 persen pada 2 April 2025 lalu, selama tiga bulan terakhir, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan tim ke Washington DC, AS, untuk menegosiasikan tarif agar dapat turun bahkan dihapus jadi 0 persen.

Dalam negosiasi tersebut, Indonesia berjanji menambah impor produk pangan dari AS, seperti kacang kedelai hingga gandum. Indonesia juga berjanji membeli minyak mentah, LPG, dan bahan bakar minyak atau BBM dari AS mencapai 15 miliar dollar AS atau senilai Rp 243,9 triliun.

Belakangan, Pemerintah Indonesia menyepakati komitmen dagang senilai 34 miliar dollar AS atau sekitar Rp 556 triliun dengan AS. Komitmen ini mencakup pembelian produk unggulan AS di sektor pertanian dan energi, serta menjadi bagian dari langkah memperkuat hubungan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan.

Tawaran tersebut tak membuat Trump sungkan. Ia tetap memutuskan untuk mengenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap produk asal Indonesia. Meski demikian, tetap terbuka peluang negosiasi karena kebijakan ini baru berlaku mulai 1 Agustus 2025.

Dalam surat kepada Presiden Prabowo yang diunggah di media sosial Truth Social, Senin (7/7/2025), Trump menyatakan AS akan mempertimbangkan penurunan tarif jika hambatan perdagangan Indonesia ke AS dihapus.

Untuk penurunan tarif itu, Trump meminta Indonesia membuka pasar perdagangan yang selama ini ditutup bagi AS, menghapus kebijakan tarif, dan non-tarif, serta menghilangkan hambatan perdagangan.

”Kami mungkin akan mempertimbangkan penyesuaian terhadap isi surat ini. Tarif ini dapat dimodifikasi naik atau turun, tergantung pada hubungan kami dengan negara Anda,” tulis Trump dalam suratnya. Trump juga menyebut Indonesia tidak akan dikenai tarif apabila memproduksi produknya di AS.

Menanggapi surat Trump tersebut, Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Delegasi diplomatik kembali diberangkatkan ke AS untuk membuka dialog dan melanjutkan proses negosiasi. Hasilnya, delegasi Indonesia mengklaim telah memiliki pemahaman yang sama dengan delegasi AS terkait perkembangan perundingan tarif resiprokal yang ditetapkan Trump.

Kesepakatan percepatan pembahasan tarif dicapai dalam pertemuan Delegasi Pemerintah Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick; dan Ambasador Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer; di Washington DC, AS, Rabu (9/7/2025) waktu setempat.

Perundingan Indonesia-AS mencakup isu tarif, hambatan nontarif, ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta kerja sama komersial dan investasi. Airlangga menegaskan, hubungan baik Indonesia-AS harus terus diperkuat melalui peningkatan transaksi bisnis di berbagai sektor.

Selain itu, kedua negara juga melihat potensi besar kerja sama di sektor strategis, seperti salah satunya tentang pengolahan mineral kritis. Airlangga menyebutkan, AS menunjukkan minat kuat pada cadangan nikel, tembaga, dan kobalt Indonesia.

Indonesia menempati posisi penting dalam perdagangan Asia dengan AS. Tahun lalu, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai lebih dari 24 miliar dollar AS. Produk unggulan yang dikirim ke AS antara lain mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian (rajutan dan bukan rajutan), alas kaki, karet dan produk karet, serta kakao.

Sektor-sektor itu menyerap jutaan tenaga kerja. Jika tarif 32 persen benar-benar diterapkan, harga barang Indonesia akan naik di pasar AS. Hal ini bisa membuat produk Indonesia kalah bersaing dan akhirnya dipesan lebih sedikit.

Penerapan tarif 32 persen dari AS bukan hanya ujian dagang, tapi juga ujian diplomasi. Dengan waktu yang tersisa hingga 1 Agustus 2025, Indonesia harus berpacu dengan waktu antara diplomasi, persiapan hukum, dan mitigasi ekonomi dalam negeri. Sebab, jika tarif diberlakukan, dampaknya bisa meluas, yakni mulai dari susutnya industri ekspor, lapangan kerja berkurang, hingga harga barang yang semakin tidak kompetitif di pasar AS.

(Litbang Kompas)