Tarif Trump Ditunda, Apa Implikasinya bagi Indonesia?

Ketegangan dagang kembali mencuat setelah Amerika Serikat (AS) menerapkan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Namun, keputusan Presiden AS Donald Trump pada 9 April 2025 waktu setempat untuk menunda pemberlakuan sebagian tarif memberikan ruang bagi Indonesia untuk mengatur langkah. Penundaan ini hanya bersifat sementara—selama 90 hari.

Apa maknanya bagi Indonesia dan bagaimana negara ini bisa memanfaatkan jeda tersebut?

AS menetapkan tarif resiprokal dasar sebesar 10 persen mulai 5 April 2025. Namun, bagi Indonesia, tarif khusus sebesar 32 persen sedianya akan berlaku mulai 9 April. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tarif yang dikenakan kepada Jepang (24 persen), Uni Eropa (20 persen), bahkan Korea Selatan (25 persen).

AS tidak hanya melihat defisit neraca dagang sebagai dasar kebijakan tarif ini. Laporan Estimasi Perdagangan Nasional (NTE) 2025 yang diterbitkan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyoroti 16 kebijakan Indonesia yang dianggap merugikan. Mulai dari tarif tinggi untuk produk pertanian, perizinan impor yang dianggap rumit, hingga subsidi bagi UMKM.

”Dalam laporan itu, terdapat 16 poin kebijakan Indonesia yang dinilai merugikan AS,” ujar pengamat perdagangan Fithra Faisal Hastiadi, Kamis (3/4/2025), dalam wawancara dengan Kompas. Ia mencontohkan, tarif bea masuk untuk produk nonpertanian seperti mobil dan baja bisa mencapai 36,5 persen, jauh di atas standar tarif Most-Favored Nation sebesar 8 persen.

Menanggapi kebijakan ini, Indonesia memilih jalur diplomasi ketimbang retaliasi. Pemerintah mengedepankan perundingan dan telah merencanakan reaktivasi Perjanjian Kerangka Kerja Sama Perdagangan dan Investasi (TIFA) dengan AS yang sempat tertunda sejak 1966.

Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam unggahan Instagram Story-nya pada Kamis (3/4) menyebut, pemerintah akan berkoordinasi lintas kementerian agar respons Indonesia "tetap terukur dan berdampak positif terhadap ekonomi nasional".

Langkah lainnya adalah deregulasi impor. Namun, seperti dikatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, langkah ini tidak akan dilakukan secara serampangan.

“Impor itu persoalan teknis. Kalau rakyat membutuhkan, akan dilakukan. Kalau tidak, tidak akan dilakukan,” ujarnya di Makassar, Kamis (10/4).

Pemerintah juga memperkuat diplomasi regional. Dalam pertemuan di Kuala Lumpur, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan memanfaatkan jeda tarif untuk menyusun kerangka kerja sama dengan negara-negara ASEAN guna memperkuat posisi tawar kolektif.

Tarif tinggi tentu menekan ekspor. Eisha Maghfiruha Rachbini dari Indef menyebut, produk tekstil, furnitur, elektronik, serta hasil pertanian dan perikanan berpotensi terpukul. “Pertumbuhan produksi dan lapangan kerja bisa melambat,” katanya.

Namun, ketika Trump menunda tarif hingga 90 hari dan hanya menerapkan tarif dasar 10 persen, pasar menyambut positif. Bursa AS melonjak; indeks Nasdaq bahkan naik lebih dari 12 persen. IHSG pun turut menguat 5 persen. Nilai tukar rupiah pada 10 April menguat menjadi Rp 16.832 per dollar AS.

Kendati demikian, analis menilai ketidakpastian tetap tinggi. Guru Besar FEB UI Telisa Aulia Falianty menyebut situasi ini sebagai “permainan ketidakpastian” dari Trump. “Naik turunnya pasar keuangan bergantung dari kepastian atau ketidakpastian ekonomi global, politik, geopolitik,” katanya.

Dalam jeda 90 hari ini, pelaku industri didorong untuk menjaga pasar lama dan mencari pasar baru. Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, pihaknya kini menyasar pasar Jepang, Timur Tengah, dan negara BRICS. "Produk kami ditahan dulu di pabrik. Kami tunda pengirimannya," ujarnya, Kamis (10/4), di Jakarta.

Kekhawatiran lain datang dari potensi banjir impor China. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia Danang Girindrawardana menyebut ada potensi produk China dialihkan ke pasar global, termasuk Indonesia, akibat perang dagang dengan AS. Ia meminta agar penundaan tarif dimanfaatkan dengan baik untuk mengekspor produk dalam kerangka tarif lama.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia menyiapkan paket negosiasi yang mencakup konsesi seperti pelonggaran kuota impor, pengurangan tarif produk AS, hingga fleksibilitas aturan TKDN.

Menurut Telisa, langkah negosiasi tidak seharusnya hanya fokus pada neraca perdagangan. “Kalau dengan mengamankan komitmen investasi, mungkin itu juga bisa lebih seimbang dan saling menguntungkan,” ujarnya.

Penundaan tarif Trump adalah peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, Indonesia mendapat ruang untuk menegosiasikan nasib ekspornya. Di sisi lain, volatilitas global masih menjadi momok.

Dengan memperkuat diplomasi, menjaga sektor dalam negeri, dan menavigasi ketidakpastian secara strategis, Indonesia bisa mengubah krisis ini menjadi momentum perbaikan.

Sebagaimana dikatakan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti dalam forum publik CSIS. “Tentu kita akan mengedepankan negosiasi. Sampai saat ini, Indonesia tidak menunjukkan protes sekaligus menghargai hubungan dengan AS sebagai mitra dagang terbesar,” ujar dia.

Catatan: Ringkasan itu dibuat berdasarkan sejumlah artikel di kompas.id dengan bantuan mesin kecerdasan buatan (AI) generatif, serta tetap melalui proses pemeriksaan dan editing oleh editor Kompas.

Untuk dapat lebih memahami perkembangan isu ini, Anda dapat membaca artikel-artikel yang dijadikan dasar pembuatan ringkasan. Ada sejumlah artikel yang dipergunakan, yaitu: