Tarif Trump, Peluang atau Hambatan?

Dua peristiwa berbeda di belahan dunia berbeda membuat Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN menjadi lebih dinamis. Peristiwa pertama adalah gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang menerjang Myanmar dan Thailand pada Jumat (28/3/2025). Sejauh ini tercatat, gempa tersebut menelan korban jiwa lebih kurang 3.500 orang. Misi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung.

Peristiwa kedua adalah ”badai tarif” yang diembuskan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (2/4) petang waktu Washington DC atau Kamis (3/4) pagi waktu Jakarta. Banyak negara yang menjadi mitra dagang AS terkena, termasuk semua negara ASEAN.

Oleh Trump, Kamboja diganjar tarif baru impor sebesar 49 persen, disusul Laos 48 persen, kemudian berturut-turut Vietnam 46 persen, Thailand sebesar 36 persen, Indonesia dikenai tarif baru impor 32 persen, Malaysia dan Brunei dengan masing-masing 24 persen, lalu Filipina dan Singapura masing-masing 17 persen dan 10 persen. Merujuk sejumlah data, nilai perdagangan AS-ASEAN memang cenderung ”menguntungkan” negara-negara anggota perhimpunan itu.

Total nilai perdagangan AS-ASEAN pada 2024 mencapai 476,9 miliar dollar AS dengan rincian ekspor AS ke ASEAN sebesar 124,6 miliar dollar AS dan impor AS dari ASEAN 352,3 miliar dollar AS. Catatan itu memperlihatkan ASEAN mengalami surplus dalam perdagangan dengan AS. Secara global, AS mengalami defisit perdagangan barang sebesar 1,2 triliun dollar AS dengan 92 negara (Kompas, Jumat, 4 April 2025). Meski AS mencatatkan surplus dengan 111 negara lainnya, Trump telanjur merasa AS selama ini diperlakukan tidak adil.

”Dalam banyak kasus, terutama dalam hal perdagangan, kawan lebih buruk daripada lawan,” kata Trump saat mengumumkan kebijakan itu di Gedung Putih. ”Kita menyubsidi banyak negara dan membuat mereka berbisnis dan maju,” lanjutnya.

Menurut Trump, defisit perdagangan bukan lagi sekadar masalah ekonomi. Defisit, lanjut Trump, adalah kondisi darurat nasional. Puncak dari kegundahan Trump itu ”dimeteraikannya” dengan meneken perintah eksekutif tentang tarif. ”Itu adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump dari Taman Mawar, Gedung Putih.

Hari saat ia menetapkan tarif baru impor itu disebutnya sebagai ”Liberation Day”.

Sehari selepas mengumumkan tarif itu, dalam perjalanan menuju Florida, Trump di dalam kabin Air Force One kepada wartawan mengatakan, setiap pemimpin negara akan segera menghubungi dirinya.

”Kita telah menempatkan diri kita di kursi pengemudi. Jika kita meminta beberapa negara, atau sebagian besar negara, untuk membantu kita, mereka akan berkata, tidak. (Tetapi) sekarang mereka akan melakukan apa saja untuk kita,” kata Trump.

Benar saja, sejumlah pemimpin negara menghubungi Trump. Mereka menawarkan diri untuk bernegosiasi, salah satunya Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam. Vietnam, sebagaimana disampaikan To Lam, akan memangkas tarif impor produk-produk asal AS dengan kompensasi yang sama. Trump menyambut tawaran itu dengan hangat.

”(Saya) baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, yang mengatakan kepada saya bahwa Vietnam ingin memangkas tarif mereka hingga nol jika mereka dapat membuat kesepakatan dengan AS,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya. ”Saya mengucapkan terima kasih kepadanya atas nama negara kami, dan mengatakan bahwa saya menantikan pertemuan dalam waktu dekat.”

Vietnam memang sangat terpengaruh oleh tarif itu. AS merupakan tujuan utama ekspor Vietnam. Pada 2024, negeri itu mencatatkan surplus perdagangan 123 miliar dollar AS terhadap AS. Tidak mengherankan apabila Hanoi secara bilateral perlu ”membujuk” Trump untuk mengurangi tekanannya.

Meski demikian, menurut peneliti pada The Habibie Center dan dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad, praktik yang dilakukan Trump sejatinya ”berbahaya”. Trump secara sepihak memaksa negara-negara mitra dagangnya untuk menurut pada kehendak Washington.

”Dampak besar kebijakan tarif itu adalah runtuhnya rezim perdagangan multilateral dan memberi tekanan pada ekonomi global,” kata Shofwan.

Negosiasi, menurut dia, menjadi langkah jangka pendek yang bisa ditempuh. Namun, untuk jangka panjang, perlu ada sikap lebih tegas dari negara-negara di dunia. Menurut Shofwan, tidak bisa rongrongan seperti itu dibiarkan lantaran bisa saja ditiru kekuatan utama dunia lainnya, yaitu China.

Akan jauh lebih baik jika para pemimpin dunia mulai memikirkan upaya bersama untuk membangun kemandirian, tidak semata-mata bergantung pada dua kekuatan utama dunia itu, AS dan China. Ia melihat upaya Indonesia menggandeng ASEAN untuk menanggapi kebijakan tarif yang ditetapkan Trump adalah langkah yang baik. ”Perlu area baru, membangun alternatif dengan skenario apabila major power tidak menaati kesepakatan,” kata Shofwan.

Sebagai pemimpin tradisional ASEAN, Indonesia dapat mendorong konsolidasi kawasan, baik melalui perhimpunan tersebut maupun platform lain, seperti ASEAN Plus Three (ASEAN, Jepang, Korea Selatan, dan China), serta ASEAN-Uni Eropa. Menurut Shofwan, potensi konsolidasi kekuatan itu besar lantaran kinerja ekonomi semua negara itu berorientasi ekspor dan bergantung pada rezim perdagangan dunia yang stabil. Dan, dunia sejatinya memiliki kepentingan yang sama pada stabilitas tata kelola perdagangan global tersebut.

”Tinggal berani atau tidak, saat ini perlu kepemimpinan, dan Indonesia harus punya sikap yang jelas,” kata Shofwan.

Hal senada, secara terpisah, ditegaskan pula peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan.

Menurut dia, di kawasan, Indonesia harus berani memainkan peran. ASEAN dilihatnya sebagai platform potensial bagi Indonesia untuk secara konsisten mengedepankan perilaku berbasis ketentuan global.

Secara praktis, Indonesia dan ASEAN dapat melakukannya melalui RCEP. Selain itu, bagi Indonesia sendiri, Jakarta perlu segera menuntaskan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Uni Eropa. Sebagai catatan, sepanjang tahun 2024, total nilai perdagangan Indonesia-Uni Eropa mencapai 27,6 miliar dollar AS dengan Indonesia mencatatkan surplus sekitar 4,4 miliar dollar AS. Artinya, ada potensi atau alternatif pasar selain AS.

Catatan itu memperlihatkan ada sejumlah alternatif yang dapat dioptimalkan Indonesia ataupun ASEAN dengan beragam platform yang tersedia. Deni berharap, Indonesia bisa segera menyusul Vietnam yang telah terlebih dahulu memiliki kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa. Kemitraan itu memungkinkan Vietnam mengekspor barang ke Uni Eropa tanpa dikenai pajak.

Sementara itu, pendiri lembaga kajian Synergy, Dinna Prapto Raharja, berpendapat, situasi saat ini dapat diarahkan untuk menempatkan ASEAN sebagai hook sekaligus hub bagi kepentingan kawasan. Harus diakui, selama ini ASEAN tampak lebih optimal sebagai platform untuk menjawab isu politik dan keamanan daripada sektor ekonomi.

Dalam konteks itu, Indonesia, menurut Dinna, dapat meniru langkah Vietnam yang lebih tangkas dan memiliki strategi solid dalam kerja sama bilateral dengan kekuatan utama dunia. Keluwesan itu mengantar Hanoi meneken kesepakatan perdagangan bebas dengan sejumlah negara besar.

”Mereka pun tidak melihat yang jauh-jauh, tetapi intens dengan negara-negara terdekat,” kata Dinna.

Merujuk pada strategi Vietnam itu, Dinna berpendapat, langkah yang diambil Indonesia perlu pararel. Pada satu sisi memperkuat negosiasi bilateral dan pada sisi lain memperkokoh kerja sama kawasan terutama untuk sektor ekonomi. Situasi saat ini, menurut dia, memerlukan kebersamaan dan soliditas lantaran yang dihadapi adalah kekuatan, yang menurut Shofwan, cenderung menekan dan bertindak unilateral.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Poppy Sulistyaning Winanti mengatakan, membangun pasar alternatif memerlukan sejumlah pertimbangan.

”Salah satunya tingkat kompatibilitasnya dengan Indonesia. Sejauh mana pasar alternatif tersebut bisa melengkapi, baik dari sisi ekspor sebagai tujuan pasar maupun impor untuk suplai kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi, baik secara mandiri maupun sebagai pemasok bahan baku industri di Tanah Air,” tulis Poppy melalui pesan pendek.

Mengenai format kerja sama, kawasan atau bilateral, keduanya, menurut Poppy, memungkinkan. ”Masing-masing memiliki kelebihan ataupun kekurangan,” kata Poppy.

Tarif memang menjadi tantangan. Namun, di sisi lain, membuka peluang. (AP)