Bagaimana Kerentanan Terselip di Balik Turunnya Angka Kemiskinan?

Angka kemiskinan di Jakarta turun, tetapi kondisi kelompok penduduk miskin memburuk. Tingkat kemiskinan mereka semakin dalam, bahkan tidak merata di antara penduduk miskin itu sendiri.

Jumlah penduduk miskin di Jakarta mencapai 464.870 orang per Maret 2025. Turun 60 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, bertambah 15.800 orang daripada September 2024.

Penduduk tergolong miskin jika pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan, yaitu Rp 852.768 per kapita pada Maret 2025. Angka ini naik 0,79 persen dibandingkan September 2024.

Sementara itu, rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 4-5 orang. Dengan begitu, garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2025 sebesar Rp 4.178.563.

Syahrozi (21), pemuda dari Jakarta Timur, tak kenal lelah menyambangi satu bursa kerja (job fair) ke bursa kerja lain. Ia hanya ingin punya penghasilan tetap agar tak merepotkan keluarga.

Kali terakhir ia mencoba peruntungan di bursa kerja SMK Negeri 57 Jakarta Selatan pada 25 Juli lalu. ”(Kerja) Apa saja, sih, yang penting kerja,” ujar lulusan SMK tahun 2023 ini ketika ditanya melamar pekerjaan apa.

Selama ini ia mengandalkan pemasukan dari pekerjaan lepas di salah satu penyelenggara acara. Namun, panggilan kerja makin sedikit sehingga pemasukannya tersendat.

Upahnya bisa mencapai Rp 5,39 juta atau setara upah minimum provinsi Jakarta jika banyak acara. Uang ini tak hanya untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga keperluan keluarga.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Profil Kemiskinan DKI Jakarta Maret 2025 juga melaporkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan naik.

Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2025 sebesar 0,574. Naik dibandingkan September 2024 pada kondisi 0,549.

Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,111 dibandingkan September 2024 pada kondisi 0,106.

Kedalaman kemiskinan berarti ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Adapun keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Nuraini (31), warga Jakarta Barat, melamar sebagai pasukan oranye atau Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) awal Juli lalu. Lulusan sarjana pendidikan agama tahun 2017 ini hanya ingin membantu ekonomi keluarga.

”Ngelamar PPSU buat nambah penghasilan. Kan, sekarang biaya hidup mahal,” kata ibu dua anak itu.

Keluarganya kelimpungan jika hanya mengandalkan gaji sang suami yang mendekati Rp 5,39 juta. Selain kebutuhan sehari-hari, anak sulungnya akan masuk SD.

BPS Jakarta menyebutkan, tren tingkat kemiskinan secara keseluruhan menunjukkan penurunan jangka panjang setelah lonjakan tajam pada awal pandemi Covid-19.

Tingkat kemiskinan sempat stabil selama 2020-2022. Kemudian, menurun hingga September 2024 sebelum sedikit naik per Maret 2025.

Pola tersebut mencerminkan bahwa tekanan baru dapat kembali mendorong kerentanan meskipun pemulihan ekonomi pascapandemi telah berhasil menurunkan kemiskinan.

Deflasi pada Januari-Februari 2025 pun disebabkan oleh diskon tarif listrik yang bersifat sementara dan tidak mencerminkan pemulihan daya beli penduduk miskin. Lonjakan harga kebutuhan pokok selama Ramadhan turut menyebabkan daya beli masyarakat semakin turun.

Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan ialah tingkat pengangguran terbuka, jumlah pekerja informal yang meningkat pada Februari 2025, dan inflasi Jakarta (2,00 persen) lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional (1,65 persen).

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, turunnya angka kemiskinan secara tahunan menunjukkan pertumbuhan Jakarta yang lebih baik dibandingkan dengan nasional. Namun, pemerintah daerah terus mengevaluasi kebijakan yang diambil.

Salah satunya penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran. Terkini sedang berjalan peninjauan kembali penerima bansos yang terindikasi terlibat judi daring atau online (judol).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan, sepanjang 2024 terdapat 602.419 warga Jakarta yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi daring dengan nilai transaksi mencapai Rp 3,12 triliun. Sebanyak 15.033 di antaranya tercatat sebagai penerima bansos.

”Bansos ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judol, bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” kata Pramono pada Sabtu (26/7/2025).

Sosiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yanu Endar Prasetyo, mempertanyakan apakah penurunan angka kemiskinan mencerminkan perbaikan kesejahteraan atau ada kerentanan struktural yang tersembunyi. Sebab, garis kemiskinan tak mampu menangkap beban sosial ekonomi warga.

Menurut Yanu, metode pengukuran kemiskinan BPS masih menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, yakni garis kemiskinan berdasarkan nilai pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk makanan (berbasis 2.100 kkal/hari) dan nonmakanan.

Pendekatan ini tidak salah, tetapi memiliki beberapa keterbatasan. Misalnya, metode tidak mempertimbangkan bagaimana kebutuhan itu dibiayai.

”Apakah dari pendapatan, tabungan, atau utang? Banyak rumah tangga mungkin masih mampu mencapai garis pengeluaran tersebut karena pinjaman atau utang konsumtif yang menyamarkan kondisi sebenarnya,” kata Yanu pada Minggu (27/7/2025).

Dampaknya, seseorang bisa lolos dari kategori miskin secara statistik. Akan tetapi, hidup dalam tekanan finansial yang parah karena garis kemiskinan tersebut berbasis moneter (ekonomi) dan mengabaikan dimensi sosial, seperti kerentanan terhadap krisis kesehatan, biaya pendidikan anak yang terus meroket, hingga ketidakamanan dunia kerja (minimnya lapangan kerja, tingginya pengangguran dan maraknya PHK).

Peneliti di Pusat Riset Kependudukan BRIN ini menyarankan pendekatan yang lebih komprehensif agar mampu membaca realitas kemiskinan lebih akurat. Salah satunya mengombinasikan data pengeluaran dan pendapatan bersih untuk memperbaiki akurasi pengukuran kemiskinan.

Selama ini, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran sebagai tolok ukur utama untuk menentukan status kemiskinan. Seseorang dianggap tidak miskin apabila pengeluarannya melampaui garis kemiskinan tanpa mempertimbangkan dari mana sumber dana itu berasal.

Pendekatan ini berisiko mengaburkan realitas ekonomi dari banyak rumah tangga yang sebenarnya berada dalam kondisi finansial yang sangat rapuh. Sebagai contoh, rumah tangga dengan pendapatan pas-pasan bisa tetap terlihat tidak miskin dalam statistik karena pengeluarannya tinggi.

Mereka mungkin mampu membayar tagihan, membeli bahan makanan, dan mengakses pendidikan anaknya. Akan tetapi, dengan mengorbankan stabilitas keuangan jangka panjang.

”Situasi ini menciptakan fenomena yang disebut kemiskinan terselubung (hidden poverty), yakni ketika garis statistik tidak lagi mampu menangkap tekanan struktural dan psikologis yang mereka alami,” kata Yanu.

Di Indonesia, kondisi ini cukup lazim, terutama di kalangan pekerja informal, buruh harian, atau pelaku usaha mikro yang sering kali menggantungkan hidup pada pinjaman berbunga tinggi, termasuk dari pinjaman daring ilegal.

Mereka tampak aktif secara ekonomi, tetapi sebenarnya sangat rentan terhadap guncangan, seperti sakit anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan harga bahan pokok.

Yanu menekankan bahwa mereka bukan hanya hidup dari hari ke hari. Namun, dari utang ke utang.

Indikator rasio pengeluaran terhadap pendapatan juga bisa menjadi alat bantu tambahan untuk memetakan risiko kerentanan ekonomi. Rasio yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut hidup melebihi kemampuannya dan sangat rentan terhadap shock ekonomi.

Jika rasio ini digabungkan dengan data utang, bisa dihasilkan peta risiko rumah tangga yang jauh lebih tajam dibandingkan sekadar garis pengeluaran minimum.

Yanu menambahkan, pendekatan ini memungkinkan pemerintah atau BPS untuk menjangkau kelompok yang selama ini lolos dari jaring perlindungan sosial. Padahal secara substansial mereka sama rentannya dengan kelompok miskin terbawah (desil 1-4).

Kebijakan bantuan sosial, program subsidi, atau perlindungan sosial lainnya seharusnya dapat menyasar tidak hanya kelompok miskin menurut statistik, tetapi juga mereka yang miskin secara struktural.