Thailand-Kamboja Setuju Gencatan Senjata, tetapi Tembak-menembak Jalan Terus

Trump ancam kenakan tarif 36 persen kepada Thailand dan Kamboja jika tidak segera berdamai.

27 Jul 2025 14:31 WIB · Internasional

Oleh Laraswati Ariadne Anwar

TURNBERRY, MINGGU — Presiden Amerika Serikat Donald Trump berusaha memediasi konflik antara Thailand dan Kamboja. Kedua negara di Asia Tenggara itu pada dasarnya menyetujui proposal yang diajukan oleh Trump. Akan tetapi, kontak senjata masih terus berlangsung di perbatasan Thailand-Kamboja.

Trump mengumumkan di media sosial miliknya, Truth Social, pada Sabtu (26/7/2025) malam waktu Turnberry, Skotlandia, atau Minggu (27/7/2025) waktu Indonesia. Ia sedang berada di Turnberry untuk berlibur dan bermain golf. Kebetulan, Skotlandia adalah kampung halaman ibunya.

Trump mengatakan sudah berbicara dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat PM Thailand Phumtham Wechayachai. Ia memperingatkan keduanya bahwa AS tidak mau melanjutkan perundingan tarif impor jika dua negara itu tidak segera berbaikan. Trump mengancam memberi Thailand dan Kamboja tarif 36 persen.

Evacuees displaced by the ongoing conflict between Thailand and Cambodia rest at an evacuation center in the Thai border province of Si Sa Ket on July 26, 2025. Thailand and Cambodia pounded each other with heavy artillery fire for a third day on July 26, as a border conflict that killed at least 33 people and displaced more than 150,000 from their homes spread across the frontier. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

”Setelah berbicara dengan kedua belah pihak, gencatan senjata, perdamaian, dan kesejahteraan adalah pilihan yang alami. Kita lihat saja nanti,” cuitnya di Truth Social.

Baik Kamboja maupun Thailand sama-sama beralasan mereka membela diri. Perbatasan yang disengketakan itu oleh hukum internasional diputuskan sebagai wilayah Kamboja sejak lima dasawarsa lalu, tetapi Thailand tidak mau menerima keputusan itu.

Sebanyak 33 orang tewas akibat kontak senjata. Korbannya mulai dari tentara sampai dengan biksu. Selain itu, 150.000 warga sipil terpaksa mengungsi gara-gara wilayah tempat tinggal mereka menjadi lokasi pecahnya konflik.

Pada 24 Juli 2025, PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa gencatan senjata hanya satu-satunya solusi. Malaysia memegang keketuaan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 2025. Ia juga sudah berbicara dengan para pemimpin Kamboja dan juga Thailand.

”Keduanya anggota penting bagi ASEAN dan bertetangga dengan Malaysia. Minimal, kita usahakan gencatan senjata dulu dan setelah itu perundingan,” ujarnya, dikutip oleh kantor berita Bernama.

Kontak senjata

Tidak lama setelah cuitan Trump, Kementerian Luar Negeri Thailand mengeluarkan pernyataan membenarkan bahwa Phumtham dan Trump berbicara. Thailand setuju dengan usulan gencatan senjata dan mengharapkan Kamboja juga demikian.

Kamboja, melalui akun resmi media sosial Hun Manet, menyatakan, juga setuju dengan gencatan senjata. Menlu Kamboja Prak Sokhonn akan berbicara dengan Menlu AS Marco Rubio mengenai rencana gencatan senjata yang lebih terperinci.

Akan tetapi, menurut Kamboja, Thailand terus menyerang mereka. Harian terafiliasi pemerintah, Khmer Times, melaporkan, per Minggu pagi, tentara Thailand masih memasuki wilayah perbatasan Kamboja.

”Tentara Thailand memakai bom tandan yang jelas-jelas dilarang oleh hukum internasional,” kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan Kamboja Letnan Jenderal Maly Socheata.

Sementara itu, Bangkok Post melaporkan, sekolah-sekolah dan rumah sakit di Provinsi Buri Ram, Thailand, terus dievakuasi. Total ada 85 sekolah yang ditutup sementara di provinsi tersebut.

Perang narasi terus terjadi di antara keduanya. Kamboja menolak tuduhan Thailand bahwa tentara mereka menyerang rumah sakit dan sarana prasarana umum. Sebaliknya, Thailand menolak dikatakan mereka memasuki wilayah Kamboja dan menyerang penduduk sipil.

Ketika konflik pecah pada 24 Juli, tidak hanya infanteri yang dikerahkan. Tank, kendaraan lapis baja, dan pesawat tempur juga itu terlibat dalam kontak senjata. Medan pertempuran mereka adalah perkebunan karet dan sawah warga lokal.

PM Thailand 2001-2006 Thaksin Shinawatra yang juga ketua Partai Pheu Thai menyangkal bahwa penyebab konflik Thailand-Kamboja adalah putusnya hubungan persahabatan dia dengan PM Kamboja 1985-2022 Hun Sen. Kedua negara bulan lalu diterpa skandal mengenai percakapan antara Hun Sen selaku Ketua Senat Kamboja dan PM Thailand (nonaktif) Paetongtarn Shinawatra.

Cambodians villagers stay in a health center as they take refuge in Wat Phnom Kamboar In Oddar Meanchey province, Cambodia, Sunday, July 27, 2025, amid the fighting between Thailand and Cambodia. (AP Photo/Heng Sinith)

Paetongtarn di dalam pembicaraan telepon yang dibocorkan Hun Sen kepada publik itu dianggap terlalu lunak saat membahas sengketa perbatasan. Bahkan, ada ucapan Paetongtarn yang merendahkan militer Thailand. Walhasil, dua pekan lalu, Paetongtarn dinonaktifkan.

Hun Sen juga menanggapi persoalan ini secara pribadi. Kepada media, ia mengatakan mengetahui semua rahasia politik Thaksin. Ia juga menyebut Thaksin lupa bahwa ketika ia dikudeta di Thailand, Hun Sen-lah yang menampung dia di kediaman pribadinya di Kamboja.

”Ini masalah militer, tidak ada hubungannya dengan ikatan kedua keluarga. Biarkan saja diselesaikan oleh militer,” kata Thaksin.

Warga sipil di kedua negara berusaha semampunya membantu sesama. Wihara-wihara menjadi tempat pengungsian. Beberapa wihara bahkan memiliki bungker untuk berjaga-jaga jika orang-orang terjebak di tengah letusan bom dan harus melindungi diri. Warga membuat dapur umum dan mengumpulkan air minum dalam kemasan, makanan instan, dan semua yang bisa menunjang kehidupan para pengungsi.

”Orang Kamboja dan orang Thailand sama-sama umat Buddha. Mari kita saling mengajak untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu perdamaian,” kata Tho Thoross, seorang biksu dari perbatasan Kamboja yang membantu menampung pengungsi.

Melalui akun Facebook, Amnesty International Thailand menyerukan gecatan senjata. Korban terbesar dari konflik ini adalah masyarakat sipil kedua negara. Selain kehilangan tempat tinggal, mereka juga kehilangan sekolah dan rumah sakit. Ini mendatangkan masalah sosial yang lebih besar. (AP/AFP)


Kerabat Kerja

Penulis:

Laraswati Ariadne Anwar
 | 

Editor:

Bonifasius Josie Susilo H
 | 

Penyelaras Bahasa:

Nur Adji