Trump Siap Kirim Rudal Patriot dan Roket ke Ukraina

WASHINGTON, JUMAT — Jengkel dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengirimkan aneka senjata senilai 300 juta dollar AS ke Ukraina. Wujud senjata itu, antara lain, sistem rudal anti-rudal Patriot dan roket jarak menengah. Kebijakan ini merupakan yang pertama sejak Trump kembali menjabat. Trump memanfaatkan wewenang presidensial ”Otoritas Penarikan Dana Presiden” (Presidential Drawdown Authority/PDA), yang juga sering digunakan presiden AS sebelumnya.

Dengan wewenang presidensial ini, dimungkinkan presiden menarik dari stok alutsista AS, sejumlah senjata untuk membantu sekutu jika dalam keadaan darurat. Trump masih memiliki ”ruang” PDA senilai 3,86 miliar dollar AS untuk Ukraina. Penarikan terakhir dilakukan oleh Presiden AS ke-46 Joe Biden sebesar 500 juta dollar AS pada 9 Januari 2025.

Informasi dari dua sumber yang mengetahui hal itu, Kamis (10/7/2025) waktu setempat atau Jumat (11/7/2025) waktu Indonesia, menyebutkan, peluru artileri 155 mm dan sistem roket berpemandu presisi (guided multiple launch rocket system/GMLRS) sangat dibutuhkan oleh Ukraina saat ini. Bila diwujudkan, bantuan senjata dari AS dapat segera berada di garis depan dalam beberapa hari ke depan karena stoknya ditempatkan di Eropa. Sebelumnya, Kongres AS sudah menyetujui 175 miliar dollar AS untuk bantuan dan asistensi militer bagi Ukraina dan negara-negara sekutu.

Langkah Trump kali ini bertolak belakang dengan putusannya beberapa waktu lalu. Merujuk pada kebutuhan nasional, dan khawatir AS kekurangan stok, Trump mengatakan hendak menghentikan bantuan sejumlah senjata penting ke Ukraina. Namun, Trump mengaku tidak tahu siapa yang memerintahkan penghentian pengiriman 30 rudal Patriot, 8.500 peluru artileri 155 mm, 250 GMLRS, dan 142 rudal udara-ke-permukaan Hellfire.

Namun, Selasa lalu Trump berjanji akan mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina untuk membantu mempertahankan diri dari Rusia. Sampai sejauh ini, pemerintahan Trump hanya mengirimkan senjata yang disahkan Biden.

Sikap Trump dalam membela Ukraina selama ini juga tidak konsisten. Terkadang ia mengkritik pengeluaran AS dan memuji Rusia, tetapi terkadang juga menyuarakan dukungan untuk Ukraina dan meremehkan Rusia.

Ukraina meminta bantuan lebih banyak sistem pertahanan udara ke AS dan sekutu-sekutunya karena Rusia terus menghujani mereka dengan drone kamikaze dan rudal. Kamis kemarin, Rusia menyerang Ukraina dengan 728 pesawat nirawak hanya dalam waktu semalam.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan siap bekerja sama dengan Eropa untuk membeli paket pertahanan AS dalam jumlah besar. Ukraina sudah mencapai kesepakatan dengan Jerman agar Berlin membeli dua rudal Patriot.

Ukraina juga sudah bersepakat dengan Norwegia untuk membeli satu rudal Patriot. ”Untuk saat ini, prioritas kami adalah memperkuat pertahanan udara. Rusia mau menggunakan 1.000 pesawat nirawak dalam satu serangan. Karena itu, penting berinvestasi dalam pesawat nirawak pencegat,” kata Zelenskyy.

Inggris juga akan segera memasok Ukraina dengan 5.000 rudal pertahanan udara dari Thales. Selain persenjataan, Inggris juga akan memasok 283 juta pound dalam bentuk bantuan bilateral kepada Ukraina pada tahun 2026.

Selain senjata, negara-negara sekutu Ukraina di Eropa menjanjikan sekitar 10 miliar euro untuk membantu pemulihan ekonomi Ukraina. Dalam pertemuan yang digelar di Roma baru-baru ini, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dan Kanselir Jerman Friedrich Merz mencontohkan pemulihan negara mereka pasca-Perang Dunia II yang juga bisa dilakukan Ukraina. Komisi Eropa juga akan mengucurkan bantuan 2,3 miliar euro sebagai bagian dari kerangka kerja yang lebih luas.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berharap dapat memobilisasi investasi hingga 10 miliar euro untuk Ukraina. Komisi Eropa juga menyediakan tambahan 500 juta euro pada tahun 2026 dari dana ekuitas baru yang didukung Bank Investasi Eropa, Perancis, Jerman, Italia, dan Polandia untuk rekonstruksi Ukraina.

”Kami benar-benar mempertaruhkan masa depan Ukraina,” kata Von der Leyen.

Pertemuan negara-negara Eropa yang diadakan di Italia ini adalah yang keempat sejak Rusia menginvasi Ukraina. Pertemuan itu ditujukan khusus untuk memobilisasi dukungan internasional bagi Ukraina. Dalam pertemuan ini juga diumumkan ada 10 negara Eropa, termasuk Italia, Jerman, Perancis, dan Spanyol, yang bergabung dengan skema jaminan ekspor yang baru diluncurkan untuk mendorong lebih banyak perusahaan Uni Eropa berdagang dengan Ukraina.

Selain bantuan dana, negara-negara Eropa juga siap menyediakan ”pasukan pasca-gencatan senjata” yang disebut Pasukan Multinasional Ukraina. Mereka sepakat mendirikan markas di Paris, Perancis, agar bisa lebih cepat dikerahkan setelah perang Rusia-Ukraina berakhir.

Pasukan yang beranggotakan sekitar 30 orang dan tidak diidentifikasi itu diharapkan memberi asistensi terkait logistik dan pelatihan untuk menyusun kembali angkatan bersenjata Ukraina, mengamankan wilayah udara Ukraina, dan Laut Hitam. ”Pasukan penenang ini penting untuk mengamankan Eropa. Harus ada pasukan masa depan yang bisa dikerahkan setelah gencatan senjata untuk mencegah agresi Rusia di tahun-tahun mendatang,” kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Bulan lalu, harian The Guardian menyebutkan perkiraan biaya rekonstruksi Ukraina mencapai 200 miliar dollar AS. Biaya itu akan jatuh ke tangan Rusia yang bangkrut jika Ukraina dipaksa untuk mengakui hilangnya kendali atas empat wilayah sebagai bagian dari penyelesaian damai.

Biaya itu menggarisbawahi kemungkinan bahwa masa depan Ukraina tidak hanya akan diwarnai perpecahan politik, tetapi juga divergensi dalam hal kekayaan dan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, wilayah-wilayah timur yang dikuasai Rusia kemungkinan akan menjadi yang paling menderita.

Institut Studi Politik Internasional (ISPI), lembaga kajian Italia, telah memperkirakan berdasarkan penelitian Bank Dunia bahwa biaya rekonstruksi di empat wilayah yang sebagian besar dikuasai Rusia, yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, akan mencapai 188 miliar dollar AS.

Wilayah-wilayah tersebut dapat tetap berada di bawah Rusia berdasarkan perjanjian damai di masa mendatang meskipun Kyiv belum menyetujuinya. Secara keseluruhan, Bank Dunia memperkirakan bahwa rencana rekonstruksi dan pemulihan akan memakan waktu selama 10 tahun, dilaksanakan antara tahun 2025 dan 2035. Proyek rekonstruksi dan pemulihan itu akan membutuhkan investasi setidaknya 524 miliar dollar AS.

Meski seluruh wilayah Ukraina dilanda serangan, 66 persen dari kerusakan langsung (senilai 116 miliar dollar AS) dan 47 persen dari total biaya pemulihan dan rekonstruksi (senilai 248 miliar dollar AS) tersebar di wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, serta Kharkiv. Kerusakan infrastruktur energi juga meningkat 93 persen dalam setahun.

Sektor-sektor yang paling terdampak meliputi perumahan (dengan kerusakan senilai 57 miliar dollar AS), transportasi (sekitar 36 miliar dollar AS), dan energi serta pertambangan (sekitar 20 miliar dollar AS).

”Jika Kyiv memutuskan untuk menyerahkan keempat wilayah yang disengketakan demi mencapai akhir permusuhan, Rusia yang harus menanggung sebagian besar biaya rekonstruksi,” sebut ISPI.

Perluasan perang melalui penggunaan pesawat nirawak dan garis depan yang semakin lebar, termasuk di Oblast Dnipro dan Sumy, juga berdampak pada perekonomian. Tingginya pengeluaran perang menyebabkan inflasi meningkat, baru-baru ini mencapai 15 persen. Pertumbuhan ekonomi melambat, sebagian karena meningkatnya serangan terhadap industri dan infrastruktur. Bank Dunia telah merevisi perkiraan pertumbuhannya untuk tahun ini sebesar 4,5 poin persentase menjadi hanya 2 persen.

”Pesan yang ingin kami sampaikan hari ini kepada para pelaku bisnis adalah jangan takut berinvestasi untuk membangun dan membangun kembali Ukraina. Rekonstruksi Ukraina bukanlah sebuah risiko. Ini adalah investasi di negara yang telah menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi daripada negara lain,” kata Meloni.

Konferensi tentang pemulihan Ukraina ini sebelumnya diadakan di Lugano, Swiss, pada 2022. Lalu dilanjutkan di London, Inggris, pada 2023, dan Berlin pada tahun lalu. Menurut peneliti di ISPI, Eleonora Tafuro Ambrosetti, pada dasarnya ini adalah platform tempat banyak bisnis, bisnis Eropa dan Ukraina, bertemu dan berjejaring.

”Tempat Anda dapat melihat langsung kemitraan publik-swasta ini beraksi karena jelas uang publik tidak cukup untuk melakukan upaya raksasa restrukturisasi suatu negara,” ujarnya.

Alexander Temerko, pengusaha Ukraina-Inggris, mengatakan, konferensi Roma berbeda dari pendahulunya karena berfokus pada industri dan isu-isu spesifik, bukan sekadar wacana samar tentang perlunya pemulihan. Program ini mencakup lokakarya praktis tentang topik-topik seperti ”de-risking” investasi, dan diskusi panel tentang investasi di industri mineral tanah jarang, farmasi, dan pertahanan domestik Ukraina.

”Ini konferensi pertama yang secara khusus membahas proyek-proyek di sektor energi, sektor pertambangan, sektor metalurgi, sektor infrastruktur, sektor transportasi, yang perlu dipulihkan di Ukraina, terutama selama perang,” ujarnya.

Utusan Khusus Presiden AS untuk Ukraina dan Rusia, Keith Kellog, hadir untuk pertama kalinya dalam pertemuan tersebut. Senator Partai Republik Lindsey Graham dan Senator Partai Demokrat Richard Blumenthal juga hadir. Mereka bersama-sama mensponsori rancangan undang-undang berisi sanksi baru terhadap Rusia. Isi RUU itu, antara lain, seruan penerapan tarif sebesar 500 persen atas barang-barang yang diimpor dari negara-negara yang terus membeli minyak Rusia.

Dalam kritik pedasnya terhadap Pusat Analisis Kebijakan Eropa, mantan utusan AS untuk Ukraina, Kurt Volker, menulis: ”Konferensi pemulihan Ukraina sebelumnya telah menghadirkan ribuan pakar dan menghasilkan gagasan-gagasan muluk, tetapi tanpa tindak lanjut.”

Bantuan kemanusiaan dan dukungan anggaran yang menjaga Ukraina tetap bertahan disediakan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Bank Dunia. Strategi yang sesungguhnya untuk kebangkitan ekonomi Ukraina sendiri sangat kurang. Volker telah menyerukan pembentukan badan permanen untuk mendorong investasi sektor swasta.

(Reuters/AFP/AP)