Ukraina, Jaminan Keamanan, dan Kesiapan Eropa

Rusia dan Ukraina meminta jaminan keamanan sebagai salah satu syarat perdamaian atau setidaknya gencatan senjata. Sebetulnya, apa jaminan keamanan yang diinginkan kedua tetangga yang sedang berperang itu?

”Kami akan menuntut agar jaminan keamanan yang kuat menjadi bagian dari perjanjian ini. Bagian dari jaminan ini harus berupa status netral Ukraina, penolakan negara-negara NATO untuk menerimanya ke dalam aliansi,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko kepada Izvestia, Senin (17/3/2025).

Grushko melanjutkan, Eropa mesti memahami bahwa penolakan keanggotaan Ukraina di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berdampak baik. Begitu pula dengan penghapusan kemungkinan pengerahan pasukan asing di Ukraina. ”Maka, keamanan Ukraina dan seluruh kawasan dalam arti yang lebih luas akan terjamin karena salah satu akar penyebab konflik akan dihilangkan,” tuturnya.

Jika Ukraina meminta pasukan sekutu berada di wilayahnya, Rusia tidak berhak untuk menerima atau menolak.

Amerika Serikat mengusulkan gencatan senjata selama 30 hari untuk Perang Ukraina-Rusia. Sejauh ini, Rusia memberikan sejumlah syarat untuk menerima gencatan senjata, sedangkan Ukraina telah menerima usulan tersebut.

Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff mengatakan, kesepakatan gencatan senjata Ukraina-Rusia dapat tercapai dalam beberapa minggu. Presiden AS Donald Trump akan berdiskusi secara positif dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa (18/3/2025).

”Ini adalah situasi yang sangat rumit, tetapi kami menjembatani kesenjangan kedua belah pihak. Presiden Trump benar-benar berharap akan ada kesepakatan dalam beberapa minggu mendatang, mungkin, dan saya yakin itulah yang terjadi,” ujar salah satu juru runding AS untuk perdamaian Rusia-Ukraina itu.

Beberapa pejabat AS mengisyaratkan, Ukraina kemungkinan harus membuat beberapa konsesi besar jika ingin kesepakatan tercapai. Penasihat Keamanan Nasional AS Michael Waltz mengatakan, Ukraina kemungkinan harus melepaskan aspirasi untuk menjadi anggota NATO di masa mendatang. Ukraina juga mungkin harus menyerahkan sebagian wilayah kepada Rusia.

Di sisi lain, menurut Witkoff, terlalu dini membahas pengakuan AS atas wilayah Ukraina yang diduduki Rusia. Apalagi, perundingan perdamaian Ukraina-Rusia di masa depan akan rumit karena melibatkan topik.

Topiknya termasuk penghentian pertempuran di perbatasan sepanjang 2.000 kilometer dan serangan Ukraina ke Kursk di Rusia. Perlu pula pembahasan nasib reaktor nuklir Ukraina yang kini dikendalikan Rusia. Tidak kalah penting, soal akses pelabuhan Laut Hitam.

Dilansir dari RBC-Ukraine, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada akhir Februari 2025 menekankan, perdamaian yang adil hanya dapat dicapai dengan jaminan keamanan yang jelas. Ini akan mencegah konflik terulang kembali.

Menurut dia, keanggotaan NATO adalah cara paling efektif untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Ukraina serta Eropa. Namun, karena beberapa anggota NATO menentang aksesi Ukraina, jaminan keamanan dapat berupa pendanaan militer Ukraina dengan kekuatan setidaknya 800.000 tentara.

Zelenskyy turut mendukung pengerahan pasukan penjaga perdamaian Eropa di Ukraina. Kontingen itu antara lain mencegah serangan Rusia di masa depan.

”Kontingen itu harus ditempatkan di tanah Ukraina. Ini adalah jaminan keamanan bagi Ukraina dan jaminan keamanan bagi Eropa. Bukan urusan Putin untuk memutuskan apa pun tentang keamanan Ukraina dan Eropa,” tulisnya di media sosial.

Selain itu, ia menekankan perlunya jaminan ekonomi, termasuk bergabungnya Ukraina ke Uni Eropa. Pada 15 Maret 2025, Zelenskyy kembali mendesak sekutu untuk memberikan kepastian jaminan keamanan.

Zelenskyy mendesak para pemimpin Eropa untuk mengabaikan penolakan Putin terhadap pasukan penjaga perdamaian di Ukraina. Dia menuding Putin menghambat upaya perdamaian. ”Gencatan senjata bisa saja terjadi, tetapi Rusia melakukan segala cara untuk mencegahnya,” ujarnya.

Ukraina turut menganggap Turki sebagai mitra dalam jaminan keamanan. Kyiv siap meratifikasi perjanjian perdagangan bebas dengan Ankara.

Selama ini, Turki yang bukanlah anggota NATO tetap menjalin hubungan baik dengan Ukraina dan Rusia. Untuk Ukraina, Turki mengirim bantuan militer dan mendukung integritas wilayahnya.

Keinginan Zelenskyy telah mendapat lampu hijau dari Eropa dan beberapa negara sekutu. Eropa membentuk koalisi sukarela (coalition of the willing) untuk mendukung Ukraina selama perang. Koalisi ini muncul setelah Eropa melihat gelagat AS yang cenderung mendukung Rusia.

Menjelang pertemuan virtual bersama koalisi, Sabtu (15/3/2025), Presiden Perancis Emmanuel Macron menjabarkan beberapa misi yang mungkin dilakukan oleh pasukan pendukung untuk Ukraina. Menurut dia, cetak biru Perancis dan Inggris tidak bertujuan untuk mengerahkan pasukan berjumlah besar.

Sebaliknya, kontingen pasukan akan melibatkan beberapa ribu tentara per negara. Mereka akan ditempatkan di lokasi-lokasi penting. Misi pasukan tersebut mencakup program pelatihan dan dukungan pada pertahanan Ukraina.

Macron melanjutkan, pengerahan pasukan semacam itu tidak membutuhkan persetujuan Rusia. ”Ukraina berdaulat. Jika Ukraina meminta pasukan sekutu berada di wilayahnya, Rusia tidak berhak untuk menerima atau menolak. Dalam situasi apa pun, Ukraina tidak dapat membuat konsesi teritorial tanpa jaminan keamanan,” kata Macron dikutip dari Le Parisien.

Moskwa dengan tegas menentang pengerahan pasukan itu. ”Tidak masalah di bawah label apa kontingen NATO akan dikerahkan di wilayah Ukraina: baik itu Uni Eropa, NATO, atau dalam kapasitas nasional. Jika mereka muncul di sana, itu berarti mereka dikerahkan di zona konflik dengan semua konsekuensi bagi kontingen ini sebagai pihak dalam konflik,” tutur Grushko.

Selain itu, Grushko berpendapat, pengerahan pengamat pascakonflik tak bersenjata hanya dapat dibahas setelah kesepakatan damai tercapai.

Alexandr Burilkov, peneliti di Institut Ilmu Politik (IPW) Heidelberg University, mengatakan, ancaman agresi Rusia nyata. ”Militer Rusia saat ini lebih besar dan lebih baik dibandingkan pada 24 Februari 2022. Rusia memiliki niat bermusuhan terhadap negara-negara Baltik dan sisi timur Uni Eropa,” katanya.

Menurut studi Burilkov untuk lembaga pemikir Bruegel di Belgia dan Institut Kiel di Jerman, Eropa mungkin memerlukan 300.000 tentara tambahan untuk mencegah agresi Rusia. Saat ini, ada 1,47 juta personel militer yang bertugas aktif.

Setelah Perang Dingin, mayoritas negara Eropa mengakhiri wajib militer. Hanya Yunani, Siprus, Austria, Swiss, Denmark, Estonia, Finlandia, Norwegia, dan Turki yang terus menerapkannya.

Lituania memberlakukan ulang wajib militer pada 2015, Swedia pada 2017, dan Latvia pada 2023. Mengingat biaya politik dan ekonomi, Perancis, Jerman, Inggris, Italia, dan Polandia sebagai pembelanja terbesar NATO di Eropa tampaknya belum akan menerapkan wajib militer.

Namun, Polandia berencana untuk menawarkan program kepada 100.000 warga sipil dengan insentif setiap tahun per 2027. Sementara itu, calon Kanselir Jerman, Friedrich Merz, tertarik pada pemberlakuan layanan nasional untuk anak muda selama setahun.

Inggris, Perancis, dan Italia telah mengesampingkan kemungkinan wajib militer. Negara-negara ini tengah mencari solusi, seperti dengan meningkatkan anggaran pertahanan, mendorong anak muda mendaftar atau pembentukan pasukan cadangan.

Negara Nordik dan Baltik, khususnya Finlandia dan Swedia, bisa menjadi contoh bagi negara Eropa Barat. Finlandia yang berbatasan dengan Rusia memiliki pasukan cadangan terbesar di Eropa.

”Kesenjangan timur-barat masih menjadi masalah. Hanya sedikit orang di Eropa Barat yang bersedia berperang. Ada juga relasi antara apakah orang melihat perang sebagai sesuatu yang dapat dimenangkan dan apakah mereka ingin mengabdi, jadi peningkatan kemampuan militer Eropa secara drastis akan membuat orang lebih percaya diri,” ujar Burilkov. (AP/AFP/REUTERS)