Sebanyak 142 dari 193 negara anggota PBB mengakui kemerdekaan Palestina. Ini cerminan moral dan kenyataan dalam tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
23 Sep 2025 06:00 WIB · Internasional
NEW YORK, SELASA — Akhirnya, di sela-sela rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, konferensi tingkat tinggi khusus mengukuhkan pengakuan pada Palestina dan Solusi Dua Negara. Indonesia menjadi bagian torehan sejarah itu di New York, Amerika Serikat, Senin (22/9/2025).
Pembahasan mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara itu diprakarsai oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman. Di dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB, ia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Saud.
Sebelumnya, Paris dan Riyadh telah memprakarsai Deklarasi New York mengenai pengakuan kemerdekaan Palestina. Sebanyak 142 negara atau dua pertiga anggota PBB mendukungnya.
Ini berarti, secara de facto, PBB mengakui kemerdekaan Palestina. Namun, secara de jure, memang harus diputuskan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Hambatan di DK PBB ialah resolusi mengenai Palestina selalu diveto oleh AS.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/09/22/4ddd8010-f092-40e5-80ba-f91e7b28a6c9_jpg.jpg)
Walaupun demikian, pengakuan dari Sidang Majelis Umum PBB mencerminkan pandangan moral negara-negara anggotanya. Mereka menginginkan gencatan senjata serta perdamaian yang berkelanjutan dan berkeadilan di Palestina.
Dalam ajang itu, delegasi Israel memutuskan keluar dari ruangan. Delegasi Palestina secara fisik diwakili oleh Wakil Tetap Palestina untuk PBB New York, Riyad Mansour, sementara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengikuti dengan telekonferensi. AS tidak mau memberi visa kepada Abbas dan delegasinya yang terbang dari Palestina.
”Buka mata kita semua dan lihatlah wajah-wajah manusia. Palestina dan Israel sama-sama hidup terkucil dan karena itu hal-hal buruk akan terus terjadi,” kata Macron.
Ia mengatakan, pengakuan Solusi Dua Negara berarti mengakui rakyat Palestina. Hal ini mengembalikan harkat dan martabat bangsa Palestina. Pada saat yang sama, inilah yang akan menjaga keamanan dan kedamaian Israel.
Di sisi lain, Solusi Dua Negara juga berarti kekalahan bagi Hamas, organisasi yang dikategorikan sebagai teroris oleh mayoritas negara-negara Barat. Alasan Solusi Dua Negara mengalahkan Hamas ialah karena memgembalikan kekuasaan ke tangan rakyat sipil.
”Perancis mengakui kemerdekaan Palestina,” kata Macron.
Pernyataan dia langsung disambut gemuruh tepuk tangan peserta Sidang Majelis Umum PBB. Mansour dan tim diplomat Palestina berdiri dari kursi mereka dan bersemangat bertepuk tangan. Senyum lebar terulas di wajah-wajah mereka.
Macron menekankan, Perancis siap terlibat dalam upaya menstabilkan dan membangun Gaza. Perancis juga bersedia meningkatkan kapasitas aparat pertahanan Palestina. Hal ini memperkuat pembuatan kerangka demokrasi oleh rakyat Palestina.
Menurut Macron, mengakui Solusi Dua Negara harus diikuti langkah nyata. Israel harus menghentikan serangan ke Gaza, menarik pasukan agar keluar dari Gaza, dan membuka jalur akses bantuan sosial. Di sisi Palestina, Hamas harus memulangkan 49 orang sandera yang tersisa, baik hidup ataupun mati.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/09/22/3b923114-ade2-4a85-8092-adb2eea8de87_jpg.jpg)
Macron meyakini masyarakat dan Pemerintah Israel mampu memenuhi hal tersebut. Ia menyebut teladan Perdana Menteri Israel 1974-1977 dan 1992-1995, Yitzhak Rabin. Ketika Rabin hendak mengembuskan napas terakhir akibat ditembak pada 1995, pesannya ialah keyakinannya bahwa hanya perdamaian yang merupakan jalan keluar.
Macron pun meminta dengan Solusi Dua Negara berarti negara-negara Arab mengakui kemerdekaan Israel. Ini menjadi pilar perdamaian di Timur Tengah.
”Saya berjanji, begitu semua sandera dibebaskan, Perancis membuka kedutaan besar di Palestina,” tuturnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, kemerdekaan adalah hak bangsa Palestina. Di abad ke-21 ini tidak boleh ada bangsa yang hidup di bawah penjajahan.
Melanggengkan diskriminasi dan okupasi wilayah Palestina berakibat buruk bagi Israel dan negara-negara sekitar. ”Ini akan mengompori gerakan ekstremisme sehingga lingkaran kekerasan tidak akan berakhir,” ujar Guterres.
Abbas melalui telekonferensi berjanji melakukan sejumlah reformasi di Palestina. Ini sebagai bukti bahwa Palestina serius dengan Solusi Dua Negara.
”Adanya perdamaian itu akan menstabilkan kondisi di negara-negara tetangga juga,” ujarnya. Ibu kota Palestina rencananya berada di Jerusalem Timur.
Ia menargetkan, dalam dua tahun, Palestina bisa memiliki sistem pendidikan berstandar UNESCO. Palestina juga mengembangkan sistem kesejahteraan sosial, terutama untuk para korban perang dan tahanan Israel. Sistem ini sedang diaudit secara internasional.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/09/22/0573d82f-1372-4c16-a94a-617b6e5408da_jpg.jpg)
Palestina dalam satu tahun akan membuat konstitusi interim. Dalam tiga bulan ditargetkan ada transfer kekuasaan kepada negara. Palestina ingin menjadi negara demokratis, pluralis, memberdayakan perempuan, dan berlandaskan hukum internasional serta etika bertetangga yang baik.
”Masa depan Anda dan kami bergantung pada perdamaian,” kata Abbas.
Ia mengecam segala narasi yang berusaha menyandingkan mendukung Palestina sama dengan sikap antisemit. Justru, Palestina pada 1988 dan 1993 mengakui keberadaan Israel.
”Izinkan saya mengucapkan selamat Rosh Hashanah (tahun baru Yahudi) kepada semua pemeluk agama Yahudi,” kata Abbas.
Seiring pengakuan Perancis dan sejumlah negara Eropa, Abbas juga berjanji tidak akan melibatkan Hamas di dalam pemerintahan Palestina. Ia pun meminta semua faksi, termasuk Hamas, menyerahkan senjata mereka kepada Otoritas Palestina.
Presiden Prabowo Subianto berpidato karena Indonesia menjadi salah satu anggota tim inti perumusan Deklarasi New York. Sebelum dia, Raja Jordania Abdullah II, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Brasil Inacio Lula da Silva, dan Presiden Portugal Marcelo Rebero de Sousa menyampaikan pidato.
Setiap pemimpin diberi kesempatan berpidato selama tiga menit. Apabila lebih, mikrofon dimatikan sehingga suara tidak terdengar, termasuk di televisi PBB. Prabowo berpidato selama lima menit.
”Pengakuan Solusi Dua Negara ini baik untuk keamanan dan kedamaian Palestina maupun Israel serta kredibilitas PBB,” kata Prabowo.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/09/22/b0bca500-a9d9-4e8f-9917-1b6070338989_jpg.jpg)
Ia menekankan, negara-negara yang mengakui Solusi Dua Negara berada di sisi sejarah yang benar. Selain itu, begitu Israel mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia akan mengakui Israel. Indonesia akan aktif terlibat memastikan perdamaian yang nyata terlaksana.
”Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diperlukan,” kata Prabowo.
Ucapan dia setelah itu tidak terdengar. Panitia mematikan mikrofon karena Prabowo sudah berbicara melebihi tiga menit. Hal serupa sebelumnya juga terjadi kepada Erdogan.
Prabowo terus berbicara selama dua menit sampai seorang perempuan petugas PBB naik ke panggung dan menghampiri mimbar. Ia memberi tahu bahwa waktunya sudah habis.
”Damai, damai, damai,” kata Prabowo mengakhiri pidatonya. (AFP)
Penulis:
Laraswati Ariadne Anwar dari New York, Amerika SerikatEditor:
Bonifasius Josie Susilo HPenyelaras Bahasa:
Hibar Himawan