Washington-Beijing Tetapkan Kerangka Perundingan Tarif

LONDON, RABU — Setelah dua hari berunding, delegasi China dan Amerika Serikat bersepakat untuk mengurai persoalan perang dagang. Kesepakatan itu berupa kerangka pembahasan masalah lebih lanjut yang akan dipakai dalam perundingan-perundingan berikutnya.

Delegasi kedua negara berunding di London, Inggris. Lokasi pertemuan adalah Lancaster House, wisma bersejarah di dekat Istana Buckingham. Berdasarkan keterangan terbaru, Rabu (11/6/2025), China dan AS setuju untuk melanjutkan penangguhan tarif impor.

Selain itu, China juga setuju untuk membuka keran ekspor mineral strategis. Perang dagang dengan AS membuat China melakukan proteksi ekspor mineral strategis yang menghantam industri semikonduktor, teknologi, dan pertahanan AS.

Delegasi China dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri He Lifeng. Ia datang bersama Menteri Perdagangan Wang Wentao dan Perwakilan Dagang Li Chenggang.

Pihak AS dipimpin Menteri Perdagangan Howard Lutnick. Bersama dia turut serta Menteri Keuangan Scott Bessent dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer.

”Kerangka ini sesuai dengan konsensus di Geneva, Swiss, dan pembicaraan antara presiden kedua negara,” kata Lutnick.

Ia tidak menjelaskan isi pasti kerangka tersebut. Delegasi kedua negara bertemu di Geneva dan per 12 Mei 2025 sepakat perang dagang ditangguhkan selama 90 hari ke depan. Meskipun begitu, sempat terjadi eskalasi karena kedua negara menahan ekspor masing-masing.

Pekan lalu, Presiden China Xi Jinping menelepon Presiden AS Donald Trump. Mereka sepakat untuk berunding lagi dan terwujud melalui pertemuan kedua delegasi di London.

Sementara itu, kepada kantor berita Pemerintah China, Li Chenggang mengatakan, kerangka ini bukan kesepakatan final. Kerangka ini adalah panduan bagi delegasi kedua negara menindaklanjuti persoalan tarif.

Pada April lalu, Trump secara sepihak menjatuhkan tarif impor untuk semua mitra dagang AS. China dikenakan tarif 145 persen dan mereka membalas menjatuhkan tarif 125 persen kepada AS.

”Setidaknya ada perkembangan walaupun sedikit. Minimal mereka berdua membuka komunikasi,” kata John Lipsky, pengamat ekonomi di Atlantic Council.

Wendy Cutler dari Institut Kebijakan Masyarakat Asia (ASPI) mengatakan, Washington DC dan Beijing sudah menghamburkan 30 hari gencatan senjata dengan saling menahan ekspor. Sekarang hanya tersisa 60 hari untuk membahas mulai dari transparansi perdagangan sampai dengan penyelundupan narkoba jenis fentanil.

Simpul masalah yang paling penting, lanjut Cutler, adalah soal semikonduktor. Beijing menahan ekspor mineral kritis yang membuat industri semikonduktor AS tertekan.

Apabila Washington ingin Beijing melonggarkan ekspor, Beijing menginginkan keterbukaan akses ke teknologi semikonduktor AS. 

”Ini poin yang membuat AS merasa terjepit,” kata Cutler.

Pada hari yang sama, Departemen Perdagangan AS mengumumkan niat menjatuhkan tarif kepada pesawat komersil impor beserta suku cadangnya. Belum ada kejelasan jumlah tarifnya.

Namun, Uni Eropa, Swiss, Kanada, Meksiko, China, dan Jepang telah memberikan tanggapan. Mereka meminta Washington tidak melakukan hal tersebut karena berdampak buruk bagi industri penerbangan.

”Semestinya AS dan UE menguatkan kerja sama penerbangan dengan menambah pergerakan pesawat dan suku cadangnya,” kata UE.

Beijing mengatakan, suatu negara tidak boleh memajukan industri dalam negerinya dengan cara memblokir pesaing dari luar negeri. Prinsip itu tidak sesuai dengan perdagangan bebas.

Perusahaan kedirgantaraan AS, Boeing, turut menolak rencana tersebut. Menurut mereka, semestinya pemerintah menerapkan bebas pajak untuk ekspor dan impor suku cadang pesawat.

Berbagai maskapai penerbangan mengatakan, jika tarif impor pesawat dan suku cadang diterapkan, harga tiket pesawat komersil akan naik. Selain itu, kenaikan harga suku cadang berisiko membuat maskapai semakin sulit melakukan perawatan pesawat dan pergantian suku cadang rusak sesuai standar.

Pengadilan federal di Washington DC menetapkan, tarif impor Trump tetap berlaku. Keputusan ini dikeluarkan sembari ada gugatan masyarakat di pengadilan tingkat rendah untuk melawan tarif Trump. Menurut gugatan itu, presiden tidak bisa secara sepihak menetapkan tarif dan pajak. Semua harus melalui sidang DPR.

Ilya Somin, ahli hukum di Universitas George Mason, menyayangkan keputusan pengadilan federal. ”Tapi, masih ada kesempatan banding untuk melanjutkan gugatan,” katanya kepada CNN.

Pemerintah memperkirakan inflasi naik 2,5 persen. Pakaian, alas kaki, mainan, gawai elektronik, dan mobil adalah komoditas yang mengalami kenaikan harga. (AP/Reuters)