Jakarta wajib menjadi kota layak huni agar bisa masuk jajaran kota global. Perlu upaya serius untuk mengatasi sejumlah masalah sekaligus menghadirkan inovasi.
10 Jul 2025 19:02 WIB · Metropolitan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya ambisi besar, yakni memasukkan Jakarta ke dalam jajaran 50 kota global pada tahun 2030 dan 20 kota global tahun 2045. Mimpi tersebut bukan mustahil. Namun, ada hal penting yang harus terlebih dahulu dipenuhi, yakni Jakarta harus menjadi kota layak huni.
”It depends (tergantung). Transformasi Jakarta adalah keniscayaan sebagai harta dan penggerak utama ekonomi Indonesia. Jakarta perlu menjalankan double track (dua jalur) pembangunan secara bersamaan,” kata Bambang Susantono, Kepala Institut Pembangunan Kota dan Daerah Asia Pasifik atau Cities and Local Government Institute.
Hal itu diutarakan Bambang dalam diskusi bertajuk ”Road to Congress of Indonesian Diaspora 8” di Balai Kota Jakarta, Kamis (10/7/2025). Diskusi tersebut membahas tentang rencana, peluang, dan tantangan Jakarta menjadi kota global.
Jalur ganda yang dimaksud mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tersebut terdiri atas dua hal. Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar dan penyelesaian masalah laten. Kedua, lompatan inovasi dan teknologi.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/01/30/fa70d78b-527f-423f-af58-164c5a55470f_jpg.jpg)
Jalur pertama mencakup penanganan kemacetan, banjir, polusi, dan kawasan kumuh. Fokus utamanya adalah menjadikan Jakarta sebagai kota layak huni terlebih dahulu sebelum berbicara tentang kota global.
Bambang menilai, upaya sistematis ke arah tersebut sebenarnya sudah ada. Namun, dia mengingatkan, sejumlah masalah laten membutuhkan upaya besar dan tidak bisa instan.
Jakarta setidaknya harus memenuhi atau memastikan kebutuhan terkait layanan air bersih, kesehatan, pendidikan, dan jaring pengaman sosial. Semua layanan tersebut harus mudah diakses dan terjangkau.
”Konsep kota 15 menit, di mana warga bisa memenuhi kebutuhan harian dalam 15 menit, juga menjadi target ideal,” ujar Bambang.
Kota 15 menit berarti warga dapat mencapai sebagian besar kebutuhan sehari-hari, seperti pekerjaan, belanja, pendidikan, perawatan kesehatan, dan rekreasi, dalam waktu 15 menit. Mereka mencapainya dengan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan angkutan umum.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/07/07/e04d98eea424d979e1b444821dcf405e-IMG_20250707_213918.jpg)
Di sisi lain, Jakarta juga harus menyiapkan jalur kedua, yakni lompatan inovasi dan teknologi. Apalagi, peringkat Jakarta menurun dalam indeks kota global.
Menurut Bambang, penurunan itu bukan semata karena Jakarta tidak berbenah. Namun, hal itu terjadi karena kota-kota lain bergerak lebih cepat dalam mengembangkan inovasi yang dibutuhkan untuk menjadi kota global.
Oleh karena itu, Jakarta harus melakukan lompatan dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, termasuk diaspora Indonesia. Berbagai upaya ini pun harus berjalan secara simultan.
”Jika Jakarta mampu memperbaiki fondasi sambil melakukan lompatan teknologi dan inovasi, ambisi kota global akan realistis,” ungkap Bambang.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/photo/ori/2021/08/19/20210819ags54_1629369909.jpg)
Di sisi lain, tidak ada satu ukuran kota yang cocok untuk semua karena setiap kota sebenarnya unik. Keunikan inilah modal untuk transformasi menuju kota layak huni ataupun kota global.
Shenzhen di China, misalnya, bertransformasi dengan cepat dari kota monosentrik menjadi polisentrik. Pusat kegiatannya menyebar sehingga transportasi lebih mudah dan terjadi keseimbangan antara lokasi pekerjaan dan perumahan.
Jakarta bisa mengambil pelajaran yang relevan dari kota-kota lain, termasuk terkait kesalahan pembangunan. Brasilia, ibu kota Brasil, contohnya.
Kota ini menjadi lokasi permukiman kumuh terbesar. Sebab, pemerintah terlambat menyediakan perumahan yang terjangkau dan layak bagi warganya.
”Jakarta punya sejarah menarik sebagai pelopor inovasi di bidang perumahan. Ada program perbaikan kampung era Gubernur Ali Sadikin,” ucap pengamat tata kota, Marco Kusumawijaya, dalam diskusi tersebut.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/07/07/09af4deb-d4c4-4798-bca7-75ad6bfcbfc9_png.png)
Selain itu, Jakarta memiliki 25.000 unit rumah susun atau separuh dari total jumlah unit rumah susun di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya inovasi yang layak untuk dilanjutkan.
Marco mengatakan, cita-cita menjadi kota global merupakan bagian dari sejarah yang perlu dikenali. Salah satu caranya dengan unggul di bidang tertentu atau tidak harus semua bidang.
Perumahan adalah salah satu bidang di mana Jakarta bisa memiliki keunggulan meskipun masih banyak masalah yang perlu diselesaikan.
Pendiri Rujak Center for Urban Studies itu mencontohkan, pemerintah bisa berkolaborasi dengan warga untuk menghilangkan kekumuhan, bukan menghilangkan kampung kota.
Kerja sama dengan warga untuk membangun kembali kampung mereka itu terbilang sukses di Kampung Akuarium dan beberapa kampung lainnya dengan skema koperasi warga sebagai pengelola.
”Arah kebijakan ini sudah benar dengan menekankan kerja sama dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota,” ujar Marco.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/05/24/761b3107fdfb091886cfd7db19b08943-20250524YGA07.jpg)
Jakarta sebenarnya juga unggul dalam bidang kesenian. Namun, perkembangan kesenian di kota itu mengalami banyak persoalan karena kurangnya dukungan infrastruktur dan keterbatasan ruang.
Di tengah persoalan itu, revitalisasi Taman Ismail Marzuki dinilai membawa angin segar dalam bidang kesenian di Jakarta. Revitalisasi itu pun berpotensi mengembalikan keunggulan Jakarta.
Jika Jakarta mampu memperbaiki fondasi sambil melakukan lompatan teknologi dan inovasi, ambisi kota global akan realistis.
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta telah menyiapkan rencana jangka pendek hingga panjang untuk menuju kota global. Rencana-rencana ini tertuang dalam delapan buku kajian yang melibatkan ahli dan konsultan. Hasil kajian dapat diunduh di laman https://www.jakarta.go.id/rise20.
Kepala Bappeda DKI Jakarta Atika Nur Rahmania mengatakan, Jakarta memiliki ambisi besar untuk mencapai peringkat 50 kota global dan masuk 20 besar kota global. Dia menyebut, target itu bukan sekadar pepesan kosong, tetapi disertai komitmen kuat.
Apalagi, Jakarta punya momentum untuk mewujudkan ambisi tersebut. Dua tahun lagi, kota ini akan merayakan ulang tahun ke-500 atau lima abad.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/05/19/6ed19d94-0bbd-4247-b95f-55a3cdcc3530_jpg.jpg)
Kendati begitu, Jakarta menghadapi realitas turunnya peringkat dalam Global City Index selama 10 tahun terakhir (2015-2024). Setelah dianalisis, penurunan paling drastis terjadi pada dua dimensi, yaitu SDM dan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam akses informasi.
Sebaliknya, Jakarta memiliki potensi kuat pada aspek pengalaman budaya. Namun, kota-kota lain juga bergerak lebih agresif.
”Kota-kota di China bergerak cepat dengan fokus pada modal manusia. Mereka gencar mengirim SDM untuk belajar di luar negeri dan menarik ekspatriat dengan insentif serta kesempatan karier,” ucap Atika.
Kota Doha di Qatar juga menunjukkan peningkatan pesat, khususnya terkait pengalaman budaya, berkat investasi besar pada destinasi baru.
Menurut Atika, pemerintah daerah harus lebih aktif dalam merangkul, memfasilitasi, serta meningkatkan atau memperkuat jejaring talenta yang dimiliki. Pemda juga harus merancang fasilitas kota yang menarik talenta global serta melakukan transformasi menjadi pusat pengembangan bakat dan karier.
”Ini sejalan dengan upaya Gubernur (Pramono Anung) untuk membereskan kesenjangan akses pendidikan dan secara bertahap meningkatkan kualitasnya,” kata Atika.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2025/06/22/3279bfa25f11d3ac25c11113a3103485-WhatsApp_Image_2025_06_22_at_08.47.46.jpeg)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, antara lain, menambah kuota Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus hingga 707.622 penerima dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) disalurkan kepada 16.979 mahasiswa.
Pramono dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga menebus 6.652 ijazah tingkat sekolah dasar hingga pusat kegiatan belajar masyarakat. Ijazah-ijazah ini ditahan karena tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama bertahun-tahun.
Pemimpin Redaksi Harian Kompas Haryo Damardono menambahkan, survei kepuasan warga terhadap fasilitas kota, seperti transportasi atau perumahan, sering menunjukkan angka kepuasan mendekati lebih dari 50 persen. Sayangnya, persentase ini masih jauh dari posisi Jakarta di urutan ke-74 Global Cities Index.
”Rendahnya peringkat Jakarta bukan berarti kota ini tidak berbenah, melainkan karena kota-kota lain bergerak jauh lebih maju,” ujar Haryo.
Oleh sebab itu, Jakarta harus punya mimpi yang lebih tajam. Pembuat kebijakan dan pakar harus memiliki visi yang lebih ambisius.
Singapura, misalnya, punya galeri kota yang secara jelas menampilkan visi kota, termasuk arsitektur bangunan di setiap area. Ini menunjukkan adanya perencanaan tata ruang yang terpadu dan jelas.
Jakarta harus bergerak ke arah sana. Sebab, inisiatif warga yang tersebar belum cukup untuk memajukan kota secara keseluruhan. Metropolitan ini membutuhkan lompatan yang sangat jauh untuk maju.
Penulis:
Fransiskus Wisnu Wardhana DhanyEditor:
Haris FirdausPenyelaras Bahasa:
Amin Iskandar