Apa Strategi Negara-negara Arab Hadapi Rencana Trump Merelokasi Warga Gaza?

Mengapa Presiden Trump ingin merelokasi warga Gaza?

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan, AS ingin membeli dan memiliki Jalur Gaza, lalu membangun kembali enklave itu setelah warga Palestina dipindahkan keluar. Wilayah itu akan dibangun menjadi kawasan mewah dan menarik, seperti pantai Riviera di Perancis tenggara. Trump mengizinkan sebagian kawasan di Gaza dibangun kembali oleh negara-negara di Timur Tengah.

Trump mengatakan tidak menolak kemungkinan pengerahan tentara AS guna mendukung rekonstruksi Jalur Gaza. Ketika ditanya siapa nanti yang akan tinggal di Jalur Gaza, ia menjawab, tempat itu bisa menjadi tempat tinggal ”warga dunia”.

Trump mengusulkan pemindahan permanen warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga. Trump telah menyebut Mesir dan Jordania sebagai tujuan penempatan warga Gaza.

Dia beralasan wilayah Gaza tidak bisa dihuni lagi. Tidak ada lokasi yang bisa ditinggali lagi oleh warga Palestina di Gaza. ”Tempat itu adalah lokasi penghancuran. Yang masih tersisa akan dihancurkan. Semuanya akan dihancurkan,” kata Trump.

Rencana Trump sudah ditolak mentah-mentah oleh banyak negara, khususnya negara-negara Timur Tengah. Trump tidak menjamin gencatan senjata di Gaza akan bertahan. Gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari untuk mengakhiri pertempuran selama 15 bulan antara Hamas dan Israel di Gaza. Pada tahap pertama, gencatan senjata berlangsung selama 42 hari.

Bagaimana reaksi negara-negara Arab dan Indonesia terhadap rencana relokasi warga Gaza?

Sejumlah menteri luar negeri negara-negara Arab dan pejabat Palestina menegaskan penolakan atas wacana pemindahan rakyat Palestina dari Gaza. Usulan Trump merelokasi warga Palestina dari Gaza dianggap sebagai pembersihan etnis.

Lima menteri luar negeri Arab dan seorang pejabat senior Palestina mengirimkan surat berisi penolakan itu kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Surat ditandatangani menlu Jordania, Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, serta penasihat presiden Palestina, Hussein al-Sheikh. 

Qatar, yang menjadi mediator konflik Hamas-Israel bersama Mesir dan AS, menegaskan pentingnya warga Palestina ”kembali ke rumah dan tanah air mereka”. Menyusul negara-negara Arab, Iran juga mengecam keras usulan Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza ke Mesir atau Jordania.

Indonesia tegas menolak gagasan pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina. Dalam pernyataan disebutkan, pemindahan warga Palestina dari Gaza akan menghambat terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Padahal, kemerdekaan Palestina dengan perbatasan sesuai kondisi 1967 merupakan bagian perwujudan Solusi Dua Negara. 

”Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka,” lanjut Kemenlu RI dalam pernyataan.

Apa yang akan dilakukan oleh negara-negara Arab?

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan melanjutkan upaya untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Riyadh tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa itu. Penolakan terhadap ide Trump juga disuarakan Liga Arab. Organisasi 22 negara ini menyebut ide itu akan menjadi bumerang dan menimbulkan ketidakstabilan.

Raja Jordania Abdullah II, Menlu Jordania Ayman Safiri, dan Putra Mahkota Al-Hussein bin Abdullah II bertemu dengan Trump dan Menlu AS Marco Rubio di Gedung Putih. Mereka menegaskan penolakan Jordania dan negara-negara Arab atas rencana Trump mengosongkan Jalur Gaza, memindahkan warga Palestina ke wilayah lain, untuk menguasai wilayah tersebut.

”Ini posisi Arab yang bersatu. Membangun kembali Gaza tanpa memindahkan warga Palestina dan mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan harus menjadi prioritas bagi semua,” kata Abdullah.

Abdullah menyatakan, perdamaian di Palestina dan Israel serta stabilitas di kawasan secara keseluruhan hanya akan tercapai jika semua pihak memastikan tercapainya solusi dua negara yang adil. Dia sekaligus mengingatkan pentingnya deeskalasi dan bukan tindakan sebaliknya yang kontraproduktif, termasuk di Tepi Barat.

Walau demikian, atas alasan kemanusiaan, Pemerintah Jordania akan membuka pintu bagi setidaknya 2.000 anak Palestina yang membutuhkan perawatan medis, khususnya kanker atau penyakit kronis lainnya. Selain itu, seperti dilansir Petra, Abdullah menyebutkan negaranya dan sejumlah negara Arab akan mengajukan rencana jangka panjang soal Gaza yang diyakini akan mengakomodasi semua pihak.

Terlepas dari sikap dan pandangan Abdullah serta negara-negara Arab, Trump mengatakan, Jordania serta Mesir pada akhirnya kelak akan setuju untuk menampung penduduk Gaza yang mengungsi. Kedua negara itu bergantung pada AS untuk bantuan ekonomi dan militer. Trump merasa berada di atas angin.

Bagaimana perkembangan perundingan lanjutan gencatan senjata tahap kedua?

Lancarnya proses pembebasan dan pertukaran sandera-tawanan belum menjadi jaminan proses negosiasi gencatan senjata tahap kedua bakal berlangsung mulus. Proses pembicaraan gencatan senjata tahap kedua diharapkan segera digelar pekan ini. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada rincian mengenai status pembicaraan tersebut.

Anggota biro politik Hamas, Basem Naim, mengatakan, Hamas sejatinya telah siap memulai dialog tahap kedua, Senin lalu. Namun Israel memutuskan menundanya. Hingga saat ini, belum pasti kapan dialog untuk kesepakatan gencatan senjata tahap kedua dimulai.

Naim mengatakan, kesepakatan gencatan senjata sangat rapuh. Berbeda dari sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang masih berniat melanjutkan perang, kelompok pejuang Palestina, tegas Naim tidak ingin berperang lagi.

Netanyahu telah mengeluarkan sinyal, Israel bisa sewaktu-waktu melanjutkan perang meski masih ada sandera Israel yang belum dibebaskan dan AS mendukung rencana ini. Ide Trump merelokasi warga Gaza dapat mempersulit perundingan gencatan senjata tahap kedua. Agenda gencatan senjata tahap kedua adalah pembebasan sisa sandera Israel dan penarikan mundur tentara Israel serta penghentian perang.

Apa yang akan terjadi jika perundingan lanjutan gagal?

Sesuai kesepakatan gencatan senjata tahap pertama, pasukan Israel mundur dari Koridor Netzarim yang membelah wilayah Gaza. Sejak bulan-bulan awal perang, pasukan Israel menduduki koridor sepanjang 6 kilometer di selatan kota Gaza itu. Koridor yang menjadi zona militer itu membentang dari perbatasan Israel ke Laut Mediterania dan memutus dua wilayah Gaza.

Seiring dengan keluarnya Israel, ribuan warga Palestina yang mengungsi ke Gaza selatan sudah melewati koridor itu untuk kembali ke rumah mereka di Gaza utara. Pembicaraan tentang gencatan senjata tahap kedua seharusnya dimulai 3 Februari 2025. Hasil perundingan diharapkan bisa membebaskan lebih banyak sandera dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Israel menegaskan tidak akan menyetujui penarikan penuh dari Gaza sampai kemampuan militer dan politik Hamas dilenyapkan. Sementara Hamas mengatakan tidak akan menyerahkan sandera terakhir sampai Israel menarik semua pasukannya dari Gaza.

Hamas, Senin (10/2/2025), mengumumkan akan menghentikan pembebasan sandera warga Israel berikutnya hingga pemberitahuan lebih lanjut. Keputusan ini diambil karena ada pelanggaran oleh Israel atas kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Setelah pengumuman itu disampaikan, di Washington, Trump melontarkan ancaman akan terjadi ”situasi hancur-hancuran” di Jalur Gaza jika seluruh sandera warga Israel tidak dibebaskan, beberapa hari ke depan. Ia juga menyerukan penghentian gencatan senjata jika para sandera itu tidak dibebaskan hingga Sabtu (15/2/2025) siang.

Jika tidak tercapai kesepakatan dalam pelaksanaan gencatan senjata tahap kedua, perang di Gaza bisa kembali meletus, awal Maret 2025.