Hamas Stop Pembebasan Sandera, Trump Ancam  ”Hancur-hancuran” di Gaza

KOTA GAZA, SELASA — Kelompok Hamas, Senin (10/2/2025), mengumumkan akan menghentikan pembebasan sandera warga Israel berikutnya hingga pemberitahuan lebih lanjut. Keputusan ini diambil karena ada pelanggaran oleh Israel atas kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Setelah pengumuman itu disampaikan, di Washington, Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman akan terjadi ”situasi hancur-hancuran” di Jalur Gaza jika seluruh sandera warga Israel tidak dibebaskan, beberapa hari ke depan. Ia juga menyerukan penghentian gencatan senjata jika para sandera itu tidak dibebaskan hingga Sabtu (15/2/2025) siang.

”Sepanjang saya tahu, jika seluruh sandera tidak dibebaskan pada Sabtu pukul 12.00—saya pikir itu waktu yang tepat—saya ingin ’batalkan (kesepakatan gencatan senjata) itu’, situasi menjadi tak bisa diprediksi, dan biarlah hancur-hancuran,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

Gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku 19 Januari 2025 setelah perang di antara mereka meletus selama lebih dari 15 bulan. Gencatan senjata dilaksanakan dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, selama enam pekan, Hamas dan Israel berkomitmen untuk bertukar sandera dan tahanan: 33 sandera Israel ditukar dengan hampir 2.000 tahanan Palestina.

Hingga kini, pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina telah berlangsung lima kali. Sebanyak 21 sandera Israel telah ditukar dengan lebih dari 730 tahanan Palestina. Selama gencatan senjata tahap pertama berlangsung, diharapkan perundingan membahas gencatan senjata tahap kedua kembali bergulir.

Jika tidak tercapai kesepakatan dalam pelaksanaan gencatan senjata tahap kedua, perang di Gaza bisa kembali meletus, awal Maret 2025. Namun, ketegangan kembali meningkat setelah Trump mengeluarkan proposal mengejutkan—saat menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, pekan lalu—bahwa AS ingin menguasai Jalur Gaza setelah warga Palestina dikeluarkan dari enklave tersebut.

Sesuai rencana pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata, Hamas dijadwalkan membebaskan kembali sandera Israel pada Sabtu mendatang untuk ditukar dengan para tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

Juru bicara sayap militer Hamas, Abu Ubaida, mengatakan, Israel telah melanggar kesepakatan gencatan, antara lain meliputi penangguhan kembalinya warga Palestina di Gaza utara, penembakan dengan artileri terhadap warga Palestina, dan menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Semua hal itu telah disepakati dalam gencatan senjata yang berlaku sejak 19 Januari 2025.

Pejabat Hamas menuding Israel memblokade masuknya 60.000 rumah darurat (mobile house), 20.000 tenda, bahan bakar, serta perlengkapan mesin-mesin berat untuk membersihkan puing-puing bangunan yang hancur.

Seorang pejabat yang mengetahui negosiasi gencatan senjata mengatakan kepada kantor berita Reuters, Israel menolak permintaan PBB, Qatar, dan pihak-pihak lain agar memperbolehkan masuknya bantuan rumah-rumah darurat untuk tempat tinggal warga Gaza. Padahal, poin itu telah ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata.

Hamas menyampaikan pengumuman tersebut lima hari sebelum jadwal pembebasan sandera berikutnya pada Sabtu (15/2/2025) guna memberi kesempatan para mediator (AS, Qatar, dan Mesir) untuk menekan Israel agar memenuhi kewajibannya, seperti yang telah disepakati. ”(Hal ini juga) untuk menjaga pintu tetap terbuka bagi pertukaran (sandera dan tahanan) berjalan sesuai waktunya,” sebut Hamas.

Sementara Israel menuduh Hamas tidak menghormati jaminan ketertiban saat pembebasan para sandera dan mempermalukan mereka di depan publik. Israel juga membantah tuduhan Hamas soal tindakan menghalangi bantuan kemanusiaan.

Pekan lalu, Trump menyatakan, warga Palestina harus dikeluarkan dari Jalur Gaza. Enklave ini kemudian akan dikuasai AS dan dibangun proyek-proyek real estat di bawah kendali Washington.

Dalam wawancara dengan televisi Fox News, yang disiarkan pada Senin (10/2/2025), Trump mengatakan, setelah dikeluarkan dari Jalur Gaza, rakyat Palestina tidak diperbolehkan kembali ke wilayah asal mereka itu.

”Saya berbicara tentang pembangunan tempat permanen bagi mereka” karena butuh waktu bertahun-tahun agar (Gaza) bisa dihuni lagi,” ujar Trump.

Ketika ditanya, apakah warga Palestina berhak untuk kembali setelah dikeluarkan dari Jalur Gaza, Trump menjawab, ”Tidak, mereka tidak (berhak kembali) karena mereka akan memperoleh perumahan yang lebih bagus.”

Bagi rakyat Palestina, setiap upaya pemindahan dari Jalur Gaza mengingatkan mereka pada tragedi kelam tahun 1948. Itu tahun berdirinya negara Israel, saat mereka mengungsi atau diusir dari tanah air kelahiran dan kampung asal mereka. Tragedi itu kerap disebut dengan istilah ”Nakba” atau malapetaka.

Proposal Trump untuk mengeluarkan warga Palestina dari Jalur Gaza mengundang kecaman luas di dunia, termasuk oleh negara-negara mitra dekat AS. PBB dan para pengamat menyebut rencana Trump sebagai pelanggaran hukum internasional dan tak ubahnya pembasmian etnis.

Menanggapi pengumuman Hamas, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyebut pengumuman itu sebagai ”pelanggaran total” atas kesepakatan gencatan senjata. Ia memberi sinyal bahwa pertempuran di Gaza bisa kembali meletus.

”Saya telah menginstruksikan IDF (militer Israel) untuk mempersiapkan diri pada kesiagaan level tertinggi untuk menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi di Gaza,” kata Katz melalui pernyataan tertulis.

Militer Israel kemudian mengatakan telah meningkatkan level kesiagaan di sekitar Gaza dan ”memutuskan pengerahan pasukan secara signifikan di area tersebut”.

Seorang pejabat Israel mengatakan, Netanyahu dijadwalkan menggelar rapat kabinet keamanan, yang meliputi menteri pertahanan, menteri keamanan nasional, dan menteri luar negeri. Dua sumber di internal keamanan Mesir mengungkapkan kepada Reuters tentang kekhawatiran para mediator akan bubarnya kesepakatan gencatan senjata.

Kantor Netanyahu menyebutkan, Senin, delegasi Israel ditarik pulang dari perundingan gencatan senjata di Qatar. Belum ada penjelasan, mengapa delegasi Israel ditarik dari meja perundingan.

Seorang pejabat Palestina mengatakan, kemajuan perkembangan terhambat oleh tiadanya rasa percaya di kedua belah pihak, satu sama lain.

Sementara dalam pertemuan terpisah di Washington DC, Senin (10/2/2025), Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyampaikan kepada Menlu AS Marco Rubio bahwa negara-negara Arab menolak proposal Trump agar rakyat Palestina dikeluarkan dari Gaza dan agar AS menguasai enklave itu. Menurut Kementerian Luar Negeri Mesir, dalam pertemuan itu Abdelatty menekankan percepatan rekonstruksi Gaza, sementara warga Palestina tetap berada di wilayah itu.

Pernyataan Departemen Luar Negeri AS tidak menyebut secara eksplisit pembicaraan tentang proposal Trump di Jalur Gaza. Dikatakan, Rubio ”menekankan kembali pentingnya kerja sama erat dalam mendorong rencana pascakonflik untuk pemerintahan dan keamanan Gaza serta menekankan bahwa Hamas tidak boleh lagi memerintah Gaza atau mengancam Israel lagi”.

Abdelatty juga bersua dengan Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff dalam pertemuan terpisah. Kepada Witkoff, ia kembali mengulang pesan yang sama, termasuk penolakan Arab terhadap proposal Trump di Gaza.

Sementara Trump mengancam akan menghentikan bantuan AS untuk Mesir dan Jordania jika dua negara itu tak mau menerima warga Palestina yang ingin dikeluarkan dari Gaza. Pekan ini, ia dijadwalkan menerima kedatangan Raja Jordania Abdullah II di Washington DC. (AP/AFP/REUTERS)