Catatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan dengan sederet kebijakan yang menyentuh berbagai sektor, mulai dari ekonomi rakyat, reformasi birokrasi, hingga diplomasi global. Namun, di tengah rentetan program ambisius itu, muncul pula dinamika sosial dan politik yang menguji komitmen mereka terhadap stabilitas, transparansi, dan arah pembangunan.

Pada 20 Oktober 2024 hadir tonggak sejarah baru. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Upacara pelantikan yang digelar di Gedung DPR/MPR itu menjadi penanda babak baru kepemimpinan nasional.

Sehari berselang, pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih. Kabinet yang beranggotakan 48 menteri, 56 wakil menteri, dan lima kepala lembaga itu menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Hanya sehari setelahnya, 22 Oktober 2024, Presiden kembali melantik sejumlah pejabat tinggi negara. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Kepala Badan Penyelenggara Haji, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, serta Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional resmi dilantik.

Pada awal bulan berikutnya, yakni pada November, keluar kebijakan ekonomi pertama. Pada 5 November 2024, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Beberapa hari berselang, pada 8 November 2024, Presiden Prabowo memulai lawatan luar negeri perdananya dengan menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil, memperkenalkan arah diplomasi ekonomi dan kerja sama global pemerintahan barunya.

Menjelang akhir bulan, 29 November 2024, pemerintah mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Kemudian pada 16 Desember 2024, pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi yang mencakup insentif bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, kelas menengah, dan dunia usaha. Paket itu menjadi penutup tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam 70 hari awal masa kerja.

Memasuki awal Tahun Baru, langkah cepat pemerintah berlanjut. Pada 1 Januari 2025, pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada barang dan jasa tertentu. Lima hari kemudian, 6 Januari 2025, salah satu program unggulan Pemerintah Prabowo-Gibran, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dilaksanakan. Hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah mencatat MBG sudah menjangkau 35,4 juta penerima. Di hari yang sama, Presiden Prabowo juga mengambil keputusan besar dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS.

Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan daerah. Langkah ini menjadi dasar bagi realokasi anggaran untuk memperkuat program-program prioritas.

Awal Februari ditandai dengan sejumlah kebijakan ekonomi. Pada 4 Februari 2025, pemerintah mengeluarkan tiga Peraturan Menteri Keuangan tentang insentif fiskal, seperti Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP), penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan dukungan bagi kendaraan listrik.

Enam hari berselang, 10 Februari 2025, pemerintah meluncurkan program cek kesehatan gratis bagi warga yang sedang berulang tahun. Hingga awal Oktober 2025, tercatat 36 juta warga telah mendapatkan pemeriksaan gratis dari total 40 juta pendaftar. Pemerintah kemudian memperluas jangkauan program tersebut dengan menyasar pada 53 juta peserta didik di seluruh Indonesia yang dimulai pada 4 Agustus 2025.

Pada 10 Februari 2025, Presiden Prabowo juga menandatangani Peraturan Presiden No 12/2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai arah pembangunan nasional lima tahun ke depan. Memasuki akhir Februari, Presiden meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), disusul dengan peresmian layanan bank emas pertama di Indonesia pada 26 Februari 2025.

Bulan Maret dimulai dengan kabar gembira bagi aparatur sipil negara. Pada 11 Maret 2025, Presiden mengumumkan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi 9,4 juta ASN di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah meresmikan beberapa program unggulan sebagai program pembangunan sosial. Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih diresmikan pemerintah pada Juli 2025. Hingga September 2025, sudah 165 unit Sekolah Rakyat dibangun. Sementara itu, 80.081 unit Koperasi Merah Puth telah tersebar di seluruh desa di Indonesia.

Kemudian pada 15 September 2025, pemerintah mengumumkan kebijakan paket stimulus ekonomi ”8+4+5” sebagai respons atas tuntutan sosial dan tekanan ekonomi setelah aksi demonstrasi di akhir Agustus.

Pemerintah juga meresmikan akad massal 26.000 kredit pemilikan rumah (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, pada 29 September 2025.

Pada 7 April 2025, Presiden Prabowo menghadiri Panen Raya Nasional di Majalengka, Jabar. Kegiatan ini dilakukan serentak di 14 provinsi dan 156 kabupaten/kota. Panen raya tersebut termasuk dalam langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan Indonesia

Memasuki pertengahan tahun, pada 26 Juni 2025, Presiden Prabowo meresmikan proyek pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi, peningkatan produksi minyak di Blok Cepu sebesar 30.000 barel per hari dan peletakan batu pertama lima pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru. Tiga hari berselang, Presiden Prabowo juga meresmikan groundbreaking proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik di Karawang, Jabar. Proyek ini disebut sebagai proyek baterai terbesar di Asia Tenggara.

Selain pada bidang pangan dan energi, pemerintah juga memperkuat ketahanan negara dengan meresmikan enam kodam baru, 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, dan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan pada 10 Agustus 2025.

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran turut diwarnai oleh dinamika politik yang cukup tinggi. Perombakan (reshuffle) kabinet menjadi salah satu agenda yang cukup masif dilakukan. Tercatat empat kali sudah Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet. Bahkan, reshuffle pertama tergolong sangat cepat, yaitu hanya dalam jangka waktu empat bulan setelah pelantikan, tepatnya pada 20 Februari 2025. Ketika itu, Presiden Prabowo melantik Brian Yulianto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro yang mengundurkan diri.

Perombakan kabinet kemudian berlanjut pada 8 September 2025. Presiden Prabowo melantik Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, Menteri Haji dan Umrah serta Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Reshuffle jilid ketiga terjadi pada 17 September 2025. Presiden Prabowo melantik Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Selain itu, Presiden juga melantik Wakil Menteri Koperasi, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Wakil Menteri Kehutanan. Dilantik pula Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

Menjelang satu tahun pemerintahan, pada 8 Oktober 2025, Presiden Prabowo kembali melakukan reshuffle. Presiden Prabowo melantik Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, serta Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis. Sebelumnya, pemerintah juga melakukan perombakan kelembagaan dengan mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN Pada 2 Oktober 2025.

Dalam kurun satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, telah tercatat pula rekam jejak korupsi salah satu ”pembantu” presiden. Pada 22 Agustus 2025, Presiden memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan setelah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, muncul dinamika politik yang memicu aksi demonstrasi masyarakat. Pada 25 Agustus 2025, gelombang demonstrasi nasional pecah di beberapa daerah dipicu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR. Unjuk rasa yang berlangsung hingga akhir bulan diwarnai bentrokan di sejumlah daerah dan menimbulkan sejumlah korban jiwa.

Di tengah ketegangan itu, Presiden tetap menjalankan agenda kenegaraan. Pada 25 Agustus 2025, ia melantik sejumlah pejabat baru, termasuk Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Kepala Badan Industri Mineral, Kepala BNN, dan Kepala BNPT. Sehari kemudian, 26 Agustus 2025, pemerintah mengumumkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, menggantikan badan penyelenggara sebelumnya.

Dalam bidang politik luar negeri, satu tahun pertama Prabowo-Gibran menunjukkan pergerakan yang cukup aktif di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan sejak Januari 2025. Tercatat Presiden Prabowo melakukan 32 kali kunjungan keluar negeri dengan menyambangi 22 negara.

Selain itu, Presiden Prabowo juga aktif dalam berbagai agenda penting internasional, seperti KTT Ke-46 ASEAN di Malaysia pada 26 Mei 2025 dan KTT BRICS di Brasil pada 6-7 Juli 2025. Selanjutnya, Presiden Prabowo menghadiri sekaligus menyampaikan pidato bersejarah di Sidang Majelis Umum PBB yang digelar di Amerika Serikat pada 23 September 2025. Kemudian dalam upaya perdamaian dunia, Presiden Prabowo turut hadir dalam KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir pada 13 Oktober 2025.

Sementara itu, pada Awal September lalu, Presiden juga memenuhi undangan China dalam peringatan 80 tahun kemenangan rakyat China yang digelar pada 2-3 September 2025.

Selain kunjungan dan menghadiri berbagai agenda internasional, kekuatan diplomasi Presiden Prabowo juga ditunjukkan dengan keberhasilannya dalam mencapai kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat. Ketika itu pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif perdagangan internasional sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia. Setelah negosiasi panjang selama hampir empat bulan, pada 22 Juli 2025, Pemerintah Indonesia berhasil menurunkan tarif resiprokal menjadi 19 persen.

Berbagai kebijakan yang dilakukan dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-gibran sudah sejalan dengan apa yang terkandung dalam Astacita Presiden dan Wapres. Namun, belum sepenuhnya dari kebijakan-kebijakan tersebut berjalan dengan optimal.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu kebijakan yang paling mendapat sorotan dan perlu untuk dibenahi. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya kasus keracunan yang terjadi dalam program tersebut. Badan Gizi Nasional (BGN) yang merupakan penanggung jawab program tersebut mencatat 70 kasus keracunan terjadi pada kurun Januari-September 2025. Kasus tersebut berdampak pada jatuhnya korban keracunan hingga 5.914 orang. Adapun laporan lain dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyampaikan jumlah korban keracunan proyek MBG per 12 Oktober 2025 mencapai 11.566 orang.

Selain itu, program Koperasi Desa Merah Putih memerlukan upaya secara optimal agar bisa berjalan dan memberikan dampak besar di perdesaan. Berbagai permasalahan lainnya, seperti  pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi, juga harus segeral dituntaskan. Badan Pusat Statistik mencatat angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025.

Kendati jumlah itu menurun dari tahun sebelumnya, dominasi sektor informal dalam pekerjaan masyarakat Indonesia harus menjadi perhatian karena mengindikasikan banyak tenaga kerja yang belum terlindungi, baik itu dari segi jaminan kesehatan, keselamatan kerja, maupun kesejahteraan di masa tuanya nanti.

Sementara itu, pada periode yang sama tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 8,47 persen dengan kemiskinan ekstrem tercatat 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta jiwa. Jumlah ini menurun bila dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 9,03 persen. Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan ini harus terus dilanjutkan. Apalagi, pemerintah menargetkan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.

Susutnya kemiskinan tersebut patut diapresiasi, tetapi pemerintah juga harus segera membenahi sejumlah indikator ekonomi. Pasalnya, di saat bersamaan jumlah golongan menengah justru menurun dan bergeser pada kelas ekonomi di bawahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian relatif tidak berkembang signifikan sehingga banyak usaha yang cenderung stagnan dan bahkan menurun performanya.

Secara umum, pada satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran relatif berhasil menorehkan sederet kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, kemandirian ekonomi, dan peran strategis di panggung dunia. Namun, di saat yang sama, muncul tantangan besar dalam menjaga kredibilitas fiskal, stabilitas politik, dan kesinambungan program sosial.

Pada tahun-tahun berikutnya, keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menyeimbangkan antara ambisi populis dan disiplin kebijakan, antara kedaulatan nasional dan keterbukaan global, serta antara kekuatan politik dan empati terhadap rakyat kecil. (LITBANG KOMPAS)