Investor Tertarik  Terlibat Pengentasan Kemiskinan Model Aglomerasi Wilayah

Pemberdayaan masyarakat di perdesaan menjadi salah satu langkah penting dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Membenahi perekonomian menjadi cara efektif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa karena wilayah ini menjadi sentra kemiskinan secara nasional. Peranan pemerintah dan investor sangat krusial dalam menumbuhkan rantai perekonomian di kawasan rural ini.

Berdasarkan laporan BPS pada Jumat (27/7/2025), tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2025 kian menyusut menjadi 8,47 persen. Jumlah ini mengecil cukup signifikan dari kondisi Maret tahun lalu yang masih sebesar 9,03 persen. Persentase kemiskinan ini merupakan capaian yang terbaik, setidaknya dalam dua dekade terakhir. Bahkan, apabila dirunut lebih jauh ke belakang, persentase kemiskinan terbaru ini merupakan yang terendah, setidaknya sejak era 1970-an (Kompas.id, 26/6/2025).

Membaiknya tingkat kemiskinan itu juga disertai dengan menurunnya jumlah kemiskinan ekstrem nasional. Pada Maret 2025, jumlah kemiskinan ekstrem susut menjadi 0,85 persen atau turun 0,41 persen poin dibandingkan Maret tahun lalu yang masih sebesar 1,26 persen.

Perbaikan tingkat kemiskinan tersebut juga disertai dengan perbenahan kualitas pendapatan masyarakat secara umum. Indikasinya terlihat dari gap pendapatan antarmasyarakat pada Maret 2025 ini mengecil menjadi 0,375 dari setahun lalu yang sebesar 0,379. Susutnya poin indeks gini ini mengisyaratkan distribusi pendapatan masyarakat kian merata. Semakin banyak masyarakat yang bekerja sehingga tingkat pengangguran terbuka kian susut.

Penurunan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem berikut ketimpangan pendapatan itu menjadi tren perbaikan yang relatif menggembirakan. Pasalnya, pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto memiliki target reduksi kemiskinan secara signifikan pada masa kepemimpinannya. Draf Rencana Induk Kemiskinan 2025-2029 yang disusun oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memproyeksikan setidaknya ada dua target utama terkait kemiskinan yang akan diraih dalam kurun lima tahun ke depan.

Pertama, menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0,8 persen-0,5 persen pada akhir tahun 2026. Kedua, menurunkan angka kemiskinan relatif menjadi 4,5 persen-5 persen pada akhir tahun 2029, serta mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial hingga sekitar 0,35 pada 2045.

Untuk akselerasi target tersebut, pemerintah telah membentuk BP Taskin berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Regulasi ini menempatkan BP Taskin sebagai badan lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam tugasnya, BP Taskin menyelengarakan sejumlah fungsi, salah satunya menyusun rencana induk dan program percepatan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, BP Taskin juga berupaya menyelaraskan kebijakan serta melakukan koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di kementerian/lembaga. BP Taskin juga diberi mandat melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di tingkatan kementerian/lembaga dan secara nasional.

Dengan payung hukum tersebut, BP Taskin memiliki wewenang untuk turut serta mengawal program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh sejumlah kementerian/lembaga mulai dari hulu hingga hilir. BP Taskin juga berwenang menilai program-program yang dijalankan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan (Kompas.id, 21/7/2025).

Dalam upaya meraih target reduksi kemiskinan yang diskenariokan dalam Rencana Induk Kemiskinan, BP Taskin mengusung pendekatan holistik berbasis lima pilar utama. Pertama, sistem penargetan nasional dengan memanfaatkan basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) demi keakuratan data sebagai dasar pemetaan, perencanaan, dan pelaksanaan program. Kedua, perlindungan sosial yang komprehensif, inkulisf, dan adaftif dengan membenahi tingkat akurasi data penerima serta meningkatkan daya tanggap terhadap program bantuan sosial, jaminan sosial, serta intervensi lainnya terhadap dinamika sosial yang berkembang.

Ketiga, graduasi kemiskinan, melalui intervensi terpadu dan dengan tenggat yang jelas dalam rangka membantu rumah tangga miskin keluar dari perangkap kemiskinan secara berkelanjutan menuju kemandirian dan kesejahteraan. Keempat, melalui pendekatan ekosistem rantai pasok semitertutup (semi closed-loop supply chain atau SCLSC), pengembangan model Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Kartu Usaha.

Terakhir, Satu Dana Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yaitu suatu platform digital pengelolaan dana terintegrasi, yang menghimpun semua potensi sumber pendanaan, baik dari APBN maupun non-APBN, untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana dari program-program percepatan pengentasan kemiskinan.

Dari kelima pilar tersebut, BP Taskin secara bertahap tengah berupaya merealisasikannya dengan bekerja sama dengan sejumlah pihak dan stakeholder. Salah satu yang sedang dilakukan saat ini adalah upaya graduasi kemiskinan dengan membangun program pengentasan kemiskinan berbasis kluster aglomerasi wilayah.

Konsep kluster wilayah ini terdiri dari sejumlah kabupaten/kota yang berdekatan secara geografis. Dengan model ini, masing-masing wilayah aglomerasi itu menonjolkan potensi ekonomi daerahnya masing-masing. Selain itu, juga menunjukkan data kemiskinan secara detail, mulai dari nama, alamat, hingga pekerjaan masyarakat miskin bersangkutan.

Data-data tersebut kemudian disandingkan untuk dilihat potensi ekonomi antarwilayahnya yang dapat dikerjasamakan untuk program pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, harapannya dapat mendorong kemajuan usaha sekaligus menyerap lapangan kerja dari kelompok masyarakat miskin. Kementerian ataupun lembaga terkait beserta para investor dilibatkan dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut. 

Harapannya, akan tercipta sistem SCLSC yang membangun rantai pasok secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Sistem SCLSC ini akan menghubungkan kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan reinvestasi secara berkelanjutan dengan berbasiskan pada potensi dan sumber daya ekonomi lokal yang tersedia dalam satu kawasan. Selain itu, model ekonomi ini juga akan ditopang oleh kelembagaan Koperasi Modern Multi Pihak (KMP) yang salah satunya berupa Koperasi Merah Putih.

Saat ini, BP Taskin tengah membangun proyek percontohan (pilot project) kluster aglomerasi pengentasan kemiskinan di lima daerah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Daerah itu adalah Kabupaten Cirebon dengan penekanan usaha pada pertanian, Indramayu pada bidang koperasi, Kuningan untuk pengelolaan kotoran hewan, Kota Cirebon sebagai pusat pelelangan ikan dan pemrosesan akhir sampah (TPA), serta Brebes sebagai titik lokasi pertanian dan TPA.

Dari sejumlah bidang usaha tersebut, setidaknya ada dua sektor usaha, yakni pengelolaan sampah dan pertanian (tanaman padi), yang diproyeksikan akan menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi dan mampu menyerap atau melibatkan masyarakat dalam skala luas.

Pengelolaan sampah organik dan non-organik yang terintegrasi dari kelima daerah tersebut akan dikelola secara mutakhir untuk menghasilkan sejumlah produk. Di antaranya industri pengolahan sampah untuk pemilahan material bahan baku, industri material baru yang bernilai ekonomi sirkular, industri energi baru terbarukan (EBT), industri pertanian (pupuk, pakan ternak), serta industri terkait data dan informasi.

Untuk sektor pertanian, khusus tanaman padi, akan digunakan limbah panennya sebagai bahan baku pembuatan industri material baru. Untuk bidang pertanian lainnya, seperti peternakan dan perikanan, akan dimanfaatkan untuk pengembangan industri terkait produk makanan. Selain itu, limbahnya juga akan diproses untuk biogas, produksi energi berbasis EBT, serta menjadi pakan ternak.

Dengan sistem aglomerasi, pengembangan industrinya akan terpusat di sejumlah daerah sehingga memudahkan penyediaan bahan baku secara berkesinambungan. Selain itu, juga relatif mudah dalam membangun rencana pemasaran terhadap produk yang dihasilkan.

Tenaga kerja yang dilibatkannya pun juga menjadi relatif mudah disediakan dari basis data DTSEN serta dikoordinir dari wilayah mana mereka akan didatangkan. Tentu saja, masyarakat yang dilibatkan ini sebelumnya telah mendapatkan pelatihan terkait pekerjaan yang akan dilakukan.

Dalam proyek percontohan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Brebes, Cirebon, Kuningan, Indramayu, dan Kota Cirebon itu, khususnya terkait bahan baku sektor persampahan dan pertanian (tanaman padi), tergolong sangat berlimpah. Pada kurun 2022-2024, produksi timbulan sampah di kelima daerah itu terus meningkat dan pada 2024 jumlah timbulan sampahnya telah mencapai 1,81 juta ton.

Sampah yang umumnya hanya menjadi bahan buangan ini kemudian akan diproses lebih lanjut guna menghasilkan produk bernilai tambah ekonomi kembali. Pun demikian dengan limbah pertanian. Dengan produksi gabah kering giling per tahun yang lebih dari 2,5 juta ton diperkirakan akan menghasilkan sekam sekitar 20 persennya atau kisaran 500.000 ton.

Bahan baku limbah pertanian ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk campuran untuk industri manufaktur bangunan bernilai ekonomi tinggi. Hal ini tentu saja akan menciptakan nilai tambah bagi sektor pertanian yang umumnya hanya cenderung menilai ekonomi dari komoditas beras semata.

Dalam proyek percontohan pengentasan kemiskinan model kluster aglomerasi di lima daerah sekitar Brebes-Cirebon itu, pemerintah menggandeng sejumlah pihak swasta. Di antaranya adalah PT Peduli Alam Nusantara/Plana yang merevolusi daur ulang limbah melalui inovasi produk bernama Planawood dan PT Rize Farm Indonesia yang berfokus pada dekarbonisasi budidaya padi melalui pendekatan berkelanjutan dan berbasis teknologi. Keterlibatan pihak swasta ini menjadi ruang positif bagi keberpihakan private sector dalam mengembangkan usaha sekaligus membantu mengentaskan kemiskinan.

”Saya sangat mendukung inisiasi yang dilakukan BP Taskin terkait pengentasan kemiskinan karena, jika rencana kolaborasi ini berhasil, akan membantu mencegah kemiskinan. Melalui produk kami di Plana, petani dapat bekerja sama dengan mengirimkan sekam padinya untuk komoditas bahan baku bangunan di industri kami. Hal ini dapat mendorong kesejahteraan petani karena limbah pertanian tidak hanya dibuang ataupun dibakar, tetapi dapat dimanfaatkan untuk memproduksi komoditas baru yang memiliki nilai ekonomi,” kata Juan Aprilliano Chandra, Cofounder Plana, pada pertengahan Juli lalu.

Juan juga menambahkan, produk olahan sekam dari padi itu akan diproduksi menghasilkan komoditas bangunan yang kualitasnya menyerupai kayu Ulin. Dengan demikian, produk tersebut dapat turut serta mengurangi deforestasi. Apalagi, untuk memproduksi kayu Ulin secara alamiah membutuhkan waktu sekitar 100 tahun sehingga produk dari Plana merupakan terobosan teknologi untuk menjaga kelestarian alam.

Menurut profil produk dari Planawood, untuk memproduksi 1 buah decking Planawood dibutuhkan sekitar 60 persen sekam padi dan 30 persen plastik daur ulang. Estimasi ini setara dengan 4,8 kilogram sekam padi dan 2,4 kilogram sampah plastik daur ulang. Produk yang dihasilkan memiliki daya tahan yang diklaim hampir mirip kayu Ulin yang tahan terhadap cuaca, antilapuk, dan antirayap. Peruntukan produknya juga sangat beragam, seperti untuk lantai, tembok, langit-langit, serta area out door.

Jadi, semangat dari investor Plana itu terkait kemiskinan setidaknya ada tiga hal sekaligus. Terdiri dari upaya untuk mendaur ulang sekam padi dan limbah plastik, mencegah penebangan hutan, serta meningkatkan nilai tambah petani ataupun masyarakat miskin dengan membeli limbah padi dan plastik dari masyarakat.

Juan berharap pemerintah dapat mendukung pengembangan produksi kayu olahan dari bahan baku limbah itu. Dia berharap tata niaga perdagangan padi yang umumnya dikuasai tengkulak dapat diatasi secara struktural oleh pemerintah sehingga memudahkan investor untuk mengambil bahan baku sekam dari petani.

Selain itu, Juan juga menambahkan perlunya menjaga atau meningkatkan permintaan produk kayu olahan dalam negeri yang saat ini marak bersaing dengan komoditas impor. ”Pemerintah dapat memberikan regulasi yang lebih baik lagi untuk pengembangan produksi dan konsumsi dalam negeri, untuk masyarakat agar lebih peduli lagi terhadap produk-produk Indonesia, dan untuk para pebisini agar fokus mengembangkan produk nasional. Hadirnya Plana, harapan kami, dapat menciptakan produk yang memiliki nilai tambah ekonomi yang mampu memenuhi permintaan domestik dan juga dapat bersaing di pasar global,” tutur Juan.

Sejumlah harapan tersebut terutama terkait hubungan antara petani dan investor direspons oleh pemerintah, dalam hal ini Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Selasa (29/7/2025). ”Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih untuk memangkas peran tengkulak. Koperasi Multi Pihak ataupun Koperasi Desa Merah Putih memiliki fungsi intermediary menjembati antara investor dan pihak petani. Kesepakatan investasi nantinya bisa melalui koperasi ataupun BUMDes. Semua produk petani akan diserap oleh koperasi sehingga kesepakatan jual beli dari swasta diarahkan kepada koperasi, bukan lagi kepada petani,” tutur Budiman.

Budiman juga menambahkan, sistem koperasi dalam model pengentasan kemiskinan itu berupa koperasi multipihak yang nonkonvesional. Koperasi ini dapat berupa Koperasi Desa Merah Putih yang anggarannya berasal dari anggaran dana desa, iuran para anggota, dan investasi dari pihak ketiga lainnya yang mau membangun ekosistem pengentasan kemiskinan. Misalnya saja dari Danantara untuk memberikan kredit kepada koperasi-koperasi usaha rakyat.

Budiman menilai saat ini sistem kelembagaan sosial, kelembagaan kultural, dan kelembagaan finansial di perdesaan akan terus diperbaiki. ”Kami yakin program pengentasan kemiskinan model aglomerasi itu akan dapat berhasil di masa depan dan menjadi role model baru untuk pengentasan kemiskinan secara nasional. Bahkan, bisa menjadi percontohan bagi kawasan perkotaan,” kata Budiman. (LITBANG KOMPAS)