Jalan Terjal Sharaa Menyatukan Suriah

Ternyata tidak mudah bagi Ahmed al-Sharaa dan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) membangun Suriah yang inklusif. Kekerasan bersenjata yang meletus sejak pertengahan pekan lalu di pesisir Suriah mengorek luka lama sekaligus meninggalkan luka baru yang tak kalah dalam.

Lebih dari 1.000 warga sipil dari kelompok minoritas Alawai tewas. Lembaga pemantau hak asasi Suriah, Syrian Observatory for Human Rights, menyebutkan, mayoritas korban dieksekusi oleh anggota pasukan keamanan Suriah. Korban lainnya adalah loyalis Presiden Suriah terguling, Bashar Al-Assad dan sejumlah anggota pasukan keamanan Suriah.

”Lebih dari 50 orang dari keluarga dan teman saya telah terbunuh. Mereka mengumpulkan mayat-mayat dengan buldoser dan menguburnya di kuburan massal,” kata seorang warga Jableh, sebuah kota di Provinsi Latakia.

”Kita semua adalah korban, dari semua sekte,” kata Michel Khoury, seorang pengacara Kristen di Latakia. ”Kita semua berada di kapal yang tenggelam dan tidak seorang pun akan melindungi kita kecuali diri kita sendiri.”

Tak lama setelah menyatakan pasukan pemerintah menghentikan operasinya, Sharaa menegaskan, tidak akan membiarkan Suriah kembali terjerumus ke dalam pertikaian baru. ”Suriah tidak akan membiarkan kekuatan asing atau pihak domestik menyeretnya ke dalam kekacauan atau perang saudara,” kata Sharaa.

Dia juga menyatakan, akan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan bersenjata itu. Ia menilai mereka telah bertindak melampaui kewenangannya.

Banyaknya korban tewas, terutama warga sipil dari kelompok minoritas, khususnya Alawi dihabisi dengan gaya eksekusi. Pasukan Demokratik Suriah (SDF)—bagian dari pasukan koalisi oposisi HTS—menuding faksi-faksi di dalam tubuh aparat keamanan Suriah dukungan Turki sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Komandan SDF, Mazloum Abdi, mengatakan, perburuan kelompok Alawi tidak terlepas dari adanya faksi-faksi itu. Sebaliknya, aparat dan sejumlah analis menduga kekerasan itu adalah bagian dari upaya loyalis Assad menghancurkan proses rekonsiliasi yang dibangun Sharaa.

Issam al-Reis, penasihat pada lembaga penelitian Etana Suriah, mengatakan, kekerasan terhadap komunitas Alawi memperlihatkan bahwa setiap faksi mempertahankan rantai komandonya sendiri-sendiri. ”Walau ada rencana menggabungkan faksi-faksi ini dalam satu wadah (sebagai tentara Suriah), fakta di lapangan memperlihatkan semuanya berada di bawah payungnya sendiri-sendiri,” katanya.

Selama satu dekade, perlawanan terhadap regim Bashar Al-Assad, Suriah adalah ”belanga” pertemuan sejumlah kelompok oposisi. Salah satu kelompok yang dominan dan berpengaruh adalah Hayat Tahrir al-Sham.

Kelompok yang juga dikenal sebagai Organisasi Pembebasan Syam itu didirikan oleh Abu Mohammed al-Jolani (atau al-Jawlani), nama alias Sharaa pada tahun 2011. Awalnya, kelompok ini bernama Jabhat al-Nusra atau dikenal juga dengan nama Front al-Nusra. Kelompok ini disebut-sebut berkiblat kepada kelompok Al Qaeda.

Laporan CSIS Washington menyebut bahwa pemimpin kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) Abu Bakr al-Baghdadi ikut membidani pembentukan Front al-Nusra. Seiring waktu, kelompok itu membesar. Sejumlah milisi seperti Harakat Nour al-Din al-Zinki, Liwa al-Haq, Jaysh al-Sunna, dan Jabhat al-Din lantas menggabungkan diri dalam tubuh Front al-Nusra.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan, Baghdadi dan Al Qaeda memberi sokongan uang, senjata, personel, serta memberikan masukan mengenai strategi dan taktik perang pada Front al-Nusra. Hubungan inilah yang kemudian membuat PBB, Amerika Serikat, dan sekutunya menetapkan kelompok tersebut sebagai kelompok teror.

Akan tetapi, hubungan HTS dengan Al Qaeda dan NIIS renggang sejak anggota NIIS membunuh pemimpin senior Harakat Ahrar al-Sham al-Islamiyah (HASI), Abu Khalid al-Suri, pada Februari 2014. Sepeninggal Abu Khalid, yang merupakan penghubung utama Al Qaeda, Sharaa dan kelompoknya mulai mengambil sejumlah kebijakan yang membedakan ideologinya dari NIIS dan Al Qaeda.

Pada April 2014, Front al-Nusra merilis sebuah video yang secara eksplisit mengutuk manhaj NIIS. Secara formal, hubungan kelompok itu dengan NIIS dan AL Qaeda berakhir pada periode 2016-2017. Menandai hal itu, Front al-Nusra atau Jabhat al-Nusra mengganti namanya menjadi Hayat Tahrir al-Sham.

Setelah hubungan dengan NIIS berakhir, mengutip laporan Aaron Y Zelin, peneliti pada Washington Institute for Near East Policy, pasukan keamanan HTS atau disebut Dinas Keamanan Umum (general security service/GSS) mengklaim melakukan 59 operasi rahasia untuk menangkap anggota sel NIIS di puluhan kota dan desa di wilayah Idlib.

Operasi terbesar terjadi pada tahun 2018. Total 279 orang ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh HTS, sebanyak 51 orang di antaranya diklaim HTS sebagai pejabat teras dan berpengaruh NIIS.

Muaz al Abdullah, manajer riset Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) mengatakan, setelah keruntuhan rezim Assad, sel-sel NIIS bisa memanfaatkan kekosongan keamanan akibat belum solidnya penguasaan wilayah oleh GSS bentukan HTS. Situasi ini mencerminkan pertempuran di masa lalu, khususnya di Idlib, Daraa, dan wilayah perdesaan di dekat Ibu Kota Damaskus.

Laporan media Inggris The Guardian, Senin (10/3/2025), menyebut dua faksi yang bertanggung jawab atas sebagian kekerasan bersenjata di Latakia adalah milisi yang dipimpin Abu Amsha dan Hamzat. Mereka, sebut laporan itu, adalah milisi yang terafiliasi dengan Tentara Nasional Suriah (Syrian National Army) yang didukung Turki. Kedua faksi ini sebenarnya termasuk kelompok yang coba direngkuh oleh Sharaa untuk memperkuat militer Suriah. Abu Amsha diproyeksikan memimpin pasukan di Provinsi Hama.

Selain tantangan internal, Sharaa dan HTS pun tak mudah untuk mengelola tantangan dari luar. Setidaknya ada dua negara, dalam pandangan analis, yang memiliki kepentingan besar terhadap Suriah.

Yang pertama adalah Israel. Dikutip dari laman Arab News, Israel yang sudah lama menduduki Dataran Tinggi Golan menyatakan akan melindungi kelompok minoritas Druze. Komunitas Druze adalah penduduk Dataran Tinggi Golan.

Pada 1 Maret, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka memerintahkan IDF untuk bersiap melindungi Druze. Netanyahu meminta mereka melindungi komunitas Druze di Dataran Tinggi Golan, bahkan jika diperlukan, melindungi komunitas Druze yang tinggal di seputar Damaskus.

David Mencer, juru bicara Pemerintah Israel, menyebut kekerasan bersenjata terhadap minoritas Alawi menjadi alasan bagi Tel Aviv untuk begerak melindungi Druze.

Eyad Abu Shakra, analis Timur Tengah sekaligus redaktur pelaksana Al Awsat, mengatakan, rencana itu tidak lebih sekadar kedok (smoke screen). Israel diduga ingin masuk semakin jauh ke dalam wilayah teritorial Suriah.

Situasi itu tentu saja tidak menguntungkan Sharaa dan HTS. Kehilangan sepetak wilayah oleh serbuan Israel dengan alasan mengamankan kelompok minoritas Druze adalah hal yang tidak diinginkan Sharaa.

Oleh karena itu, Sharaa tidak ingin membiarkan kekerasan terhadap kelompok minoritas terjadi lagi, atau bahkan kian melebar. Sebaliknya, kekerasan itu justru menjadi momentum bagi Sharaa untuk mempercepat konsolidasi kekuasaan, khususnya dalam tubuh pasukan keamanan Suriah. Peleburan SDF (Pasukan Demokratik Suriah) ke dalam lembaga negara, termasuk militer, adalah hal yang dibutuhkan Sharaa saat ini.

Aba Zeid, analis Suriah, mengatakan, kesepakatan SDF-HTS adalah kemenangan diplomatik bagi Sharaa. Dalam pandangannya, setidaknya ada beberapa keuntungan yang didapat oleh Sharaa. Pertama adalah soal inklusifitas yang karena kekerasan bersenjata sempat terkikis.

”Saya yakin kepemimpinan Suriah saat ini sepenuhnya menyadari implikasi serius dari semua yang diuraikan di atas. Namun, terlepas dari niatnya yang tulus, langkah-langkah yang telah diambilnya di lapangan sejauh ini belum berhasil,” kata Aba Zeid.

Langkah Sharaa dan masyarakat Suriah untuk menikmati perdamaian masih berhadapan dengan banyak ganjalan dan jalan yang terjal. (AP/AFP/REUTERS)