Jelang Sidang MKD, Ahmad Sahroni Muncul dan Curhat Saat Rumahnya Dijarah

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD memulai sidang dugaan pelanggaran etik terhadap lima anggota DPR nonaktif buntut gelombang demonstrasi pada akhir Agustus lalu.

Menjelang sidang tersebut, sejumlah anggota DPR itu mulai muncul kembali di depan publik. Salah satunya Ahmad Sahroni, yang menceritakan kronologi saat penjarahan rumahnya terjadi serta menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi diri.

Setelah menghilang seusai rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah massa pada akhir Agustus 2025, Sahroni kembali muncul di hadapan publik. Pada Minggu (2/11/2025), Sahroni menggelar acara pengajian dan doa bersama di halaman rumahnya. Kehadirannya lantas dibagikan oleh sejumlah akun media sosial, baik di Instagram, X, maupun Tiktok.

”Betul, acara pengajian dilaksanakan hari Minggu kemarin,” ujar Sahroni saat dihubungi Kompas di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Dari video yang diterima Kompas, di sela-sela acara doa bersama itu, Sahroni berbicara di hadapan warga. Dengan latar rumahnya yang rusak akibat penjarahan, politikus Partai Nasdem itu menceritakan kembali detik-detik ketika massa mulai datang dan menjarah kediamannya.

Ia mengaku harus bersembunyi di kamar mandi demi menghindari diri dari amukan massa. Tak cukup sampai di situ, ia juga mengaku nekat memanjat dan bersembunyi di atas plafon untuk menyelamatkan diri. Namun, upaya Sahroni hampir gagal karena plafon tempat persembunyiannya ternyata tidak kuat menahan beban tubuhnya.

”Plafonnya enggak kuat, saya jatuh. Akhirnya plafonnya saya hancurin sekalian, tapi pintu kamar mandinya saya buka. Kalau Bapak Ibu tahu, saya kayak main film, dramanya luar biasa,” ungkap Sahroni di hadapan warga.

Tak hanya itu, saat berada di kamar mandi, upayanya bersembunyi hampir ketahuan. Kala itu, ada tiga orang menghampirinya. Namun, mereka tidak mengenali Sahroni karena mukanya sudah ditutupi debu. ”Jadi ada tiga orang, menghampiri di kamar mandi, ngeliat saya dan bertanya sama saya. Kebetulan muka saya, saya kasih debu,” katanya.

Sekitar pukul 22.15 WIB atau setelah penjarahan berakhir, Sahroni baru memberanikan diri untuk keluar rumah. Ia lantas mengungsi ke rumah tetangganya hingga situasi kondusif. Adapun istri dan pembantunya sudah lebih dulu diungsikan ke rumah tetangga lainnya sebelum penjarahan terjadi.

”Saya dalam keadaan hari itu tidak percaya sama satu orang pun. Saya menyelamatkan diri sendiri dalam keadaan di kamar mandi. Banyak orang enggak percaya, dibilang bahwa, ’Lo gimana mau ngumpet di kamar mandi, itu bath-up lo aja kebawa (dijarah)’. Bapak Ibu, kolor saya saja diambil. Kebayang enggak? Kolor diambil. Gosok gigi diambil,” katanya sambil geleng-geleng.

Saat bersembunyi di kamar mandi, Sahroni pun mengaku sudah pasrah, bahkan siap menerima kemungkinan terburuk.

”Saya sudah ikhlasin. Tapi saya ikhlas, kenapa saya mesti ada di rumah hari itu. Itulah hidup di jalan ujian yang kita enggak tahu. Kapan dan di mana terjadi oleh siapa pun,” katanya.

Sahroni menyatakan momen penjarahan itu menjadi pelajaran penting baginya. Ia menegaskan tidak bermaksud menghina masyarakat dengan sebutan ”tolol”, tetapi kata itu telah di-framing sehingga memicu kebencian publik terhadap dirinya.

”Tapi ini satu pelajaran. Memang saya mengatakan tolol, Bapak Ibu, bukan kepada masyarakat. Saya enggak bilang bahwa masyarakat tolol, enggak sama sekali. Itu framing yang dilakukan orang-orang. Entah siapa orangnya akhirnya membenci begitu hebatnya kepada saya. Anak istri saya disumpahin, anak jahanam, durhaka, segala macem,” ucapnya.

Sahroni mengaku baru berani tampil di hadapan publik karena khawatir banyak orang yang membenci dan bahkan mencarinya.

Cerita tentang keberadaan Sahroni di Jakarta saat rumahnya dijarah sebenarnya pernah diungkap oleh kreator konten Ferry Irwandi pada awal Oktober lalu. Saat itu, Ferry mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Sahroni melalui sambungan telepon.

”Dia sempat ke luar negeri memang, ke Singapura, tapi urusan kerjaan, kata dia. Dua hari atau tiga hari sebelum aksi penjarahan itu, dia sudah di Jakarta. Nah, sampai di Jakarta, yang niatnya kita mau ngobrol langsung gitu ya, mau di-podcast-in atau apa pun gitu untuk menjelaskan duduk perkara segala macem, apa yang terjadi sama keluarganya beliau dan, ya, dia bilang demi keselamatan keluarganya waktu itu terpaksa dia diem. Nah, gue enggak tahu, ya, mungkin dia yang bisa ngejelasin-lah,” katanya.

Dalam percakapan itu, Sahroni juga mengaku menerima segala kritik dan masukan publik. Sahroni juga disebut akan mengevaluasi dirinya dan mengubah gaya komunikasinya agar peristiwa serupa tidak terulang.

”Dia tahu ternyata memang waktu itu tidak peka, ya, dalam keadaan seperti itu. Jadi, ke depan, dia mau ngubah itu. Terus urusan penjarahan, dia semua sudah mengikhlaskan apa yang terjadi, kata dia. Semoga jadi pelajaran bukan cuma buat dia sendiri, tapi buat pejabat publik, buat masyarakat, dan sebagainya,” ujarnya.

Selain Sahroni, anggota DPR nonaktif lainnya, Adies Kadir, juga mulai aktif membagikan kegiatannya melalui akun Instagram.

Saat peringatan HUT Ke-61 Partai Golkar di Sidoarjo, Adies yang sebelum dinonaktifkan menjabat sebagai Wakil Ketua DPR tampak menyerahkan paket sembako dan program beasiswa kepada pengemudi ojek daring serta menghadiri pentas seni di daerah tersebut.

”Jabatan, kedudukan, itu hanya titipan Allah. Yang penting bagi kami, saya dan para kader Golkar bekerja sebaik mungkin untuk kemaslahatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Adies, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, sepekan silam.

Adies juga terlihat mulai berkunjung ke daerah pemilihannya di Surabaya. Sementara di Bogor, ia sempat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Majelis Usman bin Yahya di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, pada akhir pekan ini. Acara tersebut dipimpin Habib Usman bin Yahya.

Hal serupa dilakukan anggota DPR nonaktif lain, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, dari Partai Amanat Nasional (PAN). Ia juga mulai tampil dalam berbagai musyawarah wilayah dan kegiatan kepartaian. Salah satunya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada 1 November, dan keesokan harinya di DPW PAN Banten.

Selain Sahroni, Adies, dan Eko Patrio, dua anggota DPR lainnya yang dinonaktifkan adalah Nafa Urbach dari Partai Nasdem, dan Surya Utama atau Uya Kuya dari PAN.

Hari ini, MKD memulai sidang pengaduan pelanggaran kode etik terhadap kelima anggota DPR tersebut.

Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam saat membuka sidang mengatakan, pada 4, 9, dan 30 September lalu, pihaknya menerima pengaduan terhadap kelima anggota DPR tersebut. Adies Kadir diadukan karena pernyataannya mengenai tunjangan anggota DPR yang keliru dan menimbulkan reaksi luas dalam masyarakat. Kemudian, Nafa Urbach diadukan atas pernyataannya yang telah memberikan kesan hedon dan tamak, dengan menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan DPR merupakan sebuah kepantasan dan wajar bagi anggota DPR.

Adapun Uya Kuya dan Eko Patrio diadukan karena dianggap merendahkan DPR saat berjoget pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, 15 Agustus lalu. Sementara Ahmad Sahroni diadukan karena ucapannya atau pernyataannya di hadapan publik dengan menggunakan diksi yang tidak pantas.

Sidang, menurut Nazaruddin, akan mencari duduk perkara terkait dengan rangkaian peristiwa saat dimulai pada 15 Agustus 2025 hingga awal September 2025.

Hari ini, sidang mendengarkan keterangan dari saksi dan ahli. Saksi dan ahli dimaksud ialah Deputi Persidangan Setjen DPR Suprihartini, Koordinator Orkestra Letkol Suwarko, ahli media sosial Ismail Fahmi, ahli kriminologi Adrianus Eliasta, ahli hukum Satya Adianto, ahli sosiologi Trubus Rahadiansyah, ahli analisis perilaku Gustia Ayudewi, dan Wakil Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Siregar.

Secara terpisah, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai kemunculan kembali sejumlah anggota DPR nonaktif ke ruang publik tidak terlepas dari agenda politik. Menurut dia, langkah itu ditengarai sebagai upaya untuk membangun empati dan simpati masyarakat menjelang sidang MKD.

”Mereka melakukan itu bisa saja ingin membangun empati. Empati itu diperlukan agar mereka kembali dipercaya. Kepercayaan ini mereka perlukan agar saat MKD memutuskan mereka kembali menjadi anggota DPR, publik minimal tidak menolaknya,” ujarnya.

Namun, ia menilai MKD seharusnya tidak keluar dari keputusan partai politik masing-masing terhadap kelima anggota DPR tersebut. Pasalnya, keputusan setiap partai itu diambil karena mereka melihat ada pelanggaran etik yang dilakukan kelimanya. ”Seyogianya MKD hanya menguatkan keputusan partai masing-masing,” ujarnya.

Dengan kata lain, MKD seharusnya memberhentikan mereka sebagai anggota DPR. ”Kelima anggota itu seharusnya diputus gugur atau tidak lagi menjadi anggota DPR,” ucapnya.

Hal itu berbeda dengan kasus Rahayu Saraswati, yang pengunduran dirinya justru ditolak partainya, Gerindra. Dalam konteks itu, MKD tidak memiliki dasar untuk menggugurkan keanggotaan Saraswati. ”Belum ada penetapan kesalahan etik dari Rahayu Saraswati, termasuk keputusan partainya. Jadi, tidak ada alasan bagi MKD untuk menggugurkan keanggotaannya,” tutur Jamiluddin.

Ia mengingatkan, MKD seharusnya tidak menimbang aspek lain di luar substansi etik, dan mengambil keputusan di luar ekspektasi publik.

”Kalau MKD mengambil keputusan di luar harapan masyarakat, katakanlah lima anggota itu diaktifkan kembali, hal itu dapat berimplikasi terhadap kepercayaan masyarakat kepada DPR. Masyarakat akan merasa dipermainkan,” katanya. Tak sebatas itu, ia khawatir amarah masyarakat akan lebih besar jika mereka diaktifkan kembali.

Kembali tergerusnya kepercayaan publik kepada DPR sangat tidak dia harapkan. ”Sebab, DPR sebagai lembaga legislatif memang dibutuhkan di negara demokrasi,” katanya.