Kasus Keracunan MBG, Presiden: Ini Masalah Besar

JAKARTA, KOMPAS — Kasus keracunan massal dan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis terus dalam pantauan Presiden Prabowo Subianto. Tak dimungkirinya, munculnya kasus itu bagaikan masalah besar.

Untuk itu, ia berencana segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat lain guna menuntaskan permasalahan tersebut. 

Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo sesaat sesudah turun dari pesawat, di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Ia baru saja menjalani lawatan kenegaraan ke sejumlah negara, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda. Kendati demikian, terjadinya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi perhatiannya. 

”Saya baru dari luar negeri tujuh hari. Saya monitor ada perkembangan-perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat yang kita akan diskusikan. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal ya, tetapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” kata Presiden Prabowo. 

Hanya saja, Presiden Prabowo meminta agar masalah itu tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Ditegaskannya kembali, tujuan diselenggarakannya program MBG untuk membantu anak-anak yang sering kesulitan makan. Tidak seberuntung sebagian anak-anak lain yang hidupnya serba berkecukupan. 

”Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita-kita ini makan lumayan. Mereka, tuh, makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi untuk memberi makan segala. Pasti ada hambatan, rintangan. Ini kita atasi,” kata Presiden Prabowo.

Berdasarkan catatan dari BGN, sepanjang Januari hingga 25 September 2025, terjadi 70 kasus keamanan pangan dengan 5.914 korban. Kasus terbanyak terjadi pada Agustus dengan sembilan kasus dan 1.988 korban serta September dengan 44 kasus dan 2.210 korban. 

Sejumlah wilayah yang mencatatkan korban terbesar antara lain di Kota Bandar Lampung, Kota Lebong (Bengkulu), Kabupaten Bandung Barat (Jawa Barat), Kabupaten Banggai (Kepulauan Sulawesi Tengah), dan Kabupaten Kulon Progo (DI Yogyakarta).

Ihwal temuan itu, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menyebut, sebesar 80 persen insiden keamanan pangan menjadi akibat dari tidak dipatuhinya prosedur operasi standar (SOP). Entah itu oleh mitra ataupun tim BGN. Pihak-pihak yang dimaksud tim BGN meliputi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, dan akuntan. 

”Berarti pengawasan masih kurang. Kami mengaku salah atas insiden keamanan pangan yang terjadi,” kata Nanik kepada wartawan di kantor BGN, Jakarta.

Nanik pun meminta maaf atas sejumlah kasus keracunan yang muncul beberapa waktu terakhir. Ditegaskannya, sejak awal, program MBG diinisasi untuk memberi makanan bernutrisi bagi anak-anak. Itu menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi emas. ”Kami tidak main-main dengan kesehatan anak-anak Indonesia. Dan, sungguh saya menyesalkan akibat dari 45 dapur ini. Sekarang 9.400 dapur yang lain bisa jadi terancam,” ucap Nanik sembari terisak. 

Dari serangkaian kasus keracunan itu, pemicunya adalah bakteri, seperti e.coli yang ada pada nasi, tahu, air, dan ayam; salmonela pada ayam; staphylococcus aureus pada tempe dan bakso; serta Bacillus cereus pada mi.

Dalam salah satu kasus, misalnya, bahan baku berupa ayam dibeli pada Sabtu untuk dimasak Rabu, atau empat hari kemudian. Padahal, ayam yang dibeli mencapai 350 ekor. Ada juga SPPG yang memasak makanan sejak pukul 20.00, padahal untuk dikonsumsi keesokan harinya. 

”Untuk dikonsumsi pukul 07.00, seharusnya proses memasak mulai pukul 02.00. Mungkin juru masaknya mengantuk, tetapi hal ini tidak boleh terjadi lagi,” kata Nanik.

Sejauh ini, BGN mencatat, sebanyak 45 dari 9.400 SPPG yang ada tidak menjalankan prosedur yang ditetapkan. Lantas, sebanyak 40 SPPG sudah ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ini untuk memfasilitasi jalannya penyelidikan, investigasi, serta perbaikan sarana dan fasilitas hingga rampung. 

Untuk itu, Nanik menyatakan, BGN akan bertanggung jawab penuh atas semua kesalahan tersebut. Semua biaya pengobatan anak-anak dan orangtua yang ikut mengonsumsi makanan MBG dan terkena masalah bakal ditanggung BGN. Kasus-kasus pelanggaran prosedur nantinya juga tidak akan lagi ditoleransi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan bakal mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan lebih aman dan tepat sasaran guna mencegah terjadinya keracunan berulang. Secara khusus, ia akan meminta anggota DPR, yang juga kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa, yang dipimpinnya, untuk mengawal ketat pelaksanaan program itu.

Muhaimin turut meminta agar BGN menuntaskan semua masalah yang muncul akibat program MBG. Insiden-insiden yang terjadi mesti menjadi bahan evaluasi menyeluruh.

Meski begitu, jangan sampai insiden ini malah ditujukan untuk menghentikan program andalan pemerintah tersebut. Pasalnya, MBG juga berkontribusi pada perekonomian negara karena telah menciptakan sekitar 600.000 lapangan kerja. Mulai dari pekerja dapur SPPG, pemasok bahan baku, sampai petani. 

”Peristiwa tersebut harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh. Bukan alasan untuk menghentikan program,” kata Muhaimin.