Kerja Nyata Pramono Diuji dari Penanganan Banjir hingga Ketimpangan

Secara umum kinerja Pramono Anung dan Rano Karno dinilai baik oleh warga. Penilaian ini menjadi salah satu acuan untuk membenahi belum optimalnya tata kelola perencanaan, penganggaran, dan eksekusi problem laten, seperti kemacetan, banjir, dan ketimpangan ekonomi.

Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai baik oleh 71,3 persen responden survei Litbang Kompas. Sebaliknya, responden yang tidak puas dan sangat tidak puas mencapai 26,2 persen.

Survei dilakukan pada 10-14 Juni 2025 dengan 400 responden warga Jakarta yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dan nirpencuplikan 4,9 persen.

Terdapat 23 indikator persoalan kota yang menjadi basis penilaian kinerja, yaitu penyediaan fasilitas umum, transportasi publik, ekonomi, bencana alam, dan masalah sosial, seperti kriminalitas dan sampah. Sebanyak 15 indikator di antaranya mendapatkan penilaian baik dengan tingkat apresiasi di atas 55 persen.

Sementara indikator lainnya kurang dari 55 persen. Indikator ini antara lain problem laten, yakni penanggulangan banjir, ketimpangan ekonomi, dan kemacetan.

”Survei itu saya gunakan untuk referensi,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Senin (23/6/2025).

Hasil survei juga menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Pramono 64,5 persen dan citranya 81,3 persen. Adapun kepuasan terhadap Rano 57,5 persen dengan citra 82,3 persen.

Menurut Pramono, tingkat kepuasan dan citra itu sudah tergolong baik. Ia akan tetap fokus bekerja secara nyata alih-alih lebih banyak menampilkan kinerjanya dalam konten.

”Saya kerja saja. Saya lebih senang teknokrasi, saya bukan orang yang kemudian terlalu banyak tampil di media sosial. Saya lebih senang kerja riil,” kata politisi PDI-P ini.

Pramono tak menyoal 45,6 persen responden yang tak tahu kekurangan dan 52,6 persen responden yang tak tahu kelebihannya. Sebab, memang tidak semua warga melihat kegiatan sehari-harinya.

Misal, meninjau tiga tempat pada Selasa siang hingga sore, yaitu RSUD Kalideres, GOR Cenderawasih, dan Hutan Kota Srengseng di Jakarta Barat.

Mantan Sekretaris Kabinet ini memilih bekerja sebaik-baiknya agar janji kampanye dan problem Jakarta dapat terselesaikan. Salah satunya penilaian tentang banyak trotoar yang belum ramah pejalan kaki.

Pramono menyebut, yang paling utama trotoar ramah kepada kelompok rentan, seperti disabilitas. Trotoar-trotoar yang baru dalam proses pengerjaan di Blok M, Jakarta Selatan, wajib ramah disabilitas.

Selain itu, trotoar yang belum sempurna juga akan tersambung dengan baik ke depannya. Penataan ini berbarengan dengan membenahi kabel-kabel semrawut.

Hasil survei Litbang Kompas juga selaras dengan pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024. Pemandangan umum itu disampaikan saat rapat paripurna pada 16 Juni lalu.

Adapun kalangan legislatif di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, meminta pembenahan tata kelola perencanaan, penganggaran, dan eksekusi problem laten, seperti kemacetan, banjir, dan ketimpangan ekonomi, agar lebih baik ke depan.

Wakil Bendahara I Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zahrina Nurbaiti menyikapi secara kritis tidak tercapainya pendapatan daerah sesuai target. Realisasi pendapatan daerah 97,34 persen dari target Rp 74,94 triliun, penerimaan pajak daerah 98,82 dari target Rp 44,84 triliun, dan pendapatan transfer 90,93 persen dari target Rp 23,77 triliun.

Padahal, pajak daerah yang ditetapkan tidak terlalu tinggi dibandingkan potensi yang bisa didapat. Fraksi PKS mengingatkan pentingnya terobosan inovatif dengan menetapkan target lebih progresif yang disesuaikan dengan potensi riil Jakarta sebagai ibu kota dan pusat kegiatan ekonomi nasional.

”Langkah-langkah yang diambil pemprov dalam mengoptimalkan pendapatan daerah masih bersifat business as usual,” kata Zahrina.

Business as usual adalah kondisi operasi bisnis berjalan seperti biasa tanpa ada perubahan signifikan dalam proses, kebijakan, atau strategi.

Pemprov DKI Jakarta didorong mengambil kebijakan, seperti penerapan skema land value capture seiring peningkatan nilai properti akibat pembangunan infrastruktur dan meningkatnya aksesibilitas di berbagai kawasan. Land value capture berarti cara untuk menangkap sebagian keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari nilai tanah yang meningkat dan mengembalikannya untuk membiayai pembangunan atau proyek publik lainnya.

Kebijakan lainnya adalah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem basis data pajak dan terintegrasi untuk semua jenis pendapatan. Sistem ini membuat setoran pajak dari masyarakat langsung tercatat dan masuk dalam kas daerah pada saat transaksi.

Zahrina juga menyampaikan bahwa realisasi belanja modal hanya 84,72 persen karena pengelolaan belanja yang lemah dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengeluaran. Masih terdapat pengeluaran tidak sesuai kontrak yang menunjukkan kelemahan mendasar dalam proses pengadaan, manajemen kontrak, dan verifikasi hasil pekerjaan sebelum pembayaran dilakukan.

Dalam penanganan banjir, contohnya, masih banyak pembangunan saluran air di kawasan permukiman padat yang belum tersentuh oleh APBD 2024.

Hal ini disebabkan kebijakan teknis yang memprioritaskan pembangunan saluran dengan dimensi di atas 40 cm. Sementara saluran mikro di bawah 40 cm jumlahnya sangat banyak dan vital di lingkungan perkampungan.

Penyerapan anggaran yang rendah juga disebabkan progres pembangunan yang lambat, seperti pembangunan rumah pompa Tipala di area Kali Cipinang yang belum selesai meskipun sudah di akhir tahun anggaran. Demikian pula banyak penetapan lokasi untuk proyek penanganan banjir yang mati pada saat belanja modal akan dilaksanakan.

PDI-P sebagai pengusung Pramono-Rano memberikan catatan kritis untuk prioritas ke depan. Catatan tersebut mulai dari pajak hingga ketimpangan.

Anggota Fraksi PDI-P, Hardiyanto Kenneth, menyebut sejumlah pendapatan pajak jauh dari target. Pajak parkir hanya Rp 65,53 juta dari target Rp 8,71 miliar, pajak hotel Rp 372,06 juta dari target Rp 29, 87 miliar, dan pajak hasil pemanfaatan pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan terealisasi Rp 51,40 miliar dari target Rp 205,64 miliar

Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar pembebasan atau keringanan pajak dan retribusi daerah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, khususnya dalam obyek Pajak Bumi dan Bangunan maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan tidak menjadikan Badan Layanan Umum Daerah sebagai salah satu lembaga/instansi prioritas pendulang pendapatan daerah.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jakarta masih di bawah 5 persen, angka kemiskinan cukup tinggi sebesar 4,44 persen, prevalensi tengkes (stunting) 14,8 persen, dan untuk tingkat kemacetan INRIX menetapkan Jakarta sebagai kota termacet ketujuh di dunia dalam Global Traffic Scorecard 2024 yang dirilis Januari 2025.

Angka-angka itu menunjukkan anggaran prioritas pembangunan masih harus dioptimalkan sekalipun realisasinya tinggi. Realisasi program prioritas akselerasi pertumbuhan ekonomi Rp 1,57 triliun dari anggaran Rp 1,60 triliun, penanganan kemacetan terealisasi Rp 1,45 triliun dari anggaran Rp 1,6 triliun, penanggulangan kemiskinan Rp 7,66 triliun dari alokasi Rp 7,86 triliun, dan percepatan penurunan tengkes Rp 1,45 triliun dari anggaran Rp 1,6 triliun.

Oleh sebab itu, Fraksi PDI-P mendorong seluruh pemangku kepentingan agar sama-sama memperjuangkan pencapaian prioritas belanja daerah kepada sektor-sektor yang selama ini menjadi problem pokok Jakarta.

”Disparitas pembangunan antardaerah, khususnya Kepulauan Seribu. Kesenjangan sosial ekonomi (rasio gini), angka pengangguran terbuka, serta kebijakan yang progresif untuk menekan laju inflasi dengan memberikan alokasi anggaran yang cukup dalam APBD serta monitoring atas pencapaian target dan evaluasinya secara reguler,” ucap Kenneth.

Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti hal yang sama. Program prioritas penanggulangan banjir terealisasi Rp 2,99 triliun dari pagu anggaran. Namun, program ini dinilai belum cukup responsif terhadap persoalan banjir yang terus berulang setiap tahun.

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Ryan Kurnia Ar Rahman mengatakan perlu evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan ketepatan penggunaan anggaran agar setiap rupiah benar-benar memberikan dampak nyata dalam menurunkan frekuensi banjir yang dirasakan warga.

Serupa dengan realisasi anggaran untuk program penanganan kemacetan. Meskipun serapan anggarannya cukup tinggi, realisasi tersebut belum berbanding lurus dengan perbaikan nyata di lapangan, khususnya di wilayah strategis yang masih mengalami kemacetan parah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam aspek perencanaan, koordinasi lintas sektor, serta eksekusi kebijakan di lapangan. Fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah daerah memperkuat integrasi antarinstansi dan memastikan bahwa kebijakan pengurangan kemacetan disusun berdasarkan kajian teknis yang matang, serta dieksekusi dengan pendekatan yang tepat sasaran dan berkelanjutan sehingga benar-benar membantu kelancaran mobilitas warga.

Sementara itu, untuk realisasi program penanggulangan kemiskinan sudah menunjukkan keseriusan pemerintah. Akan tetapi, keberhasilan program tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran semata.

”Harus disertai evaluasi terhadap setiap program, khususnya dalam penurunan angka kemiskinan secara nyata dan berkelanjutan serta memastikan setiap program benar-benar menyentuh akar persoalan kemiskinan dan memberikan perubahan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat yang terdampak,” kata Ryan.