Mampukah Koperasi Merah Putih Bangkitkan Ekonomi Desa?

Apa problem utama pembentukan Koperasi Merah Putih?

Problem utama dalam pembentukan Koperasi Merah Putih adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM). Banyak pengurus koperasi terpilih bukan karena latar belakang koperasi atau pengalaman bisnis, melainkan karena ketersediaan waktu dan kemauan belajar. Sebagian besar dari mereka bahkan belum memahami prinsip dasar koperasi atau belum pernah menyusun rencana bisnis.

Kondisi ini menyebabkan koperasi hanya terbentuk di atas kertas tanpa kemampuan nyata untuk menjalankan kegiatan usaha. Di beberapa desa, pengurus kesulitan menyusun laporan keuangan sederhana atau membedakan antara modal dan keuntungan. Padahal, koperasi dituntut beroperasi secara digital dan akuntabel.

Masalah makin pelik karena pengurus koperasi tidak langsung digaji. Honor hanya akan diberikan jika koperasi sudah untung. Ini menyulitkan proses rekrutmen karena orang-orang dengan kompetensi tinggi umumnya mencari kepastian upah. Akibatnya, posisi pengurus banyak diisi oleh warga biasa yang belum tentu siap secara teknis.

Meski semangat masyarakat tinggi, kelemahan di sisi SDM ini sangat krusial. Tanpa pengetahuan dan keterampilan dasar dalam manajemen koperasi, pengurus sulit membawa koperasi ke arah yang benar. Inilah mengapa persoalan SDM disebut sebagai akar dari semua tantangan Koperasi Merah Putih.

Mengapa minimnya pendampingan teknis menjadi persoalan serius dalam program ini?

Pendampingan teknis dibutuhkan agar koperasi yang terbentuk tidak hanya berstatus legal, tetapi juga operasional. Sayangnya, banyak koperasi yang sudah berbadan hukum belum juga bergerak karena tidak mendapat arahan teknis apa pun. Mereka belum memahami skema pembiayaan, belum tahu jenis usaha yang cocok, bahkan belum mengerti cara mencatat transaksi.

Kondisi ini terlihat di banyak daerah, seperti di Papua, Sulawesi Tenggara, hingga Jawa Tengah. Para ketua koperasi umumnya menyatakan bahwa mereka masih ”meraba-raba” bagaimana memulai. Mereka menunggu kejelasan dari pemerintah, tetapi yang datang baru berupa seremonial pendirian dan akta notaris.

Ketiadaan pendampingan membuat pengurus bingung, tidak percaya diri, bahkan ada yang berhenti aktif karena frustrasi. Mereka ingin koperasi menjadi solusi ekonomi desa, tetapi merasa ditinggal sendiri. Di sisi lain, masyarakat mulai ragu apakah koperasi ini sungguh-sungguh bisa membantu atau hanya formalitas belaka.

Jika masalah ini tidak segera diatasi, ribuan koperasi bisa menjadi lembaga pasif yang tidak memberikan dampak ekonomi apa pun. Lebih buruk lagi, mereka bisa salah langkah dan menyalahgunakan dana karena tidak paham aturan. Itulah mengapa pendampingan teknis menjadi hal mendesak dan tak bisa ditunda.

Apakah program ini menjawab persoalan ekonomi kerakyatan, seperti distribusi pangan dan akses modal?

Secara konsep, program Koperasi Merah Putih menjanjikan jawaban terhadap berbagai persoalan ekonomi kerakyatan. Dengan koperasi di setiap desa, distribusi pangan bisa dipotong dari rantai tengkulak. Koperasi juga dapat menyediakan bahan makanan pokok dan pupuk dengan harga lebih terjangkau langsung dari BUMN mitra.

Selain itu, koperasi juga dirancang untuk menjadi penyalur bantuan sosial, agen keuangan digital, dan bahkan memiliki unit usaha simpan pinjam. Dalam skenario ideal, koperasi mampu menjadi pusat ekonomi warga, memberikan lapangan kerja, dan memperkuat daya beli masyarakat lokal.

Namun, sejauh ini janji tersebut belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Banyak koperasi belum beroperasi karena belum punya modal, belum ada pelatihan, dan belum ada arahan teknis usaha. Mereka hanya memiliki badan hukum, tanpa aktivitas nyata yang menjawab kebutuhan warga.

Dengan demikian, meskipun program ini punya potensi besar, realisasi di lapangan masih jauh dari harapan. Program ini baru bisa disebut menjawab ekonomi kerakyatan jika pemerintah benar-benar hadir dengan pendampingan teknis, bantuan modal, dan pengawasan melekat secara berkelanjutan.

Bagaimana potensi konflik antara koperasi dan lembaga desa lain, seperti BUMDes?

Potensi konflik muncul karena koperasi dan badan usaha milik desa (BUMDes) sering beroperasi di sektor yang sama, seperti penjualan sembako, pupuk, atau layanan keuangan. Jika tidak ada pembagian usaha yang jelas, kedua lembaga bisa saling bersaing secara tidak sehat, padahal sama-sama memakai dana publik.

Contohnya terjadi di Kampung Doyo Lama, Papua, di mana pengurus koperasi dan BUMDes mulai khawatir terjadi tumpang tindih. Jika tidak diantisipasi, gesekan ini bisa memecah dukungan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap kedua lembaga. Persaingan dalam pasar kecil desa sangat mungkin terjadi jika produk dan target konsumen tidak dibedakan.

Pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi pertemuan rutin antara pengurus koperasi dan BUMDes agar bisa menyusun peta usaha bersama. Sinergi bisa dilakukan dengan membagi sektor, seperti koperasi menangani sembako, sementara BUMDes mengelola sampah atau transportasi.

Koperasi dan BUMDes idealnya saling melengkapi, bukan bersaing. Kuncinya adalah koordinasi, transparansi, dan kesepakatan bersama sejak awal. Jika tidak, konflik lembaga bisa mematikan salah satunya, atau bahkan keduanya gagal karena saling berebut ruang yang sama.

Apa risiko terbesar jika pembentukan koperasi dipaksakan tanpa kesiapan di lapangan?

Risiko terbesar adalah koperasi gagal beroperasi atau mengalami stagnasi. Ini bisa terjadi karena koperasi terbentuk hanya demi memenuhi target administrasi tanpa melihat kesiapan SDM dan model bisnisnya. Akibatnya, koperasi hanya jadi formalitas, tanpa kegiatan nyata yang menggerakkan ekonomi desa.

Lebih parah lagi, koperasi yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi tempat penyalahgunaan dana. Dalam banyak kasus di masa lalu, koperasi yang gagal justru meninggalkan beban utang atau menimbulkan konflik antarwarga. Hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap koperasi secara umum.

Ada juga risiko hilangnya peluang. Dengan dana hingga Rp 3 miliar per koperasi, kesalahan kecil bisa menjadi kerugian besar. Jika koperasi tidak bankable, tidak transparan, atau salah kelola, mereka akan kesulitan mendapatkan mitra dan investor jangka panjang. Akibatnya, koperasi gagal menjadi motor ekonomi seperti yang diharapkan.

Lebih jauh, jika kegagalan terjadi secara masif, masyarakat bisa sinis terhadap koperasi dan trauma terhadap program pemerintah. Untuk itu, pendekatan yang hati-hati dan berbasis kesiapan menjadi sangat penting. Koperasi perlu tumbuh dari kebutuhan warga, bukan sekadar proyek yang dikejar tenggat.

Apakah strategi pelatihan dan pembiayaan koperasi sudah menjangkau semua desa?

Pemerintah telah menyiapkan strategi pelatihan melalui kerja sama dengan balai latihan kerja (BLK) dan pemberdayaan BLK komunitas. Namun, realisasi di lapangan masih belum merata. Banyak koperasi yang belum mendapat pelatihan sama sekali, terutama di daerah pelosok atau terpencil.

Situasi ini membuat para pengurus merasa jalan sendiri. Mereka terpaksa mencari referensi dari internet atau meminta bantuan warga lain yang lebih paham. Di Desa Alaaha, misalnya, pengurus koperasi mengurus segalanya sendiri karena akses informasi sangat terbatas dan belum ada pelatih yang datang.

Hal serupa terjadi dalam hal pembiayaan. Meskipun ada janji pinjaman dari bank milik negara dengan jaminan dana desa, prosedurnya belum dipahami banyak koperasi. Bahkan, petunjuk teknis pengajuan kredit belum sepenuhnya tersosialisasi di daerah. Akibatnya, koperasi belum bisa mulai usaha karena modal belum tersedia.

Padahal, ketersediaan dana dan pelatihan adalah dua pilar yang menentukan kelangsungan koperasi. Jika strategi pelatihan dan pembiayaan hanya berhenti di atas kertas, koperasi tidak akan berkembang. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua desa, tanpa kecuali, mendapatkan akses yang sama terhadap kedua hal tersebut.

Apa yang harus dilakukan agar program ini tidak mengulangi kegagalan masa lalu?

Agar tidak jatuh ke lubang yang sama, pemerintah perlu menjadikan pendampingan teknis dan pengawasan sebagai prioritas utama. Koperasi tidak bisa dibiarkan tumbuh sendiri tanpa peta jalan dan pelatih lapangan. Mereka perlu model bisnis yang jelas, pelatihan manajemen, dan supervisi rutin dari dinas koperasi.

Kunci keberhasilan juga terletak pada tata kelola yang profesional. Pemerintah harus mendorong sertifikasi pengurus koperasi agar mereka memahami prinsip koperasi, manajemen keuangan, serta akuntabilitas. Pengurus yang tersertifikasi akan lebih mampu menyusun laporan keuangan yang transparan dan menarik mitra usaha.

Pengawasan eksternal dari Kejaksaan, BPK, dan KPK juga perlu dikawal agar dana publik tidak disalahgunakan. Pengurus tidak boleh dikuasai oleh keluarga kepala desa atau perangkat desa saja. Koperasi harus menjadi lembaga warga, bukan alat elite lokal untuk mencari untung pribadi.

Yang tak kalah penting adalah budaya gotong royong dan keterlibatan anggota. Keberhasilan koperasi ditentukan oleh partisipasi aktif warga, bukan hanya oleh sekelompok pengurus. Jika koperasi mampu membangun kepercayaan warga, menjalankan usaha secara terbuka, dan belajar dari pengalaman, ia bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa dalam jangka panjang.