Mengapa Presiden Kembali Reshuffle Kabinet dan Mengganti Kapolri?

Siapa saja yang dilantik Presiden Prabowo di reshuffle kabinet yang ketujuh ini?

Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih, Kamis (1/10/2026). Sebanyak 10 menteri dan pejabat setingkat menteri serta sejumlah pejabat tinggi negara, pimpinan lembaga, dan pimpinan Polri dilantik dalam perombakan gelombang ketujuh ini di Istana Negara, Jakarta. Dalam pelantikan tersebut, Presiden Prabowo melantik total 18 pejabat.

Di antaranya Sugiono digeser dari Menteri Luar Negeri (Menlu) menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Adapun posisi Menlu diisi Arrmanatha Christiawan Nasir yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Luar Negeri. Kemudian, Dudung Abdurachman beralih tugas dari Kepala Staf Kepresidenan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Posisi yang ditinggalkan Dudung diisi oleh Listyo Sigit Prabowo.

Sementara Bahlil Lahadalia kembali dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dengan status merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji dilantik sebagai Menteri Perindustrian.

Prabowo juga melantik lima wakil menteri, yakni Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, serta Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian, Nurkholishoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman juga dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Selain itu, Komisaris Jenderal Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) yang baru, didampingi Komisaris Jenderal Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).

Mengapa Presiden me-reshuffle kabinet dan mengganti Kapolri?

Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet demi mempercepat akselerasi program pemerintah. Salah satunya untuk mempercepat pencapaian program prioritas terkait hilirisasi dan transisi energi. Oleh karena itu, menurut Bahlil Lahadalia, Presiden membentuk Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Dalam reshuffle kali ini, Bahlil dipercaya merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM dan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.

Adapun menyangkut penggantian Kapolri dari Listyo Sigit Prabowo ke Suyudi Ario Seto, Ketua DPR Puan Maharani hanya mengungkapkan bahwa pergantian itu karena memang sudah waktunya.

Ia memastikan pencopotan Listyo dilakukan dengan terhormat dan tanpa ada masalah. ”Dengan terhormat karena memang sudah waktunya,” kata Puan.

Siapa Suyudi Ario Seto yang dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Kapolri?

Suyudi Ario Seto, yang lahir pada 14 Juli 1973 di Jakarta, merupakan lulusan Akpol 1994 dengan rekam jejak panjang di kepolisian. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, Suyudi mengemban tugas sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional  (BNN) sejak 25 Agustus 2025. Ia juga pernah dipercaya sebagai Kapolda Banten pada 2024 dan diangkat menjadi Wakapolda Metro Jaya pada 2023.

Ketika menjabat sebagai Kepala BNN, beberapa operasi besar narkoba dilakukan oleh BNN. Salah satunya, operasi gabungan BNN bersama Bea dan Cukai, TNI Angkatan Laut, Bareskrim Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polda Kepulauan Riau pada Agustus 2026. Tim berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis ketamin seberat kurang lebih 1,3 ton di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, menggunakan kapal Fude/King Sun yang bergerak dari wilayah Teluk Thailand menuju perairan Indonesia.

Menurut Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, saat ini, Akpol Angkatan 1994 tengah bersinar karena setidaknya terdapat 14 orang dari Akpol Angkatan 1994 yang menduduki jabatan strategis, termasuk Suyudi. ”Ini sesuatu yang menarik, posisi pejabat utama Polri dari tingkat mabes sampai kapolda ini diisi oleh Angkatan 1994. Menurut saya, ini akan menjadi satu kekuatan yang sangat baik buat institusi Polri, soliditasnya akan kuat,” terang Sugeng.

Mengapa proses penggantian Kapolri dari Listyo ke Suyudi berlangsung kilat dan mendadak?

Proses penggantian Kapolri dari Listyo Sigit Prabowo ke Suyudi Ario Seto di DPR baru diketahui pada Kamis (1/10/2026) pagi saat Komisi III DPR tiba-tiba menggelar rapat dengan agenda uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. Agenda tersebut pun berlangsung cepat. Setelah paparan visi, misi, dan program oleh Suyudi, Komisi III DPR langsung memberikan persetujuan. Selanjutnya langsung digelar Rapat Paripurna DPR. Dalam rapat, DPR kembali dengan cepat memberikan persetujuan. Siang harinya, Suyudi sudah langsung dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Kapolri baru.

Informasi yang diperoleh Kompas dari sejumlah anggota Komisi III DPR menyebutkan, pembahasan calon Kapolri sudah melalui proses yang panjang. Pembahasan cenderung senyap agar tidak ada hiruk-pikuk dan manuver politis serta lebih menjaga soliditas di internal Polri.

Apa yang dijanjikan Suyudi setelah dilantik sebagai Kapolri?

Saat uji kelayakan dan kepatutan sebagai Kapolri di hadapan Komisi III DPR, Komjen Suyudi Ario Seto membeberkan visi, misi, dan programnya. Visi dan misinya diberi tajuk ”Polisi Bersama Masyarakat”. Doktrin itu bakal menjadi doktrin kepemimpinannya sekaligus arah transformasi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

Suyudi pun memaparkan enam prinsip operasional Polri jika kelak telah dilantik sebagai Kapolri, yakni Hadir, Dekat, Cepat, Adil, Terbuka, dan Adaptif. Tak hanya itu, ia juga memaparkan enam program prioritas yang akan dijalankan nantinya, mulai dari pembenahan organisasi, pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan rekrutmen, pelayanan, penegakan hukum, pengawasan, hingga akuntabilitas anggaran.

Di luar itu, Suyudi juga menyinggung terkait penanganan aksi unjuk rasa yang harus tetap berada dalam koridor penghormatan hak asasi manusia dan pilar demokrasi. ”Peserta damai dilindungi, pelaku kekerasan ditindak berdasarkan perilaku dan bukti, penggunaan kekuatan harus sah, diperlukan, proporsional, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Suyudi. 

Apakah akan ada lagi reshuffle kabinet?

Sinyal akan ada pelantikan pejabat lagi setelah reshuffle kabinet jilid VII terlihat dari pernyataan Pratikno. Dalam reshuffle kabinet kali ini, Pratikno dicopot dari jabatan Menko PMK. Meski demikian, Pratikno menyatakan bahwa dirinya masih terus bekerja dan meminta publik menunggu perkembangan terkait kemungkinan penugasan atau posisi baru.

Saat disinggung mengenai kabar dirinya akan dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), ia tidak membantah secara tegas dan menyerahkannya pada pengumuman berikutnya.

”Ya, nanti kita tunggulah sampai besok (hari ini-Red), ya,” ujarnya.