Survei Litbang Kompas: Apa Program Kerja Prabowo-Gibran yang Diyakini Paling Rendah oleh Publik?

Apresiasi tinggi terhadap kinerja yang diberikan publik dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yang terekam dari survei Litbang Kompas Januari 2025 diikuti dengan keyakinan bahwa program-program yang digaungkan pemerintahan baru ini akan terealisasi.

Survei Litbang Kompas membedah ada 36 program yang menjadi ”pekerjaan rumah” pemerintahan lima tahun ke depan. Sebanyak 36 program tersebut mencakup bidang politik dan keamanan, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Secara umum, keyakinan publik tinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat merealisasikan program-program kerjanya, dengan tingkat keyakinan rata-rata 82,8 persen.

Keyakinan tertinggi mencapai 93,3 persen tercatat pada kemampuan pemerintah merealisasikan program penguatan pertahanan dan keamanan negara. Sementara keyakinan terendah berada di angka 60,4 persen.

Terpotret lima program kerja di deretan bawah yang mendapat penilaian keyakinan terendah di bawah 75 persen. Di posisi paling bawah adalah program pemerintah dalam menyediakan 3 juta rumah setiap tahun untuk masyarakat miskin dan prajurit TNI.

Derajat keyakinan publik berada di angka 60,4 persen terhadap realisasi program perumahan ini untuk bisa terealisasi sesuai dengan rencana. Sementara 35 persen responden lainnya dari 1.000 responden yang di survei di 38 provinsi mengaku tidak yakin. Program ini juga satu-satunya yang mendapat keyakinan publik di bawah 70 persen.

Keraguan publik pada salah satu program unggulan Prabowo-Gibran untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan ini cukup beralasan mengingat program besar ini masih menghadapi tantangan, baik dalam hal pasokan, pembiayaan, maupun pemetaan target masyarakat sasaran.

Kekhawatiran juga muncul karena mengingat program satu juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Jokowi ternyata gagal mencapai target.

Tujuan program ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan papan bagi rumah tangga. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik mencatatkan, terdapat 9,9 juta rumah tangga yang kekurangan kepemilikan rumah.

Sementara itu, ada 26,9 juta rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni. Namun, pertanyaan saat ini, realistiskah program penyediaan rumah tersebut diwujudkan dengan situasi anggaran dan kondisi ekonomi yang belum begitu tangguh.

Di urutan keyakinan terendah kedua adalah program pemerintah dalam memberantas praktik ilegal (peredaran narkoba, suap, dan sebagainya) di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang diyakini 72,8 persen responden dapat terlaksana.

Hampir seperempat responden tidak meyakini praktik-praktik ilegal di lapas dapat diberantas. Praktik peredaran narkoba yang dikendalikan dari lapas bahkan melibatkan petugas beberapa kali terbongkar.

Catatan Kompas (29/10/2024), misalnya, aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menggagalkan peredaran narkoba seberat 30,2 kilogram dan ribuan butir mephedrone. Berdasarkan penyelidikan, peredaran narkoba ini melibatkan jaringan internasional yang dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan atau lapas.

Tak hanya di Makassar, kasus serupa terjadi di beberapa kota di Tanah Air. Hukuman yang dijalani selama di lapas tidak membuat pengedar narkoba itu jera.

Salah satunya adalah terbongkarnya pabrik tempat produksi dan gudang penyimpanan pil ekstasi dan pil koplo di Surabaya. Petugas menyita 6,78 juta pil Carnophen dan menahan dua lelaki residivis kasus narkotika (Kompas.id, 20/5/2024). Belum lagi kasus suap-menyuap di balik ”kokohnya” tembok penjara yang bisa saja terjadi.

Program kerja dengan keyakinan publik terendah ketiga adalah memberantas judi online. Selisih tipis dengan yang kedua, sebanyak 72,9 persen responden masih memberikan harapan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memberantas ”penyakit” yang sedang menggerogoti moral bangsa ini.

Sementara sekitar 24 persen responden yang menyatakan tidak yakin cukup beralasan mengingat sedemikian parahnya judi online ini telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat.

Mirisnya, kasus judi online juga melibatkan oknum-oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ruang digital Indonesia.

Pemberantasan judi online ini berkaitan dengan program kerja dengan keyakinan terendah keempat, yaitu mencegah kebocoran penerimaan negara yang diyakini 74,4 persen responden dapat terealisasi.

Keraguan seperlima responden yang tidak yakin semakin diyakinkan dengan maraknya judi online yang diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi negara dapat mencapai Rp 900 triliun pada tahun 2024.

Potensi kebocoran penerimaan negara lainnya bisa terjadi di berbagai sektor, seperti perpajakan, perkebunan sawit, dan barang impor. Korupsi dan kolusi di kalangan pejabat pajak bisa menyebabkan penerimaan pajak yang tidak sesuai.

Publik tentu masih ingat kasus Gayus Tambunan, pegawai pajak yang fenomenal. Terbaru, bekas pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo, yang divonis 14 tahun penjara terkait gratifikasi dan TPPU (tindak pidana pencucian uang).

Isu tentang kebocoran pajak di industri perkebunan sawit sebenarnya bukan barang baru. Audit terhadap sekitar 300 perusahaan sawit itu menunjukkan ada potensi kebocoran setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besar serta tunggakan denda yang belum dibayarkan oleh perusahaan sawit ilegal yang selama ini beroperasi di kawasan hutan.

Negara berpotensi meraih setoran penerimaan sekitar Rp 189 triliun sampai Rp 200 triliun dari hasil penegakan hukum terhadap pengusaha sawit nakal itu (Kompas.id, 27/10/2024).

Selanjutnya, program pemerintah yang derajat keyakinan publiknya terendah kelima ialah menguatkan fungsi koperasi. Sebagai soko guru perekomian bangsa, tak dapat dimungkiri di era digitalisasi, koperasi menghadapi tantangan yang memengaruhi eksistensi dan daya saingnya.

Keyakinan tinggi ataupun rendah terealisasinya program-program pemerintah yang baru ini tentu akan menjadi tantangan dan ”pekerjaan rumah” bagi kementerian terkait dalam Kabinet Merah Putih.

Kelima program di posisi terendah dalam tingkat keyakinan publik ini mencakup semua bidang, yaitu ekonomi, hukum, kesejahteraan sosial, serta politik keamanan.

Citra sangat positif keempat menteri koordinator (menko) yang langsung membawahi menteri terkait dari kelima program tersebut tentu akan menjadi modal sosial yang kuat, tetapi sekaligus tantangan untuk membuktikan keraguan publik menuntaskan program-program tersebut.

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, yang memimpin kementerian perumahan dan kawasan permukiman yang bertanggung jawab dalam program tigajuta rumah, mendapat penilaian citra yang baik dari publik hingga 95,3 persen.

Menko lainnya, yaitu Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mendapat penilaian citra positif di atas 80 persen.

Hasil survei Litbang Kompas bisa menjadi pijakan untuk membuktikan bahwa program-program pemerintah sebagai penjabaran dari Asta Cita yang bertujuan untuk mencapai peningkatan kualitas sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pertahanan pada pemerintahan Prabowo-Gibran akan bisa dilaksanakan dalam kurun waktu 2024-2029. (LITBANG KOMPAS)