Dialog Konflik Intan Jaya Masih Terhambat,  Bantuan untuk Warga Sipil Tersendat

JAYAPURA, KOMPAS - Ribuan warga sipil yang terdampak kontak senjata di sejumlah kampung di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, dilaporkan masih mengungsi. Ironisnya, penyaluran bantuan pangan untuk mereka juga masih terhambat.

Dihubungi pada Minggu (18/5/2025), Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya Asir Mirip mengatakan, masih terkendala untuk menyalurkan bahan makanan serta bantuan lain kepada warga terdampak. Jika berdasarkan, laporan tim mediasi pemda yang telah mendatangi lokasi pada Kamis (15/5/2025), ada ribuan warga yang mengungsi.

“Kami masih menunggu carteran pesawat untuk angkut bahan makanan dari Nabire atau Mimika. Namun, selain itu kami juga terkendala untuk menyalurkan bahan makanan karena akses jalan dipalang,” kata Asir.

Warga di tiga kampung, yakni Hitadipa dan Janamba di Distrik Hitadipa serta Ndugusiga di Distrik Sugapa menjadi yang paling terdampak kontak tembak antara TNI dan kelompok bersenjata, 13-14 Mei 2025. Diperkirakan, lebih dari 3.000 warga itu mengungsi ke kampung tetangga.

Asir menuturkan, akses menuju kampung-kampung tidak bisa dilalui kendaraan karena dipalang kelompok bersenjata. Di sisi lain, ada sebagian warga, kata Asir, yang mau menerima bantuan dari pemerintah jika ada kepastian keamanan di kampung mereka.

“Yang jelas, warga sangat membutuhkan bantuan makanan. Hari Kamis lalu, kami sempat berupaya menyalurkan tapi pihak bersenjata ini memalang jalan dengan menebang pohon besar sehingga kendaraan tidak bisa lewat. Mereka beralasan, telah bersepakat dengan masyarakat agar TNI harus terlebih dulu mengosongkan kampung-kampung,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Asir, Pemkab Intan Jaya berkomitmen memastikan bantuan kepada warga sipil yang mengungsi terpenuhi. Di sisi lain, upaya komunikasi dengan berbagai pihak terus dilakukan.

Hingga saat ini, informasi perkembangan situasi kontak tembak di Intan Jaya ini masih cukup terbatas. Ada perbedaan jumlah korban tewas, baik dari pihak TNI maupun kelompok bersenjata.

Jika berdasarkan laporan TNI, ada 18 tewas dari kelompok bersenjata pimpinan Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker. Hingga Minggu sore, belum ada keterangan lebih lanjut dari TNI terkait penanganan korban-korban kontak tembak ini.

Adapun Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat membantah 18 anggotanya terbunuh. Dalam laporan tersebut, disebutkan hanya tiga tewas, yakni Gus Kogoya, Notopinus Lawiya, dan Kanis Kogoya. Mereka mengklaim, sisa korban tewas lainnya merupakan warga sipil.

Sementara itu, jika berdasarkan laporan tim mediasi dari Pemkab Intan Jaya, terungkap ada warga sipil yang ditemukan tewas, yakni Ruben Wandagau. Sementara itu, ada tiga warga sipil lainnya, yang dilaporkan dan diyakini tewas tertembak, tapi jasadnya tidak ditemukan.

Melihat situasi ini, juru bicara Jaringan Damai Papua Yan Christian Warinussy berharap, berbagai pihak terbuka untuk dalam penanganan konflik di Papua. Dari kejadian di Intan Jaya, Yan menyinggung kerentanan yang dialami warga sipil.

Kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan dan anak turut terkena tembakan tembakan. Selain itu, adanya warga sipil yang harus mengungsi menunjukkan situasi ini semakin memburuk.

Pada akhirnya yang menjadi korban adalah warga sipil. Wilayah tempat berkonflik itu ada wilayah masyarakat sipil. Ada kampung, kebun, hutan, itu semua tempat warga sipil untuk mencari makan.

Dia khawatir, warga sipil akan terus menjadi korban. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). “Pada akhirnya yang menjadi korban adalah warga sipil. Tempat berkonflik itu ada di wilayah masyarakat sipil. Ada kampung, kebun, hutan, itu semua tempat warga sipil untuk mencari makan,” ucap Yan.

Yan berharap, adanya upaya untuk pengungkapan fakta secara jelas dengan pelibatan lembaga negara yang dikendaki. Dalam jangka panjang, dia berharap upaya dialog secara holistik yang melibatkan semua pihak dilaksanakan untuk mewudkan damai di Papua.

Dihubungi terpisah, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey menuturkan, saat ini, pihaknya masih memantau kejadian di Intan Jaya. Apalagi, hingga saat ini masih ada perbedaan data jumlah korban dari berbagai pihak.

Selain upaya pengungkapan fakta kejadian Intan Jaya, lanjut Frits, Komnas HAM Papua terus mendorong upaya perdamaian secara menyeluruh di Papua. Situasi konflik yang tak kunjung meredah, seharusnya menjadi pengingat bahwa isu perdamaian di Papua harus menjadi fokus dari pemerintah.

“Komnas HAM mendorong dialog kemanusian yang dilakukan pemerintah harus melibatkan pihak merepresentasikan semua pihak. Prresiden harus menginisiasi ini. Esensinya dialog kemanusiaan, orang Papua harus didengarkan apa mereka mau, serta aparat juga yang menjadi korban harus didengarkan. Semua harus duduk bersama,” ujar Frits.