Apa Respons Pemerintah dan Swasta Soal Tarif Trump?

Apa yang dapat Anda pelajari dari artikel ini?

1. Apa respons resmi pertama pemerintah?

2. Apa kata juru bicara Istana Kepresidenan?

3. Apa saran Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden ke-10 dan ke-12?

4. Bagaimana dengan Kadin Indonesia?

5. Apa tanggapan industri mebel?

6. Adakah rekomendasi dari industri tekstil dan keramik?

1. Apa respons resmi pertama pemerintah?

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Kamis (3/4/2025) malam, mengatakan, pengenaan tarif resiprokal itu akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing produk-produk ekspor RI di pasar AS. Selama ini produk ekspor utama RI di pasar AS, antara lain, adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut.

”Kami akan segera menghitung dampak pengenaan tarif resiprokal AS terhadap komoditas-komoditas itu. Kami juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta.

Susiwijono menjelaskan, sejak awal 2025, Pemerintah RI telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif baru AS. Pemerintah RI juga telah bernegosiasi dengan Pemerintah AS.

Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk menghadapi tarif resiprokal AS. Pemerintah juga akan terus berkomunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan.

”Kami akan segera mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk bernegosiasi langsung dengan Pemerintah AS. Indonesia juga telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif resiprokal AS.” katanya.

Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah RI telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab berbagai permasalahan yang diangkat AS. Permasalahan-permasalahan itu tertuang dalam laporan tahunan Estimasi Perdagangan Nasional (NTE) 2025 yang diterbitkan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

2. Apa kata juru bicara Istana Kepresidenan?

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, melalui pesan singkat, yang dikirimkan, Jumat siang. Sejumlah langkah sudah disiapkan pemerintah guna menghadapi tantangan tarif resiprokal itu.

”Pemerintah sedang menghitung dengan cermat dampak dari penerapan tarif resiprokal yang dilakukan oleh Pemerintah AS (Amerika Serikat),” tulis Hasan lewat pesan singkatnya.

Tak hanya mengkaji, lanjut Hasan, pemerintah juga melakukan upaya lain secara bersamaan. Tim lobi juga akan dikirimkan pemerintah untuk berunding dengan Pemerintah AS, selaku pihak yang mengeluarkan kebijakan tersebut.

”Paralel dengan itu, pemerintah juga mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan Pemerintah AS,” kata Hasan.

Selain itu, lanjut Hasan, langkah lain yang berpusat pada para pelaku usaha dalam negeri juga tengah disiapkan. Ini menyoal upaya penyederhanaan regulasi yang selama ini mempersulit barang-barang produksi dalam negeri untuk bersaing.

”Di dalam negeri sendiri, pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” kata Hasan.

3. Apa saran Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden ke-10 dan ke-12?

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan tarif AS cenderung bersifat politis lantaran justru dikenakan kepada negara, bukan kepada komoditas. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia perlu mengklarifikasi dasar perhitungan tarif tersebut kepada Pemerintah AS.

Di sisi lain, kebijakan tarif yang telah diumumkan oleh Trump justru akan berdampak langsung kepada AS. Sebab, kenaikan harga akibat tarif bea masuk yang ditetapkan akan ditanggung oleh para pelaku usaha dan masyarakat AS.

”Biaya masuk itu, yang bayar bukan kita (Indonesia). Kita efeknya saja, yaitu bahwa daya beli Amerika diperkirakan menurun karena harga naik,” katanya kepada awak media, di Jakarta, Sabtu (5/4/2025).

4. Bagaimana dengan Kadin Indonesia?

Kamar Dagang dan Industri Indonesia akan menggunakan jalur hubungan dengan Kamar Dagang Amerika Serikat atau US Chamber of Commerce untuk menindaklanjuti negosiasi kedua negara. Sementara itu, sejumlah pelaku industri masih mengkaji dampak dari tarif impor 32 persen.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, AS merupakan mitra bisnis strategis Indonesia. Hubungan Indonesia dan AS adalah hubungan saling membutuhkan. Pernyataan Presiden Trump merupakan pidato pembuka yang berarti pintu negosiasi masih terbuka.

”Awal Mei, menurut rencana, nanti, berkoordinasi dengan pemerintah, Kadin Indonesia akan ke AS untuk menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri beberapa konferensi bisnis dan ekonomi untuk menyikapi perkembangan terakhir,” kata Anindya dalam siaran pers, Jumat (4/4/2025).

Menurut Anindya, Indonesia masih berpeluang mempertahankan hubungan baik dengan AS sebagai mitra dagang. AS membutuhkan pasar bagi peralatan pertahanan, pesawat terbang, dan liquefied natural gas atau gas alam cair.

AS juga bisa memberikan subsidi terhadap impor produk olahan dari nikel dan mineral lainnya dari Indonesia sepanjang mineral itu diolah sesuai standar lingkungan dan ketenagakerjaan. Hal ini dimungkinkan oleh critical minerals agreements dengan AS.

”Kita bisa menegosiasikan hal ini dengan produk ekspor andalan Indonesia,” kata Anindya.

5. Apa tanggapan industri mebel?

Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI menilai keputusan terbaru Presiden AS Donald Trump yang menaikkan tarif bea masuk bagi produk ekspor Indonesia ke AS hingga 32 persen merupakan tantangan besar bagi industri mebel dan kerajinan nasional.

Kebijakan ini diyakini akan berdampak signifikan terhadap daya saing produk Indonesia di pasar AS, yang selama ini menjadi salah satu tujuan ekspor utama.

”Pemerintah perlu segera merespons kebijakan ini dengan langkah konkret, termasuk menggelar diskusi langsung dengan pelaku industri untuk merumuskan strategi negosiasi terbaik dalam hubungan dagang Indonesia-AS,” kata Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (4/4/2025).

Sebagai asosiasi yang mengelola sektor hilir industri mebel dan kerajinan nasional, HIMKI telah menyampaikan kekhawatiran ini sejak lebih dari satu bulan lalu kepada pemerintah, khususnya melalui Kementerian Perdagangan saat perhelatan IFEX.

”Bahkan, pada 7 Maret 2025, kami telah berdiskusi langsung dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Bapak Budi Santoso untuk mengantisipasi dampaknya,” ujar Sobur.

6. Apa rekomendasi industri tekstil dan keramik?

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia Redma Gita Wirawasta berharap Pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS. Salah satunya adalah dengan meningkatkan impor kapas dari AS menjadi minimal 20 persen dari total impor kapas selama ini. Langkah ini ia harapkan bisa berkontribusi untuk menyeimbangkan tarif 32 persen.

”Industri tekstil kita masih membutuhkan dan mengimpor banyak kapas. Jika kita bisa menggunakan kapas AS lebih banyak, bisa ada pengurangan tarif impor garmen ke Indonesia,” kata Gita.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menyatakan, kebijakan tarif 32 persen oleh AS kepada Indonesia pasti akan banyak berdampak pada berbagai lini sektor industri, termasuk industri keramik. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus segera memulai negosiasi dengan AS yang dinilai telah menerapkan secara sepihak besaran tarif impor dan tidak sesuai aturan WTO.

Negosiasi dan diplomasi ini sebagai upaya menyelamatkan industri dalam negeri, khususnya industri keramik. Indonesia termasuk empat besar negara pengekspor keramik ke AS.

”Untuk menghadirkan neraca perdagangan yang lebih berimbang kepada Amerika Serikat, Indonesia bisa memulai pembahasan kemungkinan impor gas alam cair dari Amerika Serikat, di mana saat ini industri keramik nasional mengalami gangguan suplai gas dan mahalnya harga regasifikasi gas sebesar 16,77 dollar AS per MMBTU. Ini saatnya Indonesia membuka keran impor gas,” kata Eddy.