Maju-maju Istanaku

Ketika melintas di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Istana Kepresidenan terasa semakin dekat. Kendati terhalang pagar tinggi, bangunan yang menjadi pusat kekuasaan negara itu seolah bisa disentuh karena posisinya yang tampak lebih maju ke arah jalan dibandingkan dengan beberapa tahun lalu.

Perasaan itu bukan semata ilusi spasial. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, teras Istana Merdeka memang diperluas. Di depan Istana yang didirikan sejak akhir abad ke-18 itu, teras diperluas sehingga muka bangunan tampak semakin maju ke arah Jalan Medan Merdeka Utara.

Seluruh bagian teras baru itu terlihat menggunakan material ringan yang menyerupai gipsum, dengan dimensi panjang dan tinggi sama dengan teras asli tetapi lebarnya sekitar dua kali lipat. Perluasan teras dibuat lengkap dengan panel atas berornamen bunga yang berfungsi sebagai atap. Ada pula enam pilar besar penyangga sisi samping dan depan, serta lantai berundak yang tinggi totalnya sekitar 1 meter.

Istana merupakan bangunan milik negara yang pembangunan dan pemeliharaannya dibiayai oleh rakyat. Untuk itu, setiap langkah yang diambil untuk mengubah Istana hendaknya juga diketahui oleh masyarakat.

Semua bagian dari perluasan itu—baik lantai, dinding, maupun pilar—diwarnai putih, senada dengan warna Istana Merdeka. Bentangan kain merah putih panjang dipasang di bagian atas, pada sisi kanan, kiri, dan depannya. Lampu sorot di bagian dalam dan depan bangunan tambahan itu menambah kemegahan tampilan Istana di malam hari.

Tambahan bangunan itu ada sejak peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 RI, 17 Agustus 2025. Menjelang perayaan hari kemerdekaan, pembangunan tampak dilakukan. Fungsi teras tambahan pun terjawab ketika Presiden, Wakil Presiden, anggota Kabinet Merah Putih, serta jajaran pejabat lain beserta keluarga masing-masing mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan dari sana.

Perayaan HUT Ke-80 RI kemudian usai, tetapi bangunan tambahan itu menetap. Teras Istana Merdeka yang diperluas itu kini menjadi tempat Presiden dan jajaran kabinet mengikuti upacara penyambutan bagi para tamu negara. Di teras itu pula, delegasi dari negara-negara sahabat yang tengah berkunjung biasa berkenalan secara resmi sebelum mengikuti pertemuan bilateral di dalam Istana Merdeka.

Keberadaan teras baru itu memberi kepraktisan tersendiri bagi urusan protokoler. Dalam upacara penyambutan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul pada Senin (3/8/2026), misalnya, Presiden Prabowo dan PM Anutin tak perlu lagi melangkah terlalu jauh ke tengah halaman untuk pemeriksaan pasukan jajar kehormatan. Keduanya cukup bergerak beberapa langkah dari teras tambahan yang posisinya kini sekitar lima meter lebih maju mendekati barisan prajurit.

Selain di teras, penambahan bangunan juga ada di sisi belakang Istana Merdeka. Berbeda dengan tambahan di bagian teras yang terbuka, bangunan yang ditempel di belakang Istana Merdeka membentuk sebuah ruangan yang terdiri dari dinding, jendela, dan pintu kaca. Ruangan itu juga kerap digunakan ketika Presiden menerima tamu dari negara sahabat.

Tak hanya di teras dan sisi belakang Istana Merdeka, pemerintahan Prabowo juga membangun sebuah gedung di sisi kiri Istana Merdeka. Keberadaan gedung itu mengemuka ke publik pada awal Juli 2026.

Di platform media sosial Instagram, John Muhammad, seorang arsitek yang juga Presidium Partai Hijau Indonesia, mengunggah tangkapan layar peta daring yang menampilkan perubahan kawasan Istana Merdeka, Jakarta, dalam dua tahun terakhir.

Gambar yang ditangkap dari citra satelit itu memperlihatkan sebagian dari kawasan Istana Merdeka yang pada awal 2024 masih berisi pepohonan tua kini tak ada lagi.

Pada pertengahan 2025, area yang dimaksud menjadi lahan pembangunan sebuah gedung. Memasuki 2026, gedung itu tuntas dibangun menggantikan keberadaan sejumlah pohon yang sebelumnya rimbun.

Tidak ada keterangan tertulis yang dipasang pada lokasi pembangunan gedung itu seperti proyek-proyek pembangunan pada umumnya. Kabar mengenai bangunan tersebut tersingkap seusai unggahan John Muhammad viral karena mempertanyakan pembangunan di kawasan cagar budaya yang disertai penjelasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Unggahan itu disukai 9.898 akun dan mendapatkan 284 komentar.

Di tengah sorotan publik, Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, awal Juli, mengungkapkan, tak ada yang perlu dipermasalahkan dari pembangunan itu. Sebab, bangunan didirikan di lahan kosong yang tidak termasuk cagar budaya.

Secara spesifik, kata Fadli Zon, bangunan cagar budaya yang berada di Kompleks Istana Kepresidenan adalah Istana Merdeka dan Istana Negara yang berdiri sejak era kolonialisme Belanda.

Menurut Fadli Zon, gedung baru itu dibutuhkan sebagai ruang serbaguna. Berkaca pada berbagai aktivitas Presiden Prabowo menjelang dua tahun masa pemerintahannya, Istana membutuhkan ruangan besar yang bisa menampung banyak orang.

Sebab, Presiden Prabowo kerap mengumpulkan banyak pejabat secara bersamaan di Istana. Biasanya, acara tersebut digelar di tenda raksasa yang didirikan di halaman tengah di antara Istana Merdeka dan Istana Negara.

”Kita ini, kan, di sini kekurangan tempat untuk, misalnya, melakukan pertemuan-pertemuan yang besar. Ya, makanya, kan, berapa kali ini selalu pakai tenda. Mungkin gedung semacam serbaguna (yang didirikan),” tutur Fadli Zon, Selasa (7/7/2026).

Sama halnya dengan gedung baru di sisi timur Istana, Fadli Zon mengatakan bahwa keberadaan bangunan tambahan yang memperluas teras Istana Merdeka juga sah-sah saja. Sebab, perluasan dilakukan tanpa mengubah bentuk Istana Merdeka yang berstatus cagar budaya.

Pembangunan juga didasarkan pada hasil kajian yang matang. ”Ini, kan, bagian dari living heritage, tidak mengubah yang lain,” ujar Fadli Zon.

Penambahan bangunan di Kompleks Istana Kepresidenan memang bukan hal yang baru dilakukan di era Presiden Prabowo. Sejak masa Presiden pertama RI Sukarno, hampir setiap era meninggalkan jejak penambahan bangunan yang merekam kebutuhan dan gaya kepemimpinan masing-masing.

Pada akhir 1950-an, misalnya, Bung Karno membangun Masjid Baiturrahim di sisi barat Istana Merdeka yang kemudian diperluas pada era Presiden ke-3 RI BJ Habibie. Memasuki dekade 1960, juga di sisi barat Istana, Bung Karno membangun Wisma Negara sebagai tempat menjamu dan menginap tamu-tamu agung dari negara sahabat.

Semula, Wisma Negara dibangun untuk mempersiapkan kunjungan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy. Akan tetapi, kunjungan tak pernah terjadi karena Kennedy meninggal para akhir tahun 1963, beberapa bulan sebelum jadwal kunjungannya ke Indonesia pada 1964. Meski kunjungan Kennedy batal, pembangunan Wisma Negara tetap diselesaikan dan menjadi tempat menjamu berbagai tamu negara di era Bung Karno.

Belum berhenti di situ, pada akhir 1960-an ketika pemerintahan berganti, Presiden ke-2 RI Soeharto mendirikan Gedung Bina Graha. Gedung dua lantai yang berada di sisi timur Istana itu dibangun sebagai kantor atau pusat aktivitas harian Presiden.

Pasca-Reformasi 1998, Bina Graha beberapa kali beralih fungsi. Di masa kepemimpinan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dijadikan museum benda seni Istana, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan Bina Graha sebagai Kantor Staf Khusus Presiden. Adapun di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan sampai saat ini, gedung itu menjadi Kantor Staf Presiden.

Selain Bina Graha, Soeharto juga membangun Puri Bhakti Renatama yang berfungsi sebagai museum benda seni. Puri dibangun di bagian barat Istana Merdeka, lokasi yang sebelumnya merupakan gazebo tempat putra-putri Bung Karno mengikuti pendidikan taman kanak-kanak dan sanggar tempat Bung Karno melukis.

Pada era Megawati, Puri Bhakti Renatama pun direnovasi menjadi Kantor Presiden yang dilengkapi ruangan konferensi pers serta ruang rapat kabinet. Sementara benda-benda seni yang ada di Puri Bhakti Renatama dipindahkan ke Bina Graha.

Selain menambah bangunan, penambahan fasilitas di dalam Istana juga kerap dilakukan. Yudhoyono, misalnya, membuat lapangan golf mini di dalam Istana Merdeka. Ia juga membangun ruang khusus olahraga di Wisma Negara.

Kendati demikian, penambahan bangunan dan fasilitas di era Presiden Prabowo terlihat lebih mencolok dibandingkan dengan sebelumnya. Sebab, secara fisik, penambahan ada di lokasi yang langsung tersorot publik. Bangunan dan fasilitas tambahan itu juga lebih banyak digunakan untuk agenda besar yang disiarkan untuk publik.

Arsitek dan pengajar arsitektur di Universitas Pancasila, Yuke Ardhiati, saat ditemui di Jakarta, akhir Juli 2026, mengatakan, perubahan atau penambahan bangunan fasilitas di Istana merupakan hal yang wajar dilakukan oleh setiap presiden. Di masa kepemimpinannya, setiap presiden memiliki kebijakan masing-masing yang ingin direpresentasikan di Istana secara fisik.

Bahkan, tidak jarang perubahan arsitektural di Istana secara tidak langsung juga menjadi cara untuk menunjukkan keunggulan antar-rezim. Oleh karena itu, berbagai penambahan atau perubahan tetap dilakukan sekalipun Istana yang ditempati oleh presiden merupakan bangunan cagar budaya.

Sebenarnya, kata Yuke, intervensi terhadap bangunan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan pemimpin yang tengah menjalani pemerintahan bukan hal yang baru terjadi. Di beberapa negara, perluasan, penambahan, bahkan padu padan cagar budaya dengan bangunan baru di Istana kerap dilakukan. Contohnya, di Louvre, Perancis; Istana Hofburg, Austria; ataupun Istana Buckingham, Inggris.

Langkah paling fenomenal salah satunya dilakukan di Museum Acropolis, Athena, Yunani. Museum Acropolis yang berupa gedung berarsitektur modern dibangun di atas reruntuhan situs arkeologi yang menunjukkan lingkungan perkotaan peninggalan peradaban di Athena Kuno. Dengan begitu, publik bisa melihat perpaduan bangunan baru yang sesuai dengan semangat zaman tanpa melupakan aspek historis di tempatnya berdiri.

Apa pun kebutuhan dan metodenya, kata Yuke, penambahan atau perubahan arsitektural di Istana bisa dilakukan. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa Istana merupakan bangunan milik negara yang pembangunan dan pemeliharaannya dibiayai oleh rakyat.

Untuk itu, setiap langkah yang diambil untuk mengubah Istana hendaknya juga diketahui oleh masyarakat. ”(Hal) Yang penting, publik itu tahu, akan dibangun apa (di Istana), pertimbangannya apa,” kata Yuke.

Istana boleh jadi terus berubah sesuai dengan kebutuhan zaman di setiap era kepemimpinan. Hal yang semestinya ikut bertambah bukan hanya ruang fisik, melainkan juga keterbukaan kepada publik mengenai alasan, tujuan, dan pertimbangan di balik setiap perubahan.