Pengentasan Kemiskinan dengan Model Aglomerasi Antarwilayah

Upaya pemerintah dalam memberikan pelindungan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin belum tercapai secara optimal. Anggaran yang dialokasikan negara setiap tahun untuk memproteksi risiko sosial kelompok ekonomi bawah ini belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan secara signifikan.

Pemerintah perlu membangun sebuah sistem perekonomian di level daerah dengan mengoptimalkan sumber daya setempat, terutama dari kelompok miskin, untuk terlibat di dalamnya. Dengan demikian, mereka akan tumbuh secara bertahap menuju kemandirian.

Berdasarkan laporan BPS, ”Tinjauan Kelas Menengah Indonesia 2024”, jumlah kelompok masyarakat miskin pada kurun 2021-2024 terus menyusut hampir tiga persen atau sekitar 770.000 jiwa per tahun. Pada Maret 2024, jumlah kemiskinan nasional telah berkurang menjadi sebesar 9,03 persen dan terus mengecil lagi hingga sebesar 8,57 persen pada September 2024.

Susutnya kemiskinan tersebut merupakan prestasi yang relatif membanggakan. Pasalnya, besaran kemiskinan pada akhir tahun lalu itu merupakan yang terkecil sejak era 1970-an. Tentu saja, penghitungan ini terlepas dari perdebatan terkini yang membandingkan antara penghitungan kemiskinan versi BPS dan versi global dari Bank Dunia.

Hanya saja, reduksi kemiskinan yang cukup baik tampaknya relatif belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan bawah secara umum. Indikasinya terlihat dari jumlah masyarakat rentan miskin yang justru cenderung terus meningkat.

Pada kurun waktu yang sama, jumlah kelompok rentan miskin rata-rata meningkat sekitar 3,1 persen atau bertambah sebanyak 5,1 juta orang setahun. Jadi, bila diakumulasikan antara kelompok miskin dan rentan miskin, jumlahnya terus meningkat rata-rata sekitar 2,7 juta jiwa atau sebesar 2,3 persen setahun.

Menurut BPS, kelompok miskin adalah masyarakat yang berada di garis kemiskinan, yakni individu yang mengeluarkan biaya kebutuhan hidup per bulan kurang dari Rp 582.932 per kapita. Untuk masyarakat rentan miskin, mereka memiliki alokasi belanja per kapita sebulan berkisar Rp 582.932-Rp 874.398.

Fenomena belanja masyarakat golongan bawah tersebut sangat dilematis. Pasalnya, pemerintah telah berupaya memberikan pelindungan kepada kelompok miskin dan rentan miskin agar tidak mengalami guncangan pengeluaran melalui mekanisme subsidi dan bantuan sosial (bansos). Anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah pun untuk subsidi dan bantuan karitatif itu nominalnya terus meningkat. Setiap tahun, rata-rata anggaran tersebut bertambah sekitar empat persen atau senilai Rp 17 triliun.

Pada tahun 2024, anggaran untuk program bansos dan subsidi itu diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 467 triliun. Pada tahun 2025 ini, nominal anggarannya relatif masih stabil di kisaran Rp 461 triliun.

Alokasi belanja pemerintah itu relatif berlotak belakang dengan capaian pengentasan kemiskinan secara umum. Jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin justru terus meningkat. Bukan sebaliknya, menyusut jumlahnya dan mendorong kemandirian kelompok bawah untuk berkembang dan mandiri lebih sejahtera.

Kenyataan itu merupakan anomali dari sebuah tujuan anggaran belanja negara, di mana bansos yang ditujukan kepada masyarakat miskin tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesejahteraan serta memberikan pelindungan risiko sosial agar pihak penerima keluar dari garis kemiskinan dan merintis kemandirian.

Sayangnya, bansos yang disalurkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Katu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perluasan cakupan bansos kepada kelompok rentan, seperti warga lansia dan penyandang disabilitas, dan sejumlah bantuan rehabilitasi sosial lainnya, belum membuahkan hasil maksimal.

Masyarakat yang keluar dari garis kemiskinan itu umumnya tak beranjak jauh dari standar hidup sebelumnya, yakni hanya berada di level rentan miskin. Sulit sekali tampaknya untuk naik lebih tinggi menuju kelas menengah ataupun di tataran kelompok menengah.

Kenyataan tersebut sangatlah ironis. Pasalnya, dalam program bansos itu juga arahkan untuk mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan. Artinya, program terkait yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi, penguatan kapasitas, terbukanya akses pada aset produktif, pemanfaatan kemajuan teknologi, dan serta penguatan sinergi dengan program pemberdayaan belum optimal pelaksanaannya. Rasanya memang relatif tak mudah untuk mendorong graduasi kemiskinan di Indonesia.

Untuk mengentaskan kemiskinan secara optimal diperlukan kolaborasi antarpemangku kebijakan agar kemiskinan dapat terus direduksi dan masyarakat tumbuh sejahtera secara mandiri. Salah satu institusi yang tengah berupaya mengentaskan kemiskinan menjadi lebih berdaya meraih kemandirian adalah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

”Salah satu hal yang ingin kami tekankan untuk mengentaskan kemiskinan adalah menggandeng private sector untuk poverty alleviation. Harapannya, bisa menarik investasi yang memiliki dampak sosial serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. BP Taskin mengharapkan pihak investor yang berproduksi di Indonesia memiliki social impact rate sebagai tolok ukur keberhasilannya. Dengan demikian, akan menjadi model pendekatan baru dalam berinvestasi yang merupakan hasil kolaborasi antara lembaga negara dan pihak swasta, perusahaan nasional ataupun multinasional, serta institusi global lainnya”, tutur Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko kepada Kompas pada medio Juni lalu.

Budiman juga menambahkan perlunya membangun sebuah sistem dan ekosistem ekonomi pihak swasta itu untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian, para investor tetap mampu meningkatkan keuntungannya sambil membantu mengatasi persoalan sosial masyarakat.

Budiman mencontohkan, suatu daerah yang mendapat investasi sektor industri perumahan perlu untuk melibatkan partisipasi masyarakat di sekitarnya. Tidak hanya terkait penyerapan tenaga kerjanya, tetapi juga membangun rantai pasok, seperti suplai material dan bahan baku untuk proyek perumahan. Jadi, investor turut mendukung penciptaan bisnis rakyat setempat sehingga dapat berkontribusi untuk pengembangan infrastruktur bersangkutan.

Contoh berikutnya yang dituturkan Budiman adalah terkait pengentasan kemiskinan dari investasi industri otomotif kendaraan listrik yang tengah masif di Indonesia. ”Misalnya saja industri otomotif dari China yang berinvestasi di Subang, Jawa Barat, perlu melibatkan desa-desa di sekitarnya untuk dilatih BUMDes dan koperasi desanya untuk menjadi pemasok di sektor industri. Bila perlu dilatih hingga ke luar negeri agar menjadi pemasok yang andal. Bisa menjadi pemasok komponen pendukung, seperti kaca, jok mobil, atau komponen lain yang berkualitas sesuai dengan standar yang diinginkan investor. Proaktif dari investor dan juga dukungan dari negara sangat penting untuk mewujudkan supply chain ekonomi di sekitar kawasan tersebut,” kata Budiman.

Upaya tersebut diharapkan dapat menyerap lapangan kerja, mengikis pengangguran dan kemiskinan, serta membangun kemandirian daerah. Saat ini, BP Taskin tengah menginisiasi industrialisasi yang bertujuan memerdekakan rakyat miskin. Industri tersebut meliputi sembilan sektor, yakni industri pangan, hunian, pengolahan, industri kreatif, kesehatan, teknologi digital, pendidikan, transportasi, dan energi terbarukan.

Ke-9 sektor industri itu dibentuk suatu ekosistem kewirausahaan sosial semacam koperasi. Harapannya, koperasi ini mendapatkan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan, baik dari pemerintah maupun pihak swasta yang menjadi mitra kerja samanya. Dengan demikian, hal itu akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan akses jaringan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat dalam rantai ekonomi itu (Kompas.id, 22/3/2025).

Untuk mengoptimalkan pengentasan kemiskinan agar masyarakat menjadi lebih berdaya, BP Taskin juga menginisiasi aglomerasi wilayah untuk bekerja sama mengurai kemiskinan secara bersama-sama. Saat ini, BP Taskin tengah membuat skema rantai pasok semi-tertutup (semi-closed loop supply chain) yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, dan penduduk miskin.

Untuk mendukung agenda itu, dibangun ekosistem berbasis semi-closed loop yang juga melibatkan koperasi, BUMDes, lembaga pembiayaan, dan platform digital dalam sektor-sektor prioritas, seperti pangan-pertanian dan hunian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan industri lokal dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan.

Di setiap daerah, BP Taskin akan melakukan rekayasa industri potensialnya agar lebih meningkat perputaran ekonominya, khususnya sektor industrialisasi pertanian dan pengembangan material baru. Harapannya, bisa bekerja sama menjadi rantai bagi daerah miskin lainnya. Skema ini dirancang agar masyarakat miskin tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari sistem produksi dan distribusi yang memiliki nilai ekonomi.

Saat ini, BP Taskin tengah membangun proyek percontohan aglomerasi pengentasan kemiskinan di lima daerah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Daerah itu adalah Kabupaten Cirebon dengan penekanan usaha pada pertanian; Indramayu pada bidang koperasi; Kuningan untuk pengelolaan kotoran hewan; Kota Cirebon sebagai pusat pelelangan ikan dan pemrosesan akhir (TPA); dan Brebes sebagai titik lokasi pertanian dan juga TPA.

Fokus dari peningkatan ekonomi itu meliputi penyediaan lahan, infrastruktur logistik, alat produksi, hingga distribusi dan pemasaran. Semua elemen ini direncanakan harus dijalankan oleh aktor lokal tanpa intervensi industri besar dari luar (semi-closed loop). Hal ini untuk memastikan sirkulasi ekonomi tetap berada di dalam komunitas masyarakat rentan dan miskin.

Ada empat prinsip utama yang digunakan dalam model aglomerasi pengentasan kemiskinan ini. Pertama, padat karya dengan fokus pada perekrutan rumah tangga miskin berdasarkan data dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, menghasilkan barang dan jasa yang bersifat cepat guna, penggunaan anggaran pemerintah yang terarah dan transparan, serta penguatan fungsi koperasi sebagai integrator permintaan dan penentu pasar. Selain itu, juga melakukan intensifikasi pertanian melalui penggunaan teknologi alat pertanian.

Proyek percontohan itu juga melibatkan pihak swasta untuk mengembangkan aglomerasi pengentasan kemiskinan. Misalnya, PT Rize Farm Indonesia yang berfokus pada dekarbonisasi budidaya padi melalui pendekatan berkelanjutan dan berbasis teknologi. Institusi ini berupaya membentuk rantai nilai padi dan solusi komersial, seperti skema contract farming terintegrasi.

Perusahaan lain yang juga membantu proyek aglomerasi itu adalah PT Peduli Alam Nusantara/Plana yang merevolusi daur ulang limbah melalui inovasi produk bernama PlanaWood. Produknya berupa material pengganti kayu yang terbuat dari kombinasi limbah plastik dan sekam padi. Produk yang dihasilkan berkonsep ramah lingkungan.

Dalam skema semi-closed loop supply chain aglomerasi itu, peran Koperasi Multi Pihak (KMP) sangat krusial dalam operasionalnya. Institusi ini berupaya melibatkan kolaborasi lintas pelaku usaha dan lembaga, dengan menempatkan KMP sebagai kelembagaan inti. Tujuannya, mengoordinasikan kegiatan ekonomi, distribusi sumber daya, serta penguatan kapasitas masyarakat miskin.

Dengan model aglomerasi itu, diharapkan setiap daerah menjadi memiliki peluang untuk sama-sama mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam menciptakan perekonomian. Tentu saja, dengan melibatkan masyarakat miskin sebagai salah satu komponen utama penggeraknya.

Kepala BP Taskin meyakini pola aglomerasi itu dapat mengikis kemiskinan secara lebih berkelanjutan. ”Pebisnis atau pihat swasta menjadi faktor penarik pengurangan kemiskinan dan negara melalui BP Taskin dan pihak terkait lainnya sebagai faktor pendorong pengentasan kemiskinan secara nasional,” ujar Budiman.

(Litbang Kompas)