Akankah Partai Politik Serius Memperbaiki Kualitas Wakil Rakyat?

Bagaimana citra DPR di mata publik saat ini?

Protes publik terhadap fasilitas keuangan yang diterima para anggota DPR tidak hanya ditunjukkan melalui unjuk rasa besar-besaran di Jakarta dan daerah lain, satu pekan terakhir. Gelombang kritik publik itu juga mengalir deras di dunia maya. Suara lantang warganet mengkritik para wakilnya di parlemen bahkan imulai sebelum demonstrasi digelar.

Hasil pemantauan percakapan di media sosial sepanjang 16-26 Agustus 2025 oleh Litbang Kompas menunjukkan mayoritas publik menolak wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Dari seluruh percakapan, sentimen negatif mendominasi hingga 88,9 persen, jauh mengungguli sentimen netral sebesar 9,4 persen dan positif 1,7 persen.

Fenomena tersebut secara tidak langsung memperlihatkan jarak yang semakin lebar antara kehendak rakyat dan perilaku politik wakilnya di parlemen. Para anggota DPR terkesan tidak berempati terhadap kondisi ekonomi saat ini yang cenderung sedang lesu. 

Kegeraman warganet terhadap para anggota DPR diawali dari aksi joget mereka di Gedung Parlemen pada 16 Agustus 2025. Gelombang komentar bernada tajam kian meninggi ketika kabar gaji anggota DPR yang disebut mencapai Rp 3 juta per hari mencuat pada 18 Agustus 2025.

Apa saja yang memicu kepercayaan rakyat terhadap DPR saat ini turun?

Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai daerah pada satu pekan terakhir tak bisa dilepaskan dari buruknya komunikasi publik para elite. Ucapan dan sikap sejumlah anggota DPR yang dianggap tak peka terhadap kondisi masyarakat memicu amarah publik.

Kritik terhadap pemberian tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan justru ditanggapi arogan oleh sejumlah wakil rakyat. Tunjangan itu sejatinya merupakan pengganti fasilitas rumah jabatan yang tidak diberikan kepada anggota DPR periode 2024-2029.

Pernyataan dan sikap sejumlah anggota DPR, mulai dari Adies Kadir (Golkar), Eko Patrio (PAN), Nafa Urbach (Nasdem), Deddy Sitorus (PDI-P), hingga puncaknya Ahmad Sahroni (Nasdem), justru membuat amarah publik kian menjadi-jadi. Komunikasi yang gagal membangun pengertian berubah menjadi bara yang menyulut amarah warga.

Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto mengungkapkan, kritik dan kecaman masyarakat kian membesar saat tokoh politik memilih diksi agresif. Ucapan ”tolol” yang dilontarkan Sahroni, misalnya, menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat yang sedang resah.

Bagaimana respons DPR terhadap kritik publik yang massif dan berujung unjuk rasa?

Ketua DPR Puan Maharani beberapa kali meminta maaf atas kinerja DPR yang belum baik. Untuk itu, ia berjanji akan mengevaluasinya. Ia juga meminta agar semua anggota DPR untuk menahan diri dan tidak bersikap menyakiti rakyat.

”Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri. Kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam membangun bangsa,” kata Puan, Sabtu (30/8/2025), saat melayat ke kediaman mendiang Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob Polri.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah menyampaikan bahwa tunjangan perumahan anggota parlemen Rp 50 juta hanya diberikan sampai Oktober 2025.

Seperti apa tanggapan partai-partai politik atas kritik publik kepada anggota DPR?

Setelah unjuk rasa yang berujung ricuh di sejumlah daerah dan menimbulkan korban jiwa, sejumlah partai politik mengingatkan anggotanya di parlemen. Partai bahkan menyatakan siap dievaluasi tunjangan dan fasilitasnya. Khusus Partai Keadilan Sejahtera tegas mendukung peniadaan tunjangan perumahan DPR.

Sejumlah partai politik menyiarkan instruksi dan sikap partai itu melalui media sosial. Partai Golkar, misalnya, melalui akun Instagram-nya, dpppartaigolkar.official, menginstruksikan kepada seluruh anggota DPR dan DPRD agar jangan berjarak dengan rakyat yang diwakilinya.

”Ukur kepatutan diri dalam berkata dan berpenampilan. Peka terhadap kebutuhan rakyat dan antipamer,” demikian dikutip dari unggahan Golkar di akun Instagram-nya.

Tak hanya itu, DPP Partai Golkar juga menyampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar siap untuk ditinjau serta dievaluasi tunjangan dan fasilitasnya.

Instruksi yang mirip disampaikan oleh PAN melalui akun Instagram-nya, amanatnasional. Dalam unggahan bertajuk ”Maklumat Ketua Umum!” itu disebutkan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menginstruksikan kepada seluruh anggota DPR dan DPRD dari PAN untuk bertindak, berpenampilan, dan berbicara sesuai kepatutan.

Apa langkah yang diambil Partai Nasdem menyikapi protes publik?

Partai Nasdem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR dari Fraksi Nasdem terhitung sejak 1 September 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons atas pernyataan kontroversial dari keduanya yang dinilai telah mencederai perasaan publik. 

Sahroni dikritik berbagai kalangan saat menyebut masyarakat yang meminta pembubaran DPR sebagai orang tolol sedunia saat kunjungan kerja ke Polda Sumut, 22 Agustus lalu. Kala itu, ia merespons seruan pembubaran DPR yang bergulir di media sosial sebagai bentuk kekecewaan warganet terhadap tunjangan perumahan DPR di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut, pernyataan anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat itu merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 

Sejauh mana komitmen PAN dalam menjaga integritas anggotanya di DPR?

PAN menegaskan senantiasa berkomitmen menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari PAN dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR. Karena itu, PAN memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan  Surya Utama atau Uya Kuya sebagai anggota DPR.

Sebelumnya, Eko dan Uya Kuya menjadi sorotan publik karena dinilai merespons berlebihan kritik dari masyarakat. Eko, misalnya, mengunggah video parodinya yang berakting sebagai DJ dan menyetel musik dengan sistem audio berkapasitas besar atau sound horeg. Publik menilai, melalui video itu, Eko tengah menantang publik yang mengkritiknya karena berjoget saat sidang tahunan MPR.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sekaligus berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sebelumnya, baik Eko maupun Uya juga sudah meminta maaf kepada publik.

Mengapa Golkar merasa perlu memperkuat disiplin dan etika anggotanya di DPR?

Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Karena itu, Golkar terus berupaya memperkuat disiplin dan etika bagi Anggota DPR dari Partai Golkar.

”Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” kata Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melalui siaran pers, Minggu (31/8/2025).

Apakah langkah parpol menonaktifkan anggotanya dari DPR sudah cukup menjawab kritik publik?

Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan, munculnya desakan publik agar anggota legislator yang dinilai bermasalah dicopot merupakan cermin dari tekanan moral serta hilangnya kepercayaan publik. Namun, langkah parpol menonaktifkan anggotanya yang dinilai bermasalah tidaklah cukup.

Menurut Titi, protes publik itu harus menjadi momentum bagi partai politik untuk melakukan reformasi internal secara total. Kalau partai politik tidak berbenah, problem serupa akan berulang.

Kritik publik sekarang seharusnya menjadi dorongan kuat bagi parpol untuk transparansi kaderisasi, keterbukaan proses seleksi calon legislatif, serta komitmen menegakkan sanksi etik terhadap anggota yang merusak citra lembaga perwakilan. ​”Hanya dengan begitu, kepercayaan publik pada DPR dan partai bisa dipulihkan,” ujar Titi.

Apa yang seharusnya dilakukan para elite untuk meredakan kemarahan publik?

Direktur Pusat Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto mengatakan, gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah harus segera ditindaklajuti elite politik. Menurutnya, tuntutan yang disampaikan publik merupakan bentuk keresahan yang telah memuncak. Ada ketimpangan ekonomi yang sangat lebar antara rakyat dan anggota legislatif maupun eksekutif.

”Ketimpangan ekonomi yang lebar itu cepat atau lambat akan menyulut protes, bahkan sangat mudah meledak,” ujar Wijayanto.

Oleh karena itu, menurut Wijayanto, elite politik hendaknya segera melakukan introspeksi diri. Jangan lagi membuat kebijakan yang justru memperlebar ketimpangan di masyarakat. Perilaku yang dapat menyulut amarah rakyat pun harus dihentikan. Meluasnya gelombang demonstrasi merupakan bentuk dari kekecewaan publik terhadap pemerintah yang tidak kunjung menindaklanjuti tuntutan.